Hukuman yang berlaku untuk Pengguna Narkotika di Lebanon

Hukuman yang berlaku untuk Pengguna Narkotika di Lebanon – Hukuman bagi pengguna narkotika di Lebanon menjadi topik yang kompleks dan menuntut pembahasan yang cermat. Artikel ini akan membahas aspek-aspek hukuman bagi pengguna narkotika di Lebanon, menyoroti hukum yang berlaku, tantangan yang dihadapi, serta pandangan terhadap pendekatan humaniter dalam menangani masalah ini.

Hukum Narkotika di Lebanon:

Hukum narkotika di Lebanon diatur oleh undang-undang yang memberikan dasar hukuman bagi pengguna dan distributor narkotika. Kode Pidana Lebanon memiliki ketentuan yang jelas terkait hukuman untuk pelanggaran seputar narkotika.

Hukuman yang berlaku untuk Pengguna Narkotika di Lebanon

Hukuman Penjara dan Denda:

Pengguna narkotika di Lebanon dapat dihadapkan pada hukuman penjara dan denda, tergantung pada beratnya pelanggaran. Sanksi tersebut mencakup upaya pencegahan, seperti program rehabilitasi, hingga hukuman penjara yang berlaku untuk kasus-kasus yang lebih serius.

Tantangan dalam Penanganan Kasus Narkotika:

Penanganan kasus narkotika di Lebanon tidak lepas dari tantangan. Faktor-faktor seperti perdagangan narkotika yang kompleks, keterbatasan sumber daya, dan perkembangan tren konsumsi narkotika menjadi hambatan dalam memberlakukan hukuman yang efektif dan pencegahan yang tepat.

Pendekatan Pencegahan dan Rehabilitasi:

Penting untuk mencatat bahwa terdapat pergeseran menuju pendekatan pencegahan dan rehabilitasi. Selain memberlakukan hukuman, pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Lebanon semakin menekankan program rehabilitasi untuk membantu pengguna narkotika mengatasi masalah kesehatan dan sosial mereka.

Pandangan terhadap Pendekatan Humaniter:

Pendekatan humaniter terhadap hukuman bagi pengguna narkotika mendapat perhatian yang meningkat. Masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan beberapa kalangan pemerintah mendorong adopsi strategi yang lebih humaniter, seperti mengurangi hukuman penjara untuk pengguna narkotika non-kekerasan.

Tantangan Hak Asasi Manusia:

Meskipun telah ada perubahan arah menuju pendekatan humaniter, masih ada tantangan hak asasi manusia yang perlu diatasi. Hukuman yang berlebihan dan penegakan hukum yang tidak adil dapat mengancam hak-hak individu, dan inilah yang menjadi fokus kritik dari beberapa pihak.

Keterlibatan Internasional:

Keterlibatan internasional juga memainkan peran penting dalam penanganan masalah narkotika di Lebanon. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional dapat memberikan sumber daya tambahan dan perspektif yang berguna dalam mengembangkan pendekatan yang seimbang dan efektif.

Harapan untuk Masa Depan:

Harapan untuk masa depan adalah adopsi pendekatan yang lebih holistik dalam menangani pengguna narkotika di Lebanon. Ini mencakup upaya terus-menerus untuk meningkatkan akses ke layanan rehabilitasi, menyusun kebijakan yang lebih adaptif, dan memastikan keadilan dan hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama.

Hukuman bagi pengguna narkotika di Lebanon mencerminkan dinamika kompleks dalam menanggapi tantangan narkotika. Sementara hukuman tetap menjadi bagian dari strategi penanganan, pergeseran menuju pendekatan humaniter dan pencegahan lebih lanjut menunjukkan upaya untuk menciptakan solusi yang seimbang dan berdampak positif dalam masyarakat.…

Hukum di Lebanon Menyisakan Diskriminasi terhadap Perempuan

Hukum di Lebanon Menyisakan Diskriminasi terhadap Perempuan – Lebanon, sebuah negara dengan keberagaman etnis dan agama, telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang. Meskipun demikian, isu ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi sorotan. Artikel ini akan mengulas mengapa hukum di Lebanon masih dianggap mendiskriminasi perempuan, membongkar tantangan-tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi upaya menuju perubahan yang lebih inklusif.

Kewarisan dan Kewarganegaraan:

Salah satu aspek utama yang menjadi fokus kritik adalah hukum kewarisan dan kewarganegaraan di Lebanon. Hingga saat ini, perempuan Lebanon tidak memiliki hak untuk mentransmisikan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka seperti halnya laki-laki. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang jelas dalam hal hak dan tanggung jawab.

Hukum di Lebanon Menyisakan Diskriminasi terhadap Perempuan

Hukum Pernikahan dan Perceraian:

Hukum pernikahan dan perceraian di Lebanon juga menciptakan dasar diskriminatif terhadap perempuan. Beberapa ketentuan hukum memberikan hak dan kewajiban yang berbeda antara suami dan istri, dengan dampak serius terutama dalam konteks perceraian dan hak asuh anak.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, ada kritik terhadap bagaimana hukum di Lebanon masih belum memadai dalam menangani kasus-kasus ini. Banyak yang berpendapat bahwa perlindungan dan sanksi terhadap pelaku kekerasan masih belum memadai.

Keterwakilan di Posisi Publik:

Keterwakilan perempuan di posisi publik dan politik juga menjadi perhatian. Meskipun ada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, hukum politik dan praktik-praktik yang membatasi partisipasi perempuan masih menjadi hambatan signifikan.

Norma Sosial dan Budaya:

Norma sosial dan budaya yang diakar pada tradisi dan nilai-nilai tertentu juga turut memainkan peran dalam mempertahankan diskriminasi gender. Beberapa ketentuan hukum mencerminkan atau memperkuat norma-norma ini, sehingga menciptakan lingkungan yang kurang mendukung perubahan menuju kesetaraan gender.

Tantangan Hukum dan Implementasi:

Implementasi hukum yang mendukung kesetaraan gender seringkali menghadapi tantangan. Mulai dari kurangnya penegakan hingga keterbatasan dalam struktur hukum itu sendiri, implementasi kebijakan pro-kesetaraan gender seringkali tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Perubahan Menuju Kesetaraan:

Meskipun tantangan yang ada, ada langkah-langkah positif yang diambil untuk mengatasi diskriminasi gender di Lebanon. Inisiatif-inisiatif masyarakat sipil, kampanye kesadaran, dan tekanan internasional semakin membantu membangun momentum menuju perubahan positif.

Pemberdayaan Perempuan:

Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan sosial juga menjadi kunci untuk merombak struktur diskriminatif. Semakin banyak perempuan yang mendapatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, semakin besar peluang untuk meraih kemandirian dan menghadapi ketidaksetaraan.

Meskipun hukum di Lebanon masih mencerminkan beberapa bentuk diskriminasi terhadap perempuan, perubahan positif dapat dicapai melalui upaya bersama pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dengan terus meningkatkan kesadaran, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan mengkaji kembali hukum yang mendukung kesetaraan gender, Lebanon dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.…

Hukum Terberat di Lebanon, Tantangan dan Implikasinya

Hukum Terberat di Lebanon, Tantangan dan Implikasinya – Lebanon, sebuah negara dengan lapisan sejarah yang kaya, memiliki kerangka hukum yang kompleks yang membentuk dasar hukum dan keadilan. Di tengah keragaman peraturan, banyak yang bertanya-tanya, “Apa hukum terberat di Lebanon?” Artikel ini akan membahas hukum terberat yang ada di Lebanon, menyoroti tantangan dan implikasinya terhadap masyarakat dan pemerintahan.

Hukuman Mati:

Salah satu hukum terberat di Lebanon adalah hukuman mati. Meskipun penerapan hukuman mati tergolong jarang, hukuman ini masih ada dalam kerangka hukum Lebanon. Kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorisme atau kejahatan besar lainnya dapat memicu hukuman mati, meskipun dampak dan efektivitasnya tetap menjadi subjek perdebatan.

Hukum Terberat di Lebanon, Tantangan dan Implikasinya

Hukum Terkait Narkotika:

Hukum narkotika di Lebanon juga termasuk dalam kategori hukum terberat. Meskipun negara ini terkenal dengan budidaya tanaman ganja, undang-undang anti-narkotika yang ketat memberikan sanksi keras terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika. Ini mencakup hukuman penjara yang panjang dan denda besar.

Hukum Penodaan Agama:

Hukum yang melibatkan penodaan agama juga termasuk dalam kategori hukum terberat di Lebanon. Undang-undang ini melarang tindakan atau pernyataan yang dianggap melecehkan atau merendahkan nilai-nilai keagamaan. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat mengakibatkan sanksi pidana serius.

Hukum Pidana terhadap Kejahatan Seksual:

Hukum pidana terkait kejahatan seksual, terutama pelecehan seksual dan pemerkosaan, juga termasuk dalam hukum terberat Lebanon. Pemerintah telah memperketat undang-undang untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap korban dan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan seksual.

Hukum Kesusilaan:

Hukum terkait kesusilaan di Lebanon memiliki ketentuan yang membatasi ekspresi dan tindakan yang dianggap melanggar norma-norma moral atau kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat mengakibatkan denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Hukum Terkait Keamanan Nasional:

Hukum terberat yang terkait dengan keamanan nasional juga menjadi perhatian. Kasus-kasus yang melibatkan pengkhianatan, spionase, atau kegiatan subversif lainnya dapat menghadapi sanksi berat sesuai dengan undang-undang keamanan nasional.

Tantangan dan Perdebatan:

Meskipun hukum-hukum tersebut memiliki tujuan tertentu, mereka tidak lepas dari tantangan dan perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa sanksi yang diberikan terlalu berat dan dapat melanggar hak asasi manusia. Ini menciptakan dinamika dalam upaya untuk menemukan keseimbangan antara keadilan dan perlindungan hak individu.

Implikasi Terhadap Masyarakat:

Hukum terberat di Lebanon memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat. Selain dampak terhadap individu yang terlibat langsung dalam kasus hukum, keberadaan undang-undang yang keras ini juga dapat memengaruhi iklim sosial dan politik secara keseluruhan.

Hukum terberat di Lebanon mencerminkan upaya negara untuk menjaga keamanan, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun memiliki tujuan tertentu, perlu adanya evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat.…

Menggali Kasus Korupsi di Lebanon, Melawan Kejahatan Ekonomi

Menggali Kasus Korupsi di Lebanon, Melawan Kejahatan Ekonomi – Lebanon, sebuah negara dengan sejarah dan budaya yang kaya, juga menghadapi tantangan serius terkait dengan kasus korupsi yang mencengkeram sebagian dari struktur ekonomi dan pemerintahannya. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai kasus korupsi di Lebanon, menyoroti tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk melawan kejahatan ekonomi ini.

Konteks Kasus Korupsi:

Kasus korupsi di Lebanon mencakup berbagai sektor, termasuk pemerintahan, sektor keuangan, dan bisnis. Praktik-praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, suap, dan penggelapan dana menjadi fokus utama penyelidikan, menciptakan dampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat.

Menggali Kasus Korupsi di Lebanon, Melawan Kejahatan Ekonomi

Dampak Terhadap Ekonomi:

Korupsi memiliki dampak signifikan pada perekonomian Lebanon. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat terkadang dialihkan ke rekening pribadi, merugikan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidaksetaraan sosial.

Tantangan dalam Penanganan Kasus:

Penanganan kasus korupsi di Lebanon tidak lepas dari tantangan. Dari hambatan hukum, tekanan politik, hingga kurangnya transparansi, semua menjadi kendala dalam membawa para pelaku korupsi ke pengadilan dan memastikan pertanggungjawaban mereka.

Peran Masyarakat Sipil:

Meskipun tantangan yang dihadapi, masyarakat sipil di Lebanon berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi. Gerakan-gerakan aktivis, jurnalisme investigatif, dan partisipasi publik telah membuka jendela terhadap praktik-praktik korupsi, mendorong transparansi, dan menuntut pertanggungjawaban.

Reformasi Hukum dan Kebijakan:

Pemerintah Lebanon merespons masalah korupsi dengan upaya reformasi hukum dan kebijakan. Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi keuangan, penguatan lembaga-lembaga anti-korupsi, dan revisi regulasi bisnis menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel.

Dukungan Internasional:

Komunitas internasional juga memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Lebanon. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional, seperti PBB dan lembaga donor, memberikan akses kepada Lebanon untuk sumber daya dan pengalaman yang dapat memperkuat sistem anti-korupsi negara tersebut.

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:

Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi instrumen penting dalam melawan korupsi. Program-program edukasi anti-korupsi dan kampanye kesadaran masyarakat bertujuan untuk mengubah norma sosial, menciptakan budaya integritas, dan mendorong partisipasi aktif dalam memerangi korupsi.

  • Harapan Menuju Masa Depan:

Meskipun tantangan yang nyata, ada harapan bahwa upaya yang dilakukan akan membawa perubahan positif. Membangun sistem anti-korupsi yang efektif dan menegakkan hukum dengan adil dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus korupsi di Lebanon adalah tantangan serius yang membutuhkan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Melalui transparansi, reformasi hukum, dan kesadaran masyarakat, Lebanon dapat merintis jalan menuju pemberantasan korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berdaya.…

Kasus Hukum Menyelidiki Gubernur Bank Sentral di Lebanon

Kasus Hukum Menyelidiki Gubernur Bank Sentral di Lebanon – Lebanon, sebuah negara dengan sejarah keuangan yang rumit, saat ini menghadapi sorotan tajam terkait dengan kasus hukum yang melibatkan Gubernur Bank Sentral. Artikel ini akan membahas kasus tersebut, menggali latar belakang kontroversialnya, serta merinci implikasi yang mungkin timbul dari pengembangan tersebut.

Konteks Ekonomi dan Keuangan Lebanon:

Sebelum memahami kasus hukum yang melibatkan Gubernur Bank Sentral, perlu melihat konteks ekonomi dan keuangan Lebanon. Negara ini telah mengalami krisis keuangan yang mendalam, dengan mata uangnya mengalami depresiasi yang signifikan, inflasi melonjak, dan kondisi keuangan negara menjadi semakin rapuh.

Kasus Hukum Menyelidiki Gubernur Bank Sentral di Lebanon

Peran Kunci Gubernur Bank Sentral:

Gubernur Bank Sentral Lebanon memainkan peran kunci dalam mengelola stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Tugasnya mencakup pengawasan terhadap kebijakan moneter, menjaga kestabilan mata uang, dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan ekonomi.

Kasus Hukum Terhadap Gubernur Bank Sentral:

Kasus hukum yang melibatkan Gubernur Bank Sentral Lebanon mencakup sejumlah tuduhan terkait manajemen keuangan negara. Antara lain, penyelidikan mencakup dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan keuangan yang kontroversial.

Implikasi Terhadap Stabilitas Keuangan:

Kasus ini menciptakan ketidakpastian terkait stabilitas keuangan Lebanon. Spekulasi dan perdebatan tentang dampaknya terhadap mata uang, kebijakan moneter, dan kepercayaan investor menjadi topik yang menjadi perhatian, mengingat peran penting Bank Sentral dalam mengelola krisis ekonomi.

Respons Masyarakat dan Otoritas:

Masyarakat dan otoritas di Lebanon memberikan respons beragam terhadap kasus ini. Sebagian melihatnya sebagai langkah positif menuju transparansi dan akuntabilitas, sementara yang lain khawatir akan potensi kerugian lebih lanjut terhadap ekonomi yang sudah terpuruk.

Tantangan dalam Penyelesaian Kasus:

Penyelesaian kasus ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kompleksitas isu-isu keuangan dan politik. Proses hukum yang transparan dan adil menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan hukum.

Dampak Terhadap Citra Negara:

Kasus ini juga dapat memengaruhi citra Lebanon di mata dunia. Keberhasilan atau kegagalan dalam menangani kasus ini akan membentuk persepsi internasional terhadap kemampuan negara ini untuk mengatasi tantangan ekonomi dan hukumnya.

Perubahan Potensial dalam Kebijakan Ekonomi:

Jika kasus ini mencapai titik penyelesaian, dapat terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi Lebanon. Reformasi perbankan dan kebijakan keuangan mungkin menjadi prioritas untuk membangun kembali kepercayaan dan memulihkan stabilitas ekonomi.

Kasus hukum yang melibatkan Gubernur Bank Sentral Lebanon membuka tantangan yang serius, tetapi juga memberikan peluang untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keuangan negara. Proses hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat menciptakan landasan bagi pemulihan ekonomi dan kepercayaan masyarakat di Lebanon.…

Peran Penting Pengadilan Tertinggi Hukum di Lebanon

Peran Penting Pengadilan Tertinggi Hukum di Lebanon – Sebagai pilar utama dalam sistem peradilan Lebanon, Pengadilan Tertinggi Hukum memiliki peran sentral dalam memastikan supremasi hukum, menjaga keadilan, dan mendukung kestabilan di negara ini. Artikel ini akan membahas peran dan pentingnya Pengadilan Tertinggi Hukum di Lebanon dalam mendukung penegakan hukum dan sistem peradilan yang adil.

Kewenangan dan Fungsi:

Pengadilan Tertinggi Hukum Lebanon memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan konstitusi dan menangani sengketa antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Peran Penting Pengadilan Tertinggi Hukum di Lebanon

Penegakan Hukum dan Keadilan:

Sebagai penjaga keadilan, Pengadilan Tertinggi Hukum memainkan peran penting dalam menegakkan hukum di Lebanon. Melalui proses pengadilan yang adil dan transparan, pengadilan ini berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Perlindungan HAM dan Kemerdekaan Berpendapat:

Pengadilan Tertinggi Hukum Lebanon memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan kemerdekaan berpendapat. Ini mencakup menilai konstitusionalitas undang-undang yang dapat memengaruhi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut represi.

Penyelesaian Sengketa Politik:

Lebanon sering menghadapi dinamika politik yang kompleks, dan Pengadilan Tertinggi Hukum memiliki peran dalam penyelesaian sengketa politik. Dalam beberapa kasus, pengadilan ini harus membuat keputusan yang dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara berbagai entitas politik di negara tersebut.

Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan:

Pengadilan Tertinggi Hukum memiliki peran krusial dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintah atau individu yang terlibat dalam praktik korup, pengadilan ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari perilaku yang merugikan kepentingan publik.

Keterbukaan dan Akuntabilitas:

Pengadilan Tertinggi Hukum berkomitmen untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Keputusan-keputusan pengadilan tersebut dipublikasikan untuk umum, memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dasar hukum dari setiap keputusan dan memonitor independensi serta integritas pengadilan.

Tantangan dan Reformasi:

Meskipun peran positifnya, Pengadilan Tertinggi Hukum di Lebanon juga menghadapi tantangan. Beberapa tantangan termasuk beban kerja yang tinggi, tekanan politik, dan kebutuhan akan reformasi dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan.

Peran dalam Menjaga Kestabilan Negara:

Pengadilan Tertinggi Hukum berperan penting dalam menjaga kestabilan Lebanon. Dengan memberikan keputusan yang adil dan konsisten, pengadilan ini berkontribusi pada menciptakan iklim yang kondusif untuk perdamaian dan keamanan di negara tersebut.

Pengadilan Tertinggi Hukum di Lebanon memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga fondasi hukum, keadilan, dan kestabilan negara. Melalui penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa politik, pengadilan ini terus berusaha untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis di Lebanon.…

Kajian Mendalam tentang Hukum Peperangan di Lebanon

Kajian Mendalam tentang Hukum Peperangan di Lebanon – Lebanon, sebagai negara yang pernah terlibat dalam konflik bersenjata, menarik perhatian dunia terkait aspek hukum peperangan yang menjadi landasan dalam mengatur konflik bersenjata. Artikel ini akan membahas kajian mendalam tentang hukum peperangan di Lebanon, menyoroti implikasi dan tantangan yang dihadapi.

Dasar Hukum Internasional:

Hukum peperangan di Lebanon didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Konvensi Jenewa menetapkan norma perlindungan bagi warga sipil dan kombatan yang terluka atau ditangkap, sementara Protokol Tambahan menambahkan rincian tentang perlakuan terhadap korban perang.

Kajian Mendalam tentang Hukum Peperangan di Lebanon

Perlindungan Terhadap Warga Sipil:

Salah satu poin kritis dalam hukum peperangan adalah perlindungan terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Serangan yang tidak proporsional atau tidak membedakan antara target militer dan non-militer dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Lebanon, sebagai negara yang menghormati dan menerapkan ketentuan ini, mengevaluasi setiap tindakan militer dengan cermat.

Tanggung Jawab dan Keadilan:

Hukum peperangan menetapkan prinsip tanggung jawab individual dan kolektif. Ini berarti bahwa individu dan pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum peperangan dapat diadili di tingkat nasional atau internasional. Lebanon, sebagai pihak yang telah mengalami konflik bersenjata, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan Terhadap Tahanan Perang:

Hukum peperangan memberikan perlindungan khusus terhadap tahanan perang. Pemahaman yang tepat tentang status tahanan perang, hak-hak mereka, dan perlakuan yang adil selama masa tahanan adalah aspek penting dalam menjalankan hukum peperangan di Lebanon. Negara ini berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dihormati dan diterapkan.

Tantangan dalam Penerapan:

Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, penerapan hukum peperangan di Lebanon tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama melibatkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab, penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan memberikan keadilan kepada korban. Lebanon terus berupaya mengatasi kendala ini untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.

Kerjasama Internasional:

Lebanon mengakui pentingnya kerjasama internasional dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum peperangan. Dengan bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara mitra, Lebanon dapat memperkuat sistem peradilan dan memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak luput dari pengawasan.

Keterlibatan Pihak Terkait:

Pentingnya melibatkan pihak terkait, termasuk kelompok masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia, juga menjadi perhatian di Lebanon. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, memonitor pelaksanaan hukum peperangan, dan menyuarakan keadilan bagi korban.

Kajian mendalam tentang hukum peperangan di Lebanon menggambarkan upaya negara ini dalam menghadapi tantangan kompleks dan serius terkait konflik bersenjata. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional, Lebanon terus mencari solusi untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, mempromosikan keadilan, dan membangun landasan keamanan yang berkelanjutan.…

Realitas Hukum LGBT di Lebanon, Antara Tantangan & Perubahan

Realitas Hukum LGBT di Lebanon, Antara Tantangan & Perubahan – Lebanon, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, juga menjadi panggung perdebatan seputar hak-hak LGBT. Artikel ini akan menggali realitas hukum LGBT di Lebanon, menjelaskan tantangan yang dihadapi komunitas ini, serta mengidentifikasi perubahan dan harapan menuju masyarakat yang lebih inklusif.

Konteks Hukum LGBT di Lebanon:

Lebanon memiliki sejarah kompleks terkait isu LGBT. Meskipun tidak ada hukuman hukum langsung untuk orientasi seksual atau identitas gender, tetapi kenyataannya, LGBT masih menghadapi stigma dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Realitas Hukum LGBT di Lebanon, Antara Tantangan & Perubahan

Tantangan Hukum dan Sosial:

Pasca-Penetapan Hukum 534: Meskipun Pasal 534 KUHP Lebanon yang melarang hubungan seks yang bertentangan dengan “alami,” tidak secara khusus mengacu pada LGBT, namun telah digunakan sebagai dasar untuk mengekriminalisasi hubungan sejenis. Ini menciptakan atmosfer hukum yang menekan dan merugikan bagi komunitas LGBT.

Ketidaksetaraan Hak: Komunitas LGBT di Lebanon menghadapi ketidaksetaraan hak dalam berbagai bidang, termasuk akses ke layanan kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Tidak adanya perlindungan hukum yang jelas menyebabkan ketidakpastian dan rentan terhadap diskriminasi.

Upaya Advokasi dan Perubahan:

Munculnya Gerakan Advokasi: Meskipun dihadapkan pada tantangan, munculnya gerakan advokasi LGBT di Lebanon telah memberikan suara kepada komunitas tersebut. Organisasi dan individu berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak LGBT dan menciptakan kesadaran akan tantangan yang dihadapi.

Pentingnya Edukasi dan Kesadaran: Peningkatan kesadaran tentang isu LGBT melalui pendidikan dan kampanye publik menjadi langkah penting untuk merubah pandangan masyarakat dan mengurangi stigma yang melekat.

Perubahan di Level Hukum:

Perdebatan di Parlemen: Tahun 2017 menyaksikan momentum signifikan saat pengadilan memutuskan bahwa seks sejenis bukanlah tindakan ilegal. Meskipun keputusan ini kemudian dicabut oleh pengadilan, namun membuka diskusi di parlemen mengenai perlindungan hak-hak LGBT.

Upaya Pemilihan Umum: Dalam konteks pemilihan umum, munculnya figur-figur politik yang mendukung hak-hak LGBT dan menyuarakan keadilan sosial dapat membawa perubahan signifikan dalam masyarakat dan hukum.

Masa Depan Hak LGBT di Lebanon:

Melihat ke depan, langkah-langkah konkrit harus diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi komunitas LGBT di Lebanon. Perubahan hukum yang mendukung hak-hak LGBT, pendidikan yang inklusif, dan perubahan sikap masyarakat secara keseluruhan diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Kondisi hukum LGBT di Lebanon mencerminkan perjuangan menuju inklusivitas dan pengakuan hak-hak dasar. Melalui upaya bersama dari masyarakat sipil, advokat hak asasi manusia, dan perubahan di tingkat hukum dan politik, Lebanon dapat menuju masa depan yang lebih cerah, di mana hak-hak LGBT dihormati dan dilindungi sepenuhnya.…

Krisis Hukum yang Terjadi di Lebanon dan Jalan Keluarnya

Krisis Hukum yang Terjadi di Lebanon dan Jalan Keluarnya – Lebanon, sebuah negara dengan sejarah panjang dan kekayaan budaya, saat ini menghadapi tantangan serius dalam ranah hukumnya. Artikel ini akan menjelajahi krisis hukum di Lebanon, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkannya, serta mengidentifikasi upaya dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi situasi ini.

Latar Belakang Krisis Hukum di Lebanon:

Krisis hukum di Lebanon mencakup berbagai aspek, termasuk ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan tuntutan reformasi yang mendalam. Tidak hanya merupakan tantangan lokal, krisis ini juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Krisis Hukum yang Terjadi di Lebanon dan Jalan Keluarnya

Faktor-Faktor Penyebab Krisis Hukum:

Ketidakstabilan Politik: Krisis politik yang berkepanjangan di Lebanon telah menciptakan hambatan signifikan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Kurangnya konsensus di antara para pemimpin politik memperlambat proses reformasi dan pembaharuan hukum.

Krisis Ekonomi: Turunnya ekonomi Lebanon memiliki dampak langsung pada sektor hukum. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menghambat operasional sistem peradilan, sementara masyarakat terbebani oleh ketidakpastian ekonomi.

Tantangan Terkait Hak Asasi Manusia:

Krisis hukum di Lebanon juga menciptakan tantangan serius terkait hak asasi manusia. Perlambatan proses peradilan dan penangguhan hak-hak dasar masyarakat mengundang keprihatinan internasional. Keamanan dan perlindungan terhadap warga sipil menjadi sorotan dalam konteks krisis ini.

Upaya Reformasi Hukum:

Reformasi Konstitusi: Meningkatkan stabilitas politik dan memulai reformasi konstitusi menjadi langkah kunci untuk mengatasi krisis hukum di Lebanon. Proses ini memerlukan kesepakatan lintas partai dan dialog yang konstruktif.

Perbaikan Sistem Peradilan: Upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan, termasuk pelatihan dan perekrutan lebih banyak hakim, dapat membantu mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Penanganan Korupsi:

Korupsi telah menjadi isu sentral dalam krisis hukum Lebanon. Penyelidikan dan penuntutan terhadap praktik-praktik korup dapat membuka jalan menuju kepercayaan kembali dalam lembaga-lembaga hukum.

Partisipasi Masyarakat dalam Reformasi:

Melibatkan masyarakat dalam proses reformasi adalah langkah penting. Partisipasi aktif warga negara, baik melalui dialog publik, kampanye, atau pemilihan umum, dapat memperkuat suara masyarakat dalam menentukan arah pembaharuan hukum.

Kerjasama Internasional:

Dalam menghadapi krisis hukum, kerjasama internasional dapat menjadi faktor penentu. Bantuan teknis, pertukaran pengetahuan, dan dukungan diplomatik dapat membantu Lebanon mengatasi tantangan yang dihadapinya.

Krisis hukum di Lebanon adalah tantangan serius yang membutuhkan tindakan mendalam dan terkoordinasi. Dengan reformasi yang cermat, komitmen politik yang kuat, dan partisipasi masyarakat yang aktif, Lebanon dapat memulihkan kesehatan sektor hukumnya, membangun kepercayaan masyarakat, dan menghadapi masa depan dengan optimisme.…

Memahami Hukum yang Bersifat Memaksa di Lebanon

Memahami Hukum yang Bersifat Memaksa di Lebanon – Lebanon, sebagai negara yang kaya akan sejarah dan keberagaman budaya, memiliki berbagai peraturan hukum yang memberikan kekuatan dan kewajiban tertentu kepada individu dan entitas di dalamnya. Artikel ini akan mengulas hukum yang bersifat memaksa di Lebanon, membahas esensi, serta tantangan dan peranannya dalam menjaga keteraturan masyarakat.

Definisi Hukum yang Bersifat Memaksa:

Hukum yang bersifat memaksa di Lebanon merujuk pada peraturan-peraturan hukum yang memberikan kewajiban dan penegasan kekuatan pada individu atau entitas untuk mematuhi aturan tersebut. Ini termasuk peraturan yang menetapkan tindakan yang harus diambil atau melarang tindakan tertentu dengan sanksi yang diterapkan jika aturan tersebut dilanggar.

Memahami Hukum yang Bersifat Memaksa di Lebanon

Hukum Kewajiban dan Tanggung Jawab:

Hukum Kontrak: Di Lebanon, hukum kontrak memberikan dasar bagi perjanjian antara pihak-pihak. Ini mencakup kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pelanggaran kontrak dapat mengakibatkan sanksi hukum.

Hukum Pidana: Hukum pidana di Lebanon menetapkan norma-norma perilaku yang dilarang dan memberlakukan sanksi pidana bagi pelanggarannya. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan menghukum tindakan yang bersifat merugikan.

Peran Hukum yang Bersifat Memaksa dalam Keteraturan Sosial:

Hukum yang bersifat memaksa memainkan peran sentral dalam menjaga keteraturan sosial di Lebanon. Dengan menetapkan aturan dan kewajiban, hukum menciptakan dasar bagi kehidupan masyarakat yang terstruktur dan adil. Ini membentuk landasan bagi keadilan dan penegakan hukum.

Tantangan dalam Penegakan Hukum yang Bersifat Memaksa:

Kesetaraan Hukum: Salah satu tantangan utama adalah memastikan kesetaraan di hadapan hukum. Hukum yang bersifat memaksa harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya.

Penerapan Keadilan Sosial: Lebanon, seperti negara lainnya, dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan bahwa hukum yang bersifat memaksa mendukung keadilan sosial. Peningkatan akses ke sistem hukum dan perlindungan hak-hak rakyat menjadi bagian integral dari upaya ini.

Hukum Lingkungan dan Kewajiban Terhadap Alam:

Lebanon menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, dan hukum yang bersifat memaksa juga mencakup peraturan yang mengatur kewajiban terhadap alam. Perlindungan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab yang diterapkan melalui hukum lingkungan.

Reformasi Hukum untuk Keseimbangan yang Lebih Baik:

Lebanon terus berupaya melakukan reformasi hukum untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam penerapan hukum yang bersifat memaksa. Reformasi ini mencakup perubahan untuk meningkatkan akses ke keadilan, mengatasi ketidaksetaraan, dan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat.

Hukum yang bersifat memaksa di Lebanon adalah instrumen yang penting dalam membentuk masyarakat yang teratur dan adil. Dengan memahami tantangan dan peranannya, Lebanon dapat terus melakukan perbaikan dalam sistem hukumnya untuk mencapai keadilan yang lebih besar dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.…

Memahami Tradisi Hukum Yurisprudensi di Lebanon

Memahami Tradisi Hukum Yurisprudensi di Lebanon – Lebanon, sebagai negara dengan warisan hukum yang kaya, memiliki yurisprudensi yang mencerminkan perpaduan antara tradisi hukum perdata dan Islam. Artikel ini akan menggali kedalaman hukum yurisprudensi di Lebanon, membahas aspek-aspek kunci, dan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menggabungkan tradisi hukum yang beragam.

Pengantar Hukum Yurisprudensi di Lebanon:

Hukum yurisprudensi di Lebanon mencakup pemahaman dan interpretasi atas hukum-hukum yang berlaku dalam praktik hukum di negara ini. Kombinasi antara tradisi hukum perdata Prancis, sistem hukum Islam, dan norma-norma hukum kebiasaan memberikan warna khas pada yurisprudensi Lebanon.

Memahami Tradisi Hukum Yurisprudensi di Lebanon

Kombinasi Sistem Hukum Perdata dan Hukum Islam:

Hukum Perdata: Lebanon memandang hukum perdata Prancis sebagai dasar hukum perdata negara ini. Prinsip-prinsip seperti kontrak, perjanjian, dan tanggung jawab perdata diambil dari tradisi hukum perdata Eropa.

Hukum Islam: Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam juga memainkan peran penting dalam yurisprudensi Lebanon. Aspek-aspek seperti pernikahan, warisan, dan perceraian diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Pengaruh Tradisi Hukum Kebiasaan:

Hukum yurisprudensi Lebanon juga menerima pengaruh dari tradisi hukum kebiasaan, terutama dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Penggunaan mediasi dan pendekatan alternatif lainnya mencerminkan warisan dari hukum kebiasaan dalam sistem hukum Lebanon.

Tantangan dalam Integrasi Sistem Hukum yang Beragam:

Harmonisasi Norma-Norma: Salah satu tantangan utama dalam hukum yurisprudensi Lebanon adalah harmonisasi antara norma-norma yang berasal dari sistem hukum yang beragam. Pencarian keseimbangan yang tepat memerlukan pertimbangan cermat terhadap nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat.

Ketidaksetaraan Gender: Meskipun telah ada perubahan, tantangan ketidaksetaraan gender dalam hukum yurisprudensi Lebanon masih ada. Reformasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keadilan gender dalam interpretasi dan pelaksanaan hukum.

Kasus-Kasus Yurisprudensi Ternama:

Beberapa kasus yurisprudensi di Lebanon telah menciptakan preseden yang memengaruhi perkembangan hukum di negara ini. Kasus-kasus ini mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan hak-hak keluarga.

Peran Hukum Yurisprudensi dalam Penegakan Hukum:

Hukum yurisprudensi di Lebanon memiliki peran krusial dalam penegakan hukum. Putusan pengadilan dan interpretasi hukum yang dihasilkan membentuk arah perkembangan hukum dan memberikan pedoman bagi praktisi hukum dan masyarakat.

Masa Depan Hukum Yurisprudensi di Lebanon:

Dalam menghadapi tantangan dan keberagaman, hukum yurisprudensi Lebanon harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masa depannya terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai global dengan tradisi lokal, menciptakan landasan hukum yang adil dan inklusif.

Hukum yurisprudensi di Lebanon adalah cerminan dari keragaman budaya dan tradisi hukum yang kaya. Dengan keseimbangan yang cermat antara tradisi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum kebiasaan, Lebanon dapat terus memainkan peran penting dalam perkembangan hukum internasional dan lokal.…

Hukum Kebiasaan di Lebanon, Tradisi yang Mewarnai Hukum

Hukum Kebiasaan di Lebanon, Tradisi yang Mewarnai Hukum – Lebanon, dengan kaya akan warisan budaya dan sejarah, memiliki sebuah sistem hukum kebiasaan yang memainkan peran penting dalam membentuk norma dan nilai dalam masyarakatnya. Artikel ini akan menjelajahi esensi hukum kebiasaan di Lebanon, menggali tradisi yang melandasi kehidupan hukum sehari-hari.

Pengantar Hukum Kebiasaan di Lebanon:

Hukum kebiasaan di Lebanon adalah warisan budaya yang berkembang seiring waktu, mencakup norma-norma dan praktik-praktik yang dihormati dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum ini bersifat tidak tertulis dan sering kali terintegrasi dengan sistem hukum resmi.

Hukum Kebiasaan di Lebanon, Tradisi yang Mewarnai Hukum

Warisan Kultural dalam Hukum Kebiasaan Lebanon:

Pengaruh Agama: Lebanon, dengan masyarakat yang beragam secara agama, memiliki hukum kebiasaan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi agama seperti Islam, Kristen, dan Druze. Prinsip-prinsip etika dan moral dari keyakinan agama ini tercermin dalam norma-norma hukum kebiasaan.

Sistem Komunitas: Hukum kebiasaan di Lebanon juga sangat terkait dengan sistem komunitas atau suku. Setiap suku atau komunitas memiliki aturan-aturan kebiasaan sendiri yang mengatur hubungan sosial dan pemecahan sengketa di dalamnya.

Peran Hukum Kebiasaan dalam Pemecahan Sengketa:

Hukum kebiasaan di Lebanon memiliki peran signifikan dalam pemecahan sengketa di tingkat lokal. Pemimpin adat atau tokoh-tokoh masyarakat sering menjadi mediator dan penengah dalam menyelesaikan konflik, mengaplikasikan hukum kebiasaan untuk mencapai keadilan yang dihargai oleh masyarakat setempat.

Hukum Kebiasaan dan Hak Keluarga:

Dalam konteks hak keluarga, hukum kebiasaan di Lebanon memainkan peran penting dalam mengatur pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga lainnya. Konsistensi dengan nilai-nilai lokal dan tradisi menjadi kunci dalam penerapan hukum kebiasaan ini.

Tantangan dan Dinamika yang Terlibat:

Relevansi dengan Hukum Modern: Salah satu tantangan yang dihadapi hukum kebiasaan di Lebanon adalah menjaga relevansinya dengan perkembangan hukum modern. Harmonisasi antara tradisi dan kemajuan menjadi perhatian agar hukum kebiasaan tetap berfungsi dalam masyarakat yang terus berubah.

Perlindungan Hak Asasi Manusia: Dalam menggali hukum kebiasaan, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Tantangan ada dalam menyelaraskan hukum kebiasaan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Masa Depan Hukum Kebiasaan di Lebanon:

Lebanon, dengan kekayaan tradisi dan warisan, dapat memandang ke masa depan dengan merawat hukum kebiasaannya. Pendekatan terbuka terhadap perubahan, dialog antargenerasi, dan pemeliharaan nilai-nilai kultural akan membantu menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum kebiasaan di Lebanon.

Hukum kebiasaan di Lebanon adalah cerminan dari keberagaman budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Melalui pemeliharaan dan adaptasi bijaksana, hukum kebiasaan dapat terus memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.…

Hukum Internasional di Lebanon, Sejarah & Tantangan Terkini

Hukum Internasional di Lebanon, Sejarah & Tantangan Terkini – Lebanon, sebuah negara di Timur Tengah yang kaya akan sejarah dan budaya, memiliki peranan penting dalam kerangka hukum internasional. Artikel ini akan membahas esensi hukum internasional di Lebanon, melacak sejarahnya, dan menyoroti tantangan terkini yang dihadapi dalam menjaga integritasnya di panggung internasional.

Sejarah Hukum Internasional Lebanon:

Lebanon, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi internasional lainnya, memiliki keterlibatan panjang dalam hukum internasional. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1943, negara ini telah memainkan peran aktif dalam berbagai perjanjian dan konvensi internasional.

Hukum Internasional di Lebanon, Sejarah & Tantangan Terkini

Keterlibatan Lebanon dalam Organisasi Internasional:

Lebanon telah menjadi anggota berbagai organisasi internasional, termasuk Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan lainnya. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen Lebanon untuk berpartisipasi dalam pembentukan norma-norma hukum internasional dan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara di seluruh dunia.

Konflik Regional dan Dampaknya pada Hukum Internasional Lebanon:

Lebanon, terletak di tengah konflik regional yang kompleks, telah menghadapi dampak langsung pada hukum internasionalnya. Keterlibatan dalam konflik seperti perang sipil dan konflik Israel-Lebanon memerlukan penanganan hati-hati dalam rangka mematuhi hukum perang internasional dan melindungi hak asasi manusia.

Implementasi Hukum Internasional di Tingkat Nasional:

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Lebanon adalah implementasi efektif hukum internasional di tingkat nasional. Sebagai contoh, adaptasi hukum internasional terkait hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan di tingkat domestik memerlukan koordinasi yang cermat.

Perlindungan Hak Pengungsi:

Lebanon, sebagai tuan rumah bagi sejumlah besar pengungsi dari Suriah dan Palestina, menghadapi tantangan perlindungan hak mereka sesuai dengan hukum internasional. Penanganan situasi ini melibatkan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan upaya untuk menjaga kesejahteraan pengungsi.

Tantangan Dalam Hukum Laut dan Eksploitasi Sumber Daya Alam:

Lebanon, dengan garis pantai yang panjang, juga dihadapkan pada tantangan dalam hukum laut internasional, khususnya terkait eksploitasi sumber daya alam di Laut Tengah. Penyelesaian sengketa batas laut dengan negara tetangga dan pembuatan perjanjian ekonomi laut menjadi bagian penting dari agenda hukum internasional Lebanon.

Upaya Reformasi dan Kesempatan Masa Depan:

Lebanon telah memulai upaya reformasi untuk memperkuat infrastruktur hukum internasionalnya. Dengan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga hukum dan keterlibatan yang lebih aktif dalam forum internasional, Lebanon memiliki potensi untuk memainkan peran lebih besar dalam perkembangan hukum internasional.

Hukum internasional di Lebanon tidak hanya mencerminkan keterlibatan negara ini dalam kerangka hukum global, tetapi juga menghadapi tantangan khusus yang berasal dari konteks regionalnya. Dengan komitmen terus-menerus terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, Lebanon dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih stabil dan adil di panggung dunia.…

Mengurai Kompleksitas, Hukum Tata Negara di Lebanon

Mengurai Kompleksitas, Hukum Tata Negara di Lebanon – Lebanon, sebuah negara dengan sejarah panjang dan keberagaman budaya, memiliki hukum tata negara yang mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan politiknya. Artikel ini akan menyelidiki hukum tata negara di Lebanon, menjelaskan prinsip-prinsip kunci dan tantangan yang dihadapi dalam membangun fondasi konstitusional yang kokoh.

Pengantar Hukum Tata Negara di Lebanon:

Hukum tata negara di Lebanon adalah tulang punggung sistem hukum yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara. Fondasi hukum tata negara ini mencerminkan warisan sejarah, termasuk pengaruh dari sistem hukum perdata Prancis dan elemen-elemen hukum Islam.

Mengurai Kompleksitas, Hukum Tata Negara di Lebanon

Prinsip-Prinsip Kunci Hukum Tata Negara Lebanon:

Kedaulatan Rakyat: Prinsip kedaulatan rakyat menjadi pondasi hukum tata negara Lebanon, menggarisbawahi bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka.

Pembagian Kekuasaan: Prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah elemen kunci dalam hukum tata negara Lebanon, mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Sistem Politik Lebanon:

Lebanon menganut sistem politik konfesional, di mana kekuasaan dibagi berdasarkan keterrepresentasian kelompok-kelompok agama. Sistem ini menciptakan dinamika unik dalam politik Lebanon, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait stabilitas dan kesetaraan.

Tantangan dalam Hukum Tata Negara Lebanon:

Krisis Politik: Lebanon telah mengalami sejumlah krisis politik yang memengaruhi stabilitas pemerintahan dan pelaksanaan hukum tata negara. Tantangan ini menciptakan dampak pada penerapan dan penegakan hukum.

Reformasi Konstitusi: Tantangan dalam melakukan reformasi konstitusi untuk mengakomodasi perubahan sosial dan politik menjadi agenda krusial. Proses ini memerlukan dialog dan kesepakatan di antara berbagai kelompok di Lebanon.

Hak-Hak Warga Negara:

Hukum tata negara Lebanon menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak atas kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia lainnya. Perlindungan hak-hak ini menjadi fokus utama dalam mengukir hukum tata negara yang adil dan inklusif.

Upaya Reformasi dalam Hukum Tata Negara:

Lebanon telah mengambil langkah-langkah dalam upaya reformasi hukum tata negara untuk meningkatkan stabilitas dan responsivitas terhadap tuntutan masyarakat. Reformasi ini mencakup perubahan dalam sistem politik dan pencarian keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan agama dan nasional.

Keseimbangan Antara Tradisi dan Kemajuan:

Dalam menghadapi tantangan dan reformasi, keseimbangan antara tradisi dan kemajuan menjadi kunci. Menciptakan hukum tata negara yang mencerminkan nilai-nilai masa kini sambil mempertahankan identitas budaya dan sejarah menjadi tujuan yang dikejar.

Hukum tata negara di Lebanon memainkan peran sentral dalam membentuk fondasi pemerintahan dan hak-hak warga negara. Dengan upaya reformasi yang bijaksana dan keterlibatan semua pihak, Lebanon dapat mencapai hukum tata negara yang kokoh, responsif, dan setara, mencerminkan semangat demokrasi dan pluralisme yang melekat dalam masyarakatnya.…

Mengungkap Keanekaragaman, Hukum Pribadi di Lebanon

Mengungkap Keanekaragaman, Hukum Pribadi di Lebanon – Lebanon, negara yang mempesona dengan sejarah dan budaya yang berlimpah, memiliki sistem hukum pribadi yang mencerminkan keberagaman masyarakatnya. Artikel ini akan mengulas esensi hukum pribadi di Lebanon, menyoroti prinsip-prinsip kunci dan peranannya dalam membentuk dinamika kehidupan hukum negara ini.

Pengantar Hukum Pribadi di Lebanon:

Hukum pribadi di Lebanon, yang juga dikenal sebagai hukum keluarga, memainkan peran sentral dalam mengatur aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, keluarga, dan perkawinan. Sistem hukum pribadi ini sangat dipengaruhi oleh faktor agama dan etnis, menciptakan kerangka hukum yang beragam.

Mengungkap Keanekaragaman, Hukum Pribadi di Lebanon

Keanekaragaman Antarkomunitas:

Salah satu ciri khas hukum pribadi di Lebanon adalah keberagaman antarkomunitas. Setiap komunitas agama atau etnis memiliki norma-norma hukum pribadi mereka sendiri yang mengatur pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan masalah keluarga lainnya. Hal ini menciptakan dinamika hukum pribadi yang unik di dalam negara ini.

Peran Hukum Pribadi dalam Keluarga:

Hukum pribadi Lebanon berperan signifikan dalam mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga. Peraturan-peraturan mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian diatur oleh hukum pribadi untuk menciptakan kerangka yang jelas dalam kehidupan keluarga.

Warisan dan Pewarisan:

Hukum pribadi juga memainkan peran penting dalam hal warisan dan pewarisan harta. Setiap komunitas memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur pembagian harta warisan, mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masing-masing komunitas.

Tantangan dan Tantangan Hukum Pribadi Lebanon:

Ketidaksetaraan Gender: Meskipun terdapat perubahan positif, hukum pribadi Lebanon masih dihadapkan pada tantangan terkait ketidaksetaraan gender, terutama dalam konteks hak-hak keluarga dan warisan. Reformasi diperlukan untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar.

Harmonisasi dengan Hukum Modern: Sejalan dengan perubahan zaman, tantangan hadir dalam upaya harmonisasi hukum pribadi dengan tuntutan dan nilai-nilai masyarakat modern. Reformasi untuk menyesuaikan ketentuan hukum pribadi dengan perkembangan sosial menjadi esensial.

Upaya Reformasi dalam Hukum Pribadi:

Lebanon telah mengambil langkah-langkah dalam upaya reformasi hukum pribadi. Langkah-langkah ini mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan kesetaraan gender, dan adaptasi terhadap dinamika masyarakat modern.

Kesinambungan dan Keseimbangan:

Dalam menghadapi tantangan dan melakukan reformasi, kesinambungan dan keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat modern menjadi kunci. Hukum pribadi di Lebanon harus menciptakan landasan yang dapat mengakomodasi dinamika masyarakat tanpa kehilangan identitas dan keberagamannya.

Hukum pribadi di Lebanon merupakan bagian integral dari keberagaman budaya dan keragaman masyarakat. Melalui reformasi yang bijaksana, Lebanon dapat membangun sistem hukum pribadi yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman dan nilai-nilai masyarakat, menciptakan landasan yang kuat bagi keadilan dan keberlanjutan.…

Membongkar Keanekaragaman Hukum Perdata di Lebanon

Membongkar Keanekaragaman Hukum Perdata di Lebanon – Lebanon, dengan warisan budaya dan hukum yang beragam, memiliki sistem hukum perdata yang mencerminkan kekayaan keragaman masyarakatnya. Artikel ini akan mengupas esensi hukum perdata di Lebanon, menjelajahi aspek-aspek kunci dan peranannya dalam kehidupan hukum negara tersebut.

Pengantar Hukum Perdata di Lebanon:

Hukum perdata di Lebanon memiliki akar yang kompleks, dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis dan hukum perdata Ottoman. Sistem hukum perdata di negara ini mencakup aspek-aspek seperti kontrak, warisan, perjanjian, dan tanggung jawab perdata.

Membongkar Keanekaragaman Hukum Perdata di Lebanon

prinsip Hukum Perdata Lebanon:

Kontrak dan Perjanjian: Hukum perdata Lebanon mengatur pembentukan dan pelaksanaan kontrak serta perjanjian. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai kesepakatan, pemenuhan kewajiban, dan penyelesaian sengketa yang terkait.

Warisan dan Pewarisan: Hukum perdata juga mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan warisan dan pewarisan harta. Proses pembagian harta warisan diatur oleh undang-undang perdata untuk memastikan keadilan dan kejelasan.

Keberagaman Hukum Perdata antar Komunitas:

Salah satu ciri khas hukum perdata di Lebanon adalah keberagaman antar komunitas. Setiap komunitas agama atau etnis dapat memiliki norma-norma hukum perdata sendiri, yang menciptakan keragaman dan kompleksitas dalam sistem hukum perdata negara ini.

Peran Hukum Perdata dalam Keluarga dan Perkawinan:

Hukum perdata Lebanon juga memainkan peran penting dalam konteks keluarga dan perkawinan. Regulasi tentang pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan kewajiban suami istri diatur oleh hukum perdata untuk menciptakan dasar yang jelas bagi hubungan keluarga.

Tantangan dalam Hukum Perdata Lebanon:

Ketidaksetaraan Gender: Meskipun telah ada perubahan, hukum perdata Lebanon masih dihadapkan pada tantangan terkait ketidaksetaraan gender, terutama dalam konteks warisan dan hak-hak keluarga. Reformasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlakuan yang lebih adil bagi semua individu.

Harmonisasi dengan Hukum Modern: Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan hadir dalam mengharmonisasikan hukum perdata dengan tuntutan dan nilai-nilai masyarakat modern. Reformasi untuk menyesuaikan ketentuan hukum perdata dengan perkembangan sosial menjadi esensial.

Reformasi dalam Hukum Perdata Lebanon:

Lebanon telah memulai upaya reformasi dalam hukum perdata untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kejelasan dan keadilan. Reformasi ini mencakup aspek-aspek seperti kesetaraan gender, penyederhanaan prosedur, dan adaptasi terhadap perubahan sosial.

Kesinambungan dan Keseimbangan:

Dalam menghadapi tantangan dan melakukan reformasi, kesinambungan dan keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat modern menjadi kunci. Hukum perdata di Lebanon harus menciptakan landasan yang dapat mengakomodasi dinamika masyarakat tanpa kehilangan identitas dan keberagamannya.

Hukum perdata di Lebanon mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman dalam tatanan hukum. Melalui reformasi yang bijaksana, Lebanon dapat membangun sistem hukum perdata yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman dan nilai-nilai masyarakat, menciptakan landasan yang kuat bagi keadilan dan keberlanjutan.…

Tantangan dan Perkembangan Terkini Hukum Publik di Lebanon

Tantangan dan Perkembangan Terkini Hukum Publik di Lebanon – Lebanon, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan keberagaman, menghadapi dinamika yang menarik dalam ranah hukum publik. Artikel ini akan menyoroti beberapa aspek kunci dari hukum publik di Lebanon, termasuk tantangan yang dihadapi dan perkembangan terkini yang menjadi fokus perhatian.

Pengantar Hukum Publik di Lebanon:

Hukum publik di Lebanon mencakup sejumlah bidang hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan pemerintahan. Ini termasuk hukum konstitusi, administrasi publik, dan hukum peradilan administratif, menciptakan kerangka kerja hukum yang kompleks dan beragam.

Tantangan dan Perkembangan Terkini Hukum Publik di Lebanon

Tantangan Utama dalam Hukum Publik Lebanon:

Krisis Politik: Lebanon telah mengalami serangkaian krisis politik yang memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan. Tantangan ini menciptakan dampak pada implementasi dan penegakan hukum, terutama dalam konteks hukum publik.

Korupsi: Tantangan korupsi dalam ranah publik menjadi salah satu isu yang membutuhkan perhatian serius. Upaya untuk memerangi korupsi melibatkan reformasi sistem administrasi publik dan penguatan lembaga pengawas.

Hukum Administrasi Publik:

Hukum administrasi publik di Lebanon mencakup regulasi dan norma yang mengatur perilaku pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ini termasuk prosedur perizinan, kebijakan ketenagakerjaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif. Reformasi dalam hukum administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Peran Hukum Konstitusi:

Hukum konstitusi di Lebanon memainkan peran krusial dalam menentukan kewenangan pemerintah, hak-hak warga, dan hubungan antara pemerintah dan parlemen. Pada beberapa titik, perubahan dalam hukum konstitusi telah diusulkan untuk memenuhi tuntutan perubahan sosial dan politik.

Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Aspek hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam hukum publik di Lebanon. Meskipun telah ada kemajuan, tantangan tetap ada dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks dinamika politik dan sosial yang kompleks.

Reformasi untuk Meningkatkan Tata Kelola:

Reformasi dalam hukum publik Lebanon tidak hanya terfokus pada aspek-aspek hukum, tetapi juga pada peningkatan tata kelola pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi poin utama dalam upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif.

Harapan ke Depan:

Meskipun dihadapkan pada tantangan, harapan ke depan dalam perkembangan hukum publik Lebanon tetap ada. Dengan keterlibatan masyarakat sipil, reformasi yang berkelanjutan, dan keseimbangan yang cermat antara kepentingan umum dan kepentingan politik, Lebanon dapat mencapai sistem hukum publik yang lebih kuat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hukum publik di Lebanon mencerminkan dinamika dan kompleksitas dari realitas politik dan sosial negara ini. Dalam menghadapi tantangan, reformasi terus dilakukan untuk mencapai tujuan tata kelola yang lebih baik, perlindungan hak asasi manusia, dan kestabilan politik yang berkelanjutan. Dengan tekad dan upaya bersama, Lebanon dapat melangkah maju menuju sistem hukum publik yang lebih efektif dan berdaya guna.…

Realitas Keadilan Hukum Pelecehan Seksual di Lebanon

Realitas Keadilan Hukum Pelecehan Seksual di Lebanon– Lebanon, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan keberagaman budaya, tidak luput dari tantangan serius, termasuk masalah pelecehan seksual. Artikel ini akan mengulas realitas hukum pelecehan seksual di Lebanon, menyoroti upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi para korban.

Hukum Pelecehan Seksual di Lebanon:

Hukum pelecehan seksual di Lebanon mendapatkan perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun telah ada perkembangan positif dalam undang-undang, tantangan besar masih dihadapi dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi korban.

Realitas Keadilan Hukum Pelecehan Seksual di Lebanon

Tantangan Utama:

Stigma dan Kebisuhan: Stigma sosial dan kebisuan sering menjadi kendala utama dalam kasus pelecehan seksual. Banyak korban merasa takut atau malu untuk melaporkan kejahatan tersebut, menciptakan tantangan dalam mendokumentasikan dan menangani kasus-kasus tersebut.

Proses Hukum yang Lamban: Lambatnya proses hukum dapat menjadi hambatan untuk memberikan keadilan kepada korban. Penanganan kasus yang terlalu lama dapat menciptakan ketidakpastian dan memberikan beban tambahan pada korban pelecehan seksual.

Perkembangan Positif dalam Undang-Undang:

Lebanon telah melakukan upaya untuk memperkuat undang-undang terkait pelecehan seksual. Pada tahun 2014, negara ini mengamendemen pasal-pasal hukum yang mengkriminalkan pelecehan seksual dan perkosaan. Meskipun langkah ini diakui sebagai kemajuan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan implementasi dan penegakan hukum.

Perlindungan Korban dan Ketersediaan Dukungan:

Perlindungan korban pelecehan seksual menjadi fokus penting dalam reformasi hukum. Upaya telah dilakukan untuk menyediakan layanan dukungan psikologis dan konseling bagi korban, serta meningkatkan keamanan mereka selama proses hukum.

Kesadaran Masyarakat:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pelecehan seksual menjadi elemen kunci dalam perubahan budaya yang lebih luas. Kampanye pendidikan dan sosialisasi bertujuan untuk meruntuhkan mitos dan norma yang dapat mendukung atau membenarkan pelecehan seksual.

Dukungan dari LSM dan Aktivis Hak Asasi Manusia:

Peran organisasi non-pemerintah (LSM) dan aktivis hak asasi manusia sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak korban pelecehan seksual. Mereka berperan dalam memberikan dukungan, advokasi, dan memastikan bahwa kasus-kasus ini mendapatkan perhatian yang pantas.

Langkah-langkah Menuju Keadilan yang Lebih Baik:

Penguatan Sistem Hukum: Memastikan bahwa hukum pelecehan seksual di Lebanon lebih tegas dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Pelatihan untuk Penegak Hukum: Memberikan pelatihan yang lebih baik kepada aparat penegak hukum untuk menangani kasus pelecehan seksual dengan sensitivitas dan profesionalisme.

Pendidikan Masyarakat: Mengintensifkan kampanye edukasi untuk mengubah pandangan masyarakat tentang pelecehan seksual dan memberikan dukungan kepada korban.

Walaupun masih ada tantangan yang perlu diatasi, langkah-langkah yang telah diambil menuju peningkatan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Lebanon memberikan harapan. Dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat hukum, dan menyediakan dukungan bagi korban, Lebanon dapat merintis jalan menuju sistem hukum yang lebih adil dan berpihak kepada para korban pelecehan seksual.…

Hukum Pidana di Lebanon, Meninjau Sistem Peradilan Pidana

Hukum Pidana di Lebanon, Meninjau Sistem Peradilan Pidana – Lebanon, negara yang kaya akan sejarah dan budaya, memiliki sistem hukum pidana yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman masyarakatnya. Artikel ini akan mengeksplorasi esensi hukum pidana di Lebanon, menyoroti aspek-aspek kunci, serta tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana tersebut.

Fondasi Hukum Pidana di Lebanon:

Hukum pidana di Lebanon mengambil inspirasi dari dua sumber utama, yaitu hukum perdata Prancis dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kombinasi ini menciptakan kerangka kerja hukum pidana yang unik, yang mencakup berbagai jenis kejahatan mulai dari kejahatan umum hingga kejahatan ekonomi.

Hukum Pidana di Lebanon, Meninjau Sistem Peradilan Pidana

Keberagaman Jenis Kejahatan:

Sistem hukum pidana Lebanon mencakup berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir, kejahatan siber, dan kejahatan terkait narkotika. Hal ini mencerminkan dinamika masyarakat yang berkembang dan perubahan tren kriminalitas yang memerlukan respons hukum yang terus berkembang.

Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Meskipun menegakkan hukuman terhadap pelaku kejahatan, sistem hukum pidana Lebanon juga menekankan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan, hak untuk mendapatkan pembelaan, dan penanganan yang adil dalam proses peradilan menjadi bagian integral dari pendekatan hukum pidana.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana:

Sistem hukum pidana di Lebanon menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang efektif. Faktor seperti korupsi, kekurangan sumber daya, dan kompleksitas kejahatan terorganisir memerlukan upaya bersama dari lembaga penegak hukum untuk mengatasi tantangan tersebut.

Adaptasi terhadap Tren Kriminalitas Modern:

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa tantangan baru bagi hukum pidana Lebanon. Kejahatan siber, pencucian uang, dan kejahatan lintas batas memerlukan adaptasi dan perubahan dalam undang-undang untuk menjaga sistem hukum pidana tetap relevan dan efektif.

Reformasi dalam Sistem Hukum Pidana:

Lebanon telah memulai upaya reformasi dalam sistem hukum pidana untuk meningkatkan keadilan dan efektivitasnya. Ini mencakup revisi undang-undang, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pembaruan prosedur peradilan pidana.

Peran Aktif Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan:

Selain peran lembaga penegak hukum, masyarakat Lebanon juga diharapkan untuk berperan aktif dalam pencegahan kejahatan. Kesadaran masyarakat tentang hukum pidana, serta partisipasi dalam pelaporan kejahatan, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Hukum pidana di Lebanon mencerminkan dinamika masyarakat yang kompleks dan terus berkembang. Dalam menghadapi tantangan kejahatan modern, sistem hukum pidana terus beradaptasi dan melakukan reformasi untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan peran aktif semua pihak, Lebanon dapat memperkuat sistem hukum pidana sebagai landasan bagi keamanan dan keadilan di negara ini.…

Menapaki Jejak Sejarah, Keajaiban Hukum Adat di Lebanon

Menapaki Jejak Sejarah, Keajaiban Hukum Adat di Lebanon – Lebanon, negara yang kaya akan sejarah dan keberagaman budaya, memiliki warisan hukum adat yang memikat. Artikel ini akan membahas esensi hukum adat di Lebanon, menjelajahi akar sejarahnya, dan bagaimana hukum adat tetap relevan dalam konteks hukum modern.

Pengantar ke Hukum Adat Lebanon:

Hukum adat di Lebanon, dikenal sebagai “Kanun,” memberikan landasan hukum bagi komunitas yang berbeda di negara ini. Meskipun tidak diakui secara formal oleh negara, hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan terutama dalam hal perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik.

Menapaki Jejak Sejarah, Keajaiban Hukum Adat di Lebanon

Keanekaragaman Hukum Adat:

Salah satu aspek menarik dari hukum adat Lebanon adalah keberagaman di antara komunitas-komunitasnya. Setiap kelompok etnis atau agama memiliki norma-norma hukum adatnya sendiri yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi unik mereka. Hal ini menciptakan mozaik hukum adat yang beraneka ragam di seluruh Lebanon.

Peran Hukum Adat dalam Perkawinan:

Hukum adat memainkan peran penting dalam institusi perkawinan di Lebanon. Setiap komunitas memiliki aturan tersendiri terkait pernikahan, termasuk syarat-syarat, prosedur, dan hukuman bagi pelanggaran norma-norma tersebut. Hukum adat memberikan ciri khas pada upacara perkawinan yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi setiap komunitas.

Warisan dan Hukum Adat:

Pentingnya hukum adat terlihat jelas dalam kasus pewarisan harta di Lebanon. Masing-masing komunitas memiliki aturan sendiri tentang bagaimana harta akan dibagikan, termasuk pembagian di antara ahli waris dan hak-hak yang diberikan kepada wanita dalam konteks warisan.

Penyelesaian Konflik Melalui Hukum Adat:

Hukum adat juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik di antara anggota komunitas. Mekanisme penyelesaian konflik melibatkan proses musyawarah atau arbitrase yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat. Pendekatan ini sering dianggap sebagai cara yang lebih efektif dan lebih terkait secara budaya untuk menyelesaikan perselisihan.

Tantangan dan Kontroversi:

Meskipun memiliki nilai dan keunikan tersendiri, hukum adat di Lebanon juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukum adat dapat menciptakan ketidaksetaraan, terutama terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan dan pewarisan. Perdebatan ini mencerminkan dinamika antara tradisi dan tuntutan akan kesetaraan di dalam masyarakat.

Kelangsungan Hukum Adat dalam Konteks Modern:

Dalam era modern, hukum adat Lebanon berhadapan dengan tantangan adaptasi terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai global. Beberapa komunitas telah mencoba memodifikasi atau menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dengan hukum modern untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik.

Hukum adat di Lebanon mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya negara ini. Meskipun tidak diakui secara formal oleh negara, hukum adat tetap menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Lebanon. Seiring dengan perubahan zaman, tantangan dan diskusi seputar hukum adat memberikan pandangan yang menarik tentang peran dan kelangsungan sistem hukum yang berakar dalam tradisi ini.…

Hukum Kriminalitas di Lebanon, Upaya Mewujudkan Keamanan

Hukum Kriminalitas di Lebanon, Upaya Mewujudkan Keamanan – Lebanon, negara yang kaya akan sejarah dan keberagaman budaya, menghadapi tantangan serius dalam menjaga keamanan dan menangani masalah kriminalitas. Artikel ini akan membahas beberapa aspek hukum kriminalitas di Lebanon, serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman.

Kerangka Hukum Kriminal Lebanon:

Sistem hukum kriminal di Lebanon didasarkan pada kombinasi undang-undang perdata Prancis dan hukum Islam. Meskipun hukum pidana mencakup berbagai kejahatan, tantangan muncul dalam penegakan dan implementasinya. Perlindungan hukum dan penanganan efisien terhadap berbagai bentuk kriminalitas menjadi esensial untuk menciptakan masyarakat yang aman dan teratur.

Hukum Kriminalitas di Lebanon, Upaya Mewujudkan Keamanan

Tantangan Utama dalam Penanganan Kriminalitas:

Kejahatan Organisasi: Lebanon menghadapi ancaman dari kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan narkoba dan pencucian uang. Penegakan hukum harus menghadapi kompleksitas dan daya tahan kelompok-kelompok kriminal ini.

Korupsi: Tantangan lainnya adalah korupsi, yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Upaya untuk memberantas korupsi adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat dalam penanganan kriminalitas.

Kejahatan Teknologi: Seiring perkembangan teknologi, kejahatan siber dan pencurian data menjadi tantangan baru. Perlu adanya regulasi yang memadai dan peningkatan kapasitas penegakan hukum untuk melawan kejahatan di dunia maya.

Penegakan Hukum yang Efektif:

Untuk mengatasi tantangan ini, Lebanon terus berupaya memperkuat penegakan hukum. Peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pembaruan peraturan, dan peningkatan pelatihan personel penegak hukum adalah beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas dalam menghadapi kejahatan.

Peningkatan Kerjasama Internasional:

Lebanon juga terlibat dalam kerjasama internasional untuk mengatasi kejahatan lintas batas. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dari negara-negara lain menjadi strategi penting untuk melacak dan menangani kejahatan transnasional.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kriminalitas:

Saat menangani kriminalitas, Lebanon harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati. Penegakan hukum yang adil dan proporsional menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membangun kepercayaan masyarakat.

Edukasi dan Pencegahan:

Langkah-langkah preventif juga penting dalam menangani kriminalitas. Edukasi masyarakat mengenai konsekuensi tindakan kriminal, serta menciptakan peluang ekonomi dan sosial, dapat membantu meredakan faktor-faktor yang menyebabkan kriminalitas.

Peran Masyarakat dalam Keamanan:

Lebanon memahami bahwa melibatkan masyarakat dalam upaya keamanan adalah kunci untuk berhasil. Masyarakat yang sadar akan peran dan tanggung jawab mereka dalam mencegah kriminalitas dapat menjadi mitra yang efektif bagi penegak hukum.

Hukum kriminalitas di Lebanon mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh negara ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan memperkuat penegakan hukum, membangun kerjasama internasional, dan melibatkan masyarakat secara aktif, Lebanon berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak seluruh warganya. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Lebanon dapat terus berkembang sebagai negara yang aman dan berkeadilan.…

Eksplorasi Ketidaksetaraan Hukum di Lebanon

Eksplorasi Ketidaksetaraan Hukum di Lebanon – Lebanon, negara dengan keberagaman agama dan budaya yang kaya, juga menghadapi tantangan serius terkait ketidaksetaraan hukum. Artikel ini akan membahas beberapa aspek ketidaksetaraan dalam sistem hukum Lebanon, serta mengeksplorasi langkah-langkah menuju kesetaraan yang lebih besar.

Ketidaksetaraan Gender dalam Hukum Waris:

Salah satu isu utama ketidaksetaraan hukum di Lebanon adalah dalam konteks hak waris. Sebelum perubahan undang-undang pada tahun 2021, perempuan di Lebanon seringkali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan kehilangan hak waris sepenuhnya dibandingkan dengan saudara laki-laki mereka. Perubahan ini mencerminkan langkah positif dalam mengurangi ketidaksetaraan gender dalam warisan.

Eksplorasi Ketidaksetaraan Hukum di Lebanon

Kewarganegaraan dan Perkawinan Campuran:

Ketidaksetaraan hukum juga terkait dengan kewarganegaraan, terutama bagi perempuan yang menikah dengan pria non-Lebanon. Sebelum adanya perubahan, perempuan dalam situasi ini kehilangan hak kewarganegaraan dan tidak dapat mentransfernya kepada anak-anak mereka. Meskipun telah ada beberapa perubahan, tetapi tantangan dalam konteks kewarganegaraan masih menjadi perdebatan dan perhatian.

Keterbatasan Akses Perempuan terhadap Pendidikan Hukum:

Meskipun ada peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi di Lebanon, keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan hukum dapat menjadi penghalang dalam memahami hak-hak mereka. Pelibatan lebih banyak perempuan dalam studi hukum dan program pendidikan hukum dapat membantu memberdayakan mereka untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam sistem hukum.

Tantangan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan:

Ketidaksetaraan juga terlihat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun telah ada perkembangan dalam undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan, implementasi dan penegakan hukum sering kali kurang efektif. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses perempuan terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Diskriminasi dalam Dunia Kerja:

Ketidaksetaraan di dunia kerja menjadi perhatian serius di Lebanon. Meskipun undang-undang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan dalam peluang karier, akses ke posisi kepemimpinan, dan upah yang setara. Peningkatan kesadaran dan implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.

Langkah-langkah Menuju Kesetaraan Hukum:

Untuk mengatasi ketidaksetaraan hukum di Lebanon, langkah-langkah konkret harus diambil. Ini termasuk pelaksanaan lebih lanjut terhadap undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan hukum, dan reformasi sistem hukum yang memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara.

Ketidaksetaraan hukum di Lebanon merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sementara beberapa langkah positif telah diambil, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, Lebanon dapat meraih kesetaraan hukum yang lebih besar, menciptakan landasan yang kuat untuk perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.…

Kritik terhadap Hukum di Lebanon yang Tidak Memihak Warganya

Kritik terhadap Hukum di Lebanon yang Tidak Memihak Warganya – Lebanon, dengan keragaman budayanya, menghadapi kritik terkait keberpihakan sistem hukumnya yang dianggap tidak selalu bersahabat dengan kepentingan masyarakat. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa tantangan utama yang membuat beberapa pihak merasa bahwa hukum di Lebanon tidak selalu berpihak kepada masyarakat.

Ketidaksetaraan dan Diskriminasi:

Salah satu kritik utama terhadap sistem hukum Lebanon adalah adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi. Terdapat perasaan bahwa beberapa segmen masyarakat, terutama perempuan dan kelompok minoritas, seringkali menjadi korban ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum. Ini mencakup isu-isu seperti hak waris, akses ke keadilan, dan perlindungan terhadap kekerasan. pafikebasen.org

Kritik terhadap Hukum di Lebanon yang Tidak Memihak Warganya

Keterbatasan Akses Terhadap Keadilan:

Beberapa lapisan masyarakat di Lebanon mengalami keterbatasan akses terhadap keadilan. Hal ini bisa disebabkan oleh biaya prosedur hukum yang tinggi, kurangnya informasi, atau bahkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan hukum. Masyarakat yang tidak mampu secara finansial seringkali merasa bahwa sistem hukum tidak memihak kepada mereka.

Keterlambatan dalam Penyelesaian Kasus:

Keterlambatan dalam penyelesaian kasus menjadi salah satu permasalahan serius dalam sistem hukum Lebanon. Proses hukum yang lamban dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang sedang menantikan keputusan hukum untuk memecahkan masalah mereka. Tantangan ini juga menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi.

Pengaruh Politik dalam Sistem Hukum:

Pengaruh politik yang signifikan dalam sistem hukum Lebanon menjadi sumber kekhawatiran. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan hukum seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan semata-mata berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Hal ini menciptakan citra bahwa hukum tidak beroperasi secara independen.

Perlunya Reformasi Hukum:

Dalam mengatasi kritik terhadap keberpihakan sistem hukum, terdapat seruan luas untuk melakukan reformasi hukum di Lebanon. Reformasi ini dapat mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, mengurangi biaya prosedur hukum, dan mempercepat penyelesaian kasus. Reformasi juga diharapkan untuk mengurangi pengaruh politik yang berlebihan dalam keputusan hukum.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan:

Salah satu solusi yang diusulkan untuk meningkatkan keberpihakan sistem hukum adalah melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Ini dapat mencakup pengembangan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berkontribusi pada pembuatan undang-undang, serta memastikan transparansi dalam proses hukum.

Meskipun Lebanon memiliki sistem hukum yang kompleks dan beragam, kritik terhadap keberpihakan sistem tersebut tetap ada. Dalam menghadapi tantangan ini, perlunya reformasi hukum dan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan menjadi sangat penting. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, Lebanon dapat mencapai sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara menyeluruh.…

Proses Hukum Perempuan di Lebanon Tidak Berjalan Lancar

Proses Hukum Perempuan di Lebanon Tidak Berjalan Lancar – Reformasi hukum perempuan di Lebanon telah menjadi panggung perjuangan yang kompleks dan sulit. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum, kenyataannya adalah bahwa reformasi ini tidak berjalan lancar. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa tantangan utama yang menghambat perubahan positif dalam kasus hukum perempuan di Lebanon.

Tertahan oleh Norma dan Budaya:

Salah satu tantangan mendasar dalam reformasi hukum perempuan di Lebanon adalah ketertahan oleh norma dan budaya yang kuat. Struktur sosial yang konservatif dan nilai-nilai tradisional seringkali menjadi hambatan besar bagi perubahan yang substansial. Masyarakat yang masih tertahan dalam norma patriarki mempersulit pengenalan dan penerapan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender.

Proses Hukum Perempuan di Lebanon Tidak Berjalan Lancar

Resistensi dari Beberapa Pihak:

Reformasi hukum perempuan dihadapkan pada resistensi dari sejumlah pihak yang mungkin tidak setuju atau merasa terancam oleh perubahan tersebut. Terkadang, kelompok-kelompok konservatif atau lobi khusus dapat memperlambat proses reformasi dengan memanfaatkan kekuatan politik atau opini publik yang cenderung skeptis terhadap perubahan. https://pafikebasen.org/

Kurangnya Implementasi dan Penegakan Hukum yang Efektif:

Meskipun ada perubahan dalam undang-undang, kurangnya implementasi dan penegakan hukum yang efektif seringkali menjadi kendala dalam proses reformasi. Tanpa sistem penegakan yang kuat dan efisien, hak-hak perempuan yang dijamin oleh undang-undang mungkin tidak terwujud dalam kenyataan sehari-hari.

Kompleksitas Politik dan Tantangan Sosial-Ekonomi:

Lebanon, dengan konteks politik dan tantangan sosial-ekonomi yang kompleks, menghadapi kesulitan tambahan dalam mewujudkan reformasi hukum perempuan. Perubahan dalam struktur politik dan ketidakstabilan sosial dapat mempengaruhi prioritas dan kesempatan untuk merespon isu-isu perempuan secara efektif.

Ketidaksetaraan dalam Akses Pendidikan dan Informasi:

Tantangan lainnya adalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan informasi. Beberapa perempuan di Lebanon mungkin belum memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang hak-hak mereka atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memungkinkan mereka lebih sadar dan kuat dalam menuntut hak-hak mereka.

Perlunya Kesadaran Masyarakat dan Pendidikan:

Mengatasi tantangan dalam reformasi hukum perempuan di Lebanon memerlukan upaya besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendidikan. Kampanye informasi yang lebih luas dan program pendidikan untuk membekali masyarakat, terutama perempuan, dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, dapat menjadi langkah kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan dan merangsang dukungan masyarakat untuk reformasi.

Meskipun ada tekad dan upaya untuk mereformasi kasus hukum perempuan di Lebanon, kenyataannya adalah bahwa proses ini menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu dilakukan upaya kolaboratif dari pemerintah, kelompok advokasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan menghadapi tantangan ini secara terbuka dan berkomitmen, Lebanon dapat meraih perubahan yang berarti dan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil untuk semua warganya.…

Penyebab Pengadilan Memberhentikan Hakim Investigasi Beirut

Penyebab Pengadilan Memberhentikan Hakim Investigasi Beirut  – Ledakan dahsyat di Beirut pada tahun sebelumnya telah menjadi salah satu tragedi paling mencengangkan di Lebanon. Baru-baru ini, kejadian tersebut kembali menjadi sorotan setelah hakim yang memimpin investigasi menghadapi pemecatan dari pengadilan. Artikel ini akan membahas penyebab di balik pengadilan yang memecat hakim tersebut, menggali kontroversi yang melingkupinya.

Penanganan Investigasi yang Lamban:

Salah satu penyebab utama pengadilan yang memecat hakim yang memimpin investigasi ledakan Beirut adalah penanganan yang dianggap lamban. Masyarakat dan pemerintah menuntut kejelasan segera tentang penyebab ledakan yang menghancurkan pelabuhan dan sekitarnya. Lambannya kemajuan investigasi menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. www.century2.org

Penyebab Pengadilan Memberhentikan Hakim Investigasi Beirut

Teori Konspirasi dan Kritik Publik:

Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai teori konspirasi terkait ledakan Beirut. Beberapa pihak menyalahkan pihak asing atau kelalaian pemerintah dalam mengamankan bahan peledak yang disimpan di pelabuhan. Kritik publik terhadap penanganan investigasi semakin kuat, menciptakan tekanan besar pada hakim yang memimpin penyelidikan.

Tantangan Politik dan Interferensi:

Konteks politik Lebanon yang kompleks turut memainkan peran dalam pengadilan tersebut. Tantangan politik dan interferensi dalam proses hukum menciptakan keraguan akan keadilan dan objektivitas investigasi. Hal ini memberikan dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan pemecatan hakim sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Penilaian terhadap Kinerja Hakim:

Pemecatan hakim yang memimpin investigasi didasarkan pada penilaian terhadap kinerjanya. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi keefektifan hakim dalam mengelola investigasi dan menentukan apakah ada indikasi ketidakmampuan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Tuntutan untuk Keadilan dan Akuntabilitas:

Masyarakat Lebanon, terutama keluarga korban dan mereka yang terdampak secara langsung, menuntut keadilan dan akuntabilitas. Pemecatan hakim dapat dianggap sebagai langkah untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi, serta memastikan transparansi dalam membongkar kebenaran di balik ledakan tragis tersebut.

Upaya Pemulihan Kepercayaan Masyarakat:

Meskipun pemecatan hakim dapat menimbulkan kontroversi, diharapkan bahwa langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya lebih besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Lebanon. Reformasi yang lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan efisien dan terpercaya.

Pemecatan hakim yang memimpin investigasi ledakan Beirut memunculkan sejumlah pertanyaan dan reaksi dari masyarakat. Kontroversi ini menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi oleh sistem peradilan Lebanon dalam menangani kasus-kasus besar dan sensitif. Meskipun polemik mungkin terus berkembang, penting untuk diingat bahwa langkah-langkah ini diambil dalam rangka mencapai keadilan, transparansi, dan pemulihan kepercayaan masyarakat yang telah terguncang oleh tragedi yang mengguncang negara ini.…

Eksplorasi Hukum Lingkungan di Lebanon, Harmoni Lingkungan

Eksplorasi Hukum Lingkungan di Lebanon, Harmoni Lingkungan – Lebanon, sebagai negara yang memesona dengan keindahan alam dan kekayaan alaminya, menempatkan isu lingkungan sebagai fokus utama dalam kerangka hukumnya. Artikel ini akan menyelidiki hukum lingkungan di Lebanon, menyoroti upaya negara ini untuk melindungi sumber daya alamnya dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Pusat Perhatian pada Perlindungan Lingkungan:

Hukum lingkungan di Lebanon mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi warisan alaminya yang unik. Dalam upaya untuk menjaga keindahan lanskap alam, regulasi ketat diberlakukan untuk mengontrol pembangunan, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan sumber daya alam. https://www.century2.org/

Eksplorasi Hukum Lingkungan di Lebanon, Harmoni Lingkungan

Regulasi terhadap Pencemaran Lingkungan:

Pencemaran udara, air, dan tanah menjadi fokus dalam hukum lingkungan Lebanon. Undang-undang dan regulasi telah diberlakukan untuk membatasi emisi industri, mengontrol pembuangan limbah, dan menjaga kualitas air sungai dan laut. Pematuhan terhadap standar ini penting bagi perusahaan dan industri untuk menghindari sanksi dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

Konservasi Sumber Daya Alam:

Negara ini menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alamnya, terutama hutan dan keanekaragaman hayati. Hukum lingkungan Lebanon bertujuan untuk merestorasi dan melestarikan hutan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi. Regulasi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian alam.

Pengelolaan Sampah:

Lebanon menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, khususnya di daerah perkotaan. Hukum lingkungan mengatur tata kelola sampah dan mendorong pengembangan sistem daur ulang. Pemerintah dan masyarakat terlibat dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah ini dan meraih visi lingkungan yang bersih dan sehat.

Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan:

Pembangunan berkelanjutan menjadi pilar utama dalam hukum lingkungan Lebanon. Negara ini berupaya menciptakan kebijakan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Inisiatif-inisiatif seperti penggunaan energi terbarukan, perlindungan ekosistem, dan pendekatan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur mencerminkan tekad Lebanon dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tantangan dan Rencana Masa Depan:

Meskipun telah ada kemajuan dalam perlindungan lingkungan, Lebanon masih dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk perubahan iklim dan tekanan pembangunan. Rencana masa depan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga, dan pengembangan kebijakan yang lebih progresif untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.

Hukum lingkungan di Lebanon menciptakan dasar hukum yang solid untuk melindungi kekayaan alamnya. Dalam menghadapi tantangan global, negara ini terus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan pemahaman mendalam tentang hukum lingkungan ini, masyarakat dan pelaku bisnis dapat berkontribusi pada keberlanjutan Lebanon, menjadikan negara ini contoh harmoni antara manusia dan alam.…

Keunikan Peluang dan Tantangan Hukum Bisnis di Lebanon

Keunikan Peluang dan Tantangan Hukum Bisnis di Lebanon – Hukum bisnis di Lebanon mencerminkan landskap ekonomi yang dinamis dan berkembang di tengah keberagaman budaya dan agama. Dengan menciptakan kerangka hukum yang mendukung kegiatan bisnis, artikel ini akan mengulas aspek kunci yang perlu dipahami oleh para pelaku bisnis yang beroperasi di Lebanon.

Sistem Hukum Campuran:

Lebanon mengadopsi sistem hukum campuran yang memengaruhi hukum bisnisnya. Sistem hukum ini mencakup unsur hukum perdata Prancis dan hukum Islam. Oleh karena itu, para pengusaha perlu memahami kedua aspek ini untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Keunikan Peluang dan Tantangan Hukum Bisnis di Lebanon

Undang-Undang Perusahaan dan Regulasi Bisnis:

Lebanon memiliki undang-undang perusahaan yang mengatur berbagai aspek bisnis, termasuk pendirian perusahaan, kepemilikan saham, dan tanggung jawab perusahaan. Para pelaku bisnis perlu memahami persyaratan hukum terkait pendaftaran perusahaan dan menjalankan operasionalnya agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. www.creeksidelandsinn.com

Lingkungan Bisnis yang Dinamis:

Lebanon memiliki lingkungan bisnis yang dinamis dengan sektor-sektor seperti pariwisata, teknologi, dan perbankan yang berkembang pesat. Hukum bisnis di Lebanon mendukung pertumbuhan ini dengan memberikan kerangka hukum yang memfasilitasi investasi asing dan pengembangan usaha lokal.

Kontrak dan Hukum Perdata:

Aspek krusial dalam hukum bisnis Lebanon adalah pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Undang-undang perdata yang mempengaruhi kontrak bisnis perlu diperhatikan dengan cermat. Para pelaku bisnis perlu menyusun kontrak yang jelas dan rinci untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Tantangan dan Peluang:

Meskipun hukum bisnis Lebanon memberikan dasar yang kuat untuk beroperasi, tetapi seperti di banyak negara lain, masih ada tantangan yang harus diatasi. Beberapa tantangan melibatkan birokrasi yang kompleks dan kebutuhan akan reformasi untuk meningkatkan transparansi. Namun, ini juga membuka peluang bagi pengusaha dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien dan ramah investor.

Pemahaman Budaya dan Etika Bisnis:

Penting untuk memahami budaya dan etika bisnis di Lebanon. Hubungan interpersonal dan kepercayaan dalam bisnis memiliki peran penting. Pengetahuan tentang norma budaya dan etika bisnis dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.

Hukum bisnis di Lebanon mencerminkan keunikan budaya dan keragaman agama negara tersebut. Untuk berhasil berbisnis di Lebanon, para pelaku bisnis perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perusahaan, regulasi bisnis, dan konteks budaya. Meskipun ada tantangan, tetapi peluang untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Lebanon sangat besar. Dengan keseimbangan yang baik antara pemahaman hukum dan adaptasi terhadap budaya bisnis setempat, pelaku bisnis dapat meraih sukses dalam menghadapi dinamika hukum bisnis di Lebanon.…

Prosedur dan Tantangan Hukum Perceraian di Lebanon

Prosedur dan Tantangan Hukum Perceraian di Lebanon – Hukum perceraian di Lebanon menjadi perbincangan yang relevan dalam konteks keberagaman masyarakatnya. Dengan landasan hukum yang mencerminkan keberagaman agama, artikel ini akan membahas aspek-aspek kunci terkait hukum perceraian di Lebanon, memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh individu yang mengalami perceraian di negara ini.

Sistem Hukum Perceraian

Lebanon, sebagai negara dengan keberagaman agama, memiliki sistem hukum perceraian yang beragam. Bagi warga Lebanon yang beragama Islam, hukum perceraian mereka terikat pada prinsip-prinsip hukum syariah, sementara komunitas Kristen tunduk pada hukum perdata gerejawi mereka masing-masing. Pemahaman mendalam tentang sistem ini penting agar individu dapat mengikuti proses perceraian sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Prosedur dan Tantangan Hukum Perceraian di Lebanon

Proses Perceraian dan Persyaratan

Prosedur perceraian di Lebanon melibatkan serangkaian langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini mencakup pemberitahuan resmi kepada pihak berwenang, mediasi, dan persidangan di pengadilan keluarga. Persyaratan yang mungkin berbeda tergantung pada agama pihak yang terlibat, termasuk pembagian harta dan hak asuh anak. Memahami prosedur ini adalah kunci untuk menghindari masalah hukum dan memastikan bahwa hak dan tanggung jawab setiap pihak dihormati. https://www.creeksidelandsinn.com/

Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian

Hukum perceraian di Lebanon juga mengatur hak asuh anak, yang merupakan aspek penting yang seringkali menjadi pusat perhatian dalam kasus perceraian. Hak dan kewajiban orang tua, termasuk tunjangan anak, perlu diatur secara adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Proses hukum perceraian berupaya memastikan bahwa keputusan terkait hak asuh anak diambil dengan hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan anak.

Tantangan dan Diskusi Reformasi

Meskipun hukum perceraian di Lebanon telah mengalami perkembangan yang signifikan, masih ada tantangan dan kebutuhan untuk diskusi lebih lanjut terkait reformasi. Beberapa pihak telah menyoroti isu-isu seperti waktu proses yang panjang dan kompleksitas aturan yang dapat mempengaruhi keadilan dan keberlanjutan sosial.

Hukum perceraian di Lebanon mencerminkan realitas keberagaman agama yang menjadi ciri khas negara ini. Memahami prosedur, persyaratan, dan hak-hak yang terlibat adalah langkah penting bagi individu yang menghadapi perceraian. Dalam konteks ini, perdebatan terus berlanjut tentang kemungkinan reformasi untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam sistem hukum perceraian Lebanon. Dengan pemahaman yang mendalam, individu dapat melibatkan diri dalam proses perceraian dengan lebih baik, menjaga hak-hak mereka, dan mencari keadilan dalam kerangka hukum yang kompleks.…

Siatem Hukum Keluarga di Lebanon, Keragaman Budaya

Siatem Hukum Keluarga di Lebanon, Keragaman Budaya – Hukum keluarga di Lebanon memberikan gambaran unik tentang kekayaan budaya dan pluralitas agama yang menjadi ciri khas negara ini. Dengan landasan hukum yang mencerminkan beragamnya masyarakatnya, artikel ini akan membahas aspek-aspek kunci dari hukum keluarga di Lebanon, menyoroti bagaimana peraturan ini mencerminkan dan menghormati keberagaman masyarakatnya.

Pluralitas Agama dalam Hukum Keluarga:

Lebanon dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama, termasuk Islam, Kristen, dan sejumlah kecil pemeluk agama lainnya. Hukum keluarga di Lebanon mencerminkan keberagaman ini dengan memperkenalkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada agama yang dianut oleh individu. Sebagai contoh, bagi warga Lebanon yang beragama Islam, hukum keluarga mereka diatur oleh prinsip-prinsip hukum syariah, sementara komunitas Kristen tunduk pada hukum perdata gerejawi mereka masing-masing.

Siatem Hukum Keluarga di Lebanon, Keragaman Budaya

Pernikahan dan Perceraian:

Hukum keluarga di Lebanon mengatur pernikahan dan perceraian, mengakui perbedaan agama dalam proses-proses ini. Pemahaman mendalam tentang aturan pernikahan dan prosedur perceraian penting untuk memastikan bahwa setiap individu memahami hak dan tanggung jawab mereka sesuai dengan keyakinan agama dan etnis mereka. hari88

Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua:

Perlindungan hak anak dan kewajiban orang tua adalah fokus penting dalam hukum keluarga Lebanon. Aturan yang diatur dalam konteks ini melibatkan hak asuh, tunjangan anak, dan kewajiban tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab ini mendukung kestabilan dan kesejahteraan keluarga.

Tantangan dan Perubahan dalam Hukum Keluarga Lebanon:

Meskipun hukum keluarga di Lebanon mencerminkan aspek-aspek positif keberagaman, tetapi tidak lepas dari tantangan dan kritik. Beberapa kelompok telah menyerukan reformasi untuk memodernisasi dan meningkatkan keteladanan sistem hukum keluarga Lebanon. Pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam mendiskusikan perubahan yang mungkin diperlukan.

Hukum keluarga di Lebanon mencerminkan kekayaan budaya dan keberagaman agama yang menjadi ciri khas negara ini. Dalam menghadapi realitas modern, perubahan dan reformasi mungkin perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa hukum keluarga terus relevan dan sesuai dengan nilai-nilai dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Dengan memahami dasar-dasar hukum keluarga Lebanon, setiap individu dapat lebih baik berpartisipasi dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang kokoh dan adil.…

Kerangka Hukum yang Kompleks dan Dinamis di Lebanon

Kerangka Hukum yang Kompleks dan Dinamis di Lebanon – Lebanon, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan kekayaan budaya, juga memiliki kerangka hukum yang kompleks dan dinamis. Hukum di Lebanon mencerminkan warisan hukum yang panjang dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pernikahan hingga bisnis. Artikel ini akan membahas beberapa aspek kunci hukum di Lebanon, menyoroti bagaimana kerangka hukum tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya.

Sistem Hukum di Lebanon:

Lebanon memiliki sistem hukum campuran yang dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis dan hukum Islam. Dengan pluralitas agama dan etnis di negara ini, sistem hukum Lebanon mencerminkan keragaman ini dan memberikan pengakuan terhadap keberagaman tersebut dalam aspek hukumnya.

Kerangka Hukum yang Kompleks dan Dinamis di Lebanon

Hukum Keluarga:

Hukum keluarga di Lebanon sebagian besar didasarkan pada aturan agama yang dianut oleh individu. Misalnya, bagi warga Lebanon yang beragama Islam, hukum keluarga mereka diatur oleh hukum syariah. Sementara itu, komunitas Kristen di Lebanon tunduk pada hukum perdata gerejawi mereka masing-masing. Ini menciptakan lanskap hukum yang beragam dan kompleks terkait pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga. https://hari88.net/

Hukum Bisnis:

Lebanon memiliki lingkungan bisnis yang dinamis, dan hukum bisnisnya mencerminkan upaya negara untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Perusahaan dan regulasi bisnis lainnya membentuk dasar hukum bagi kegiatan ekonomi di Lebanon. Namun, penting bagi para pengusaha untuk memahami peraturan yang berlaku dan mematuhi standar hukum yang berlaku.

Hukum Lingkungan:

Lebanon juga menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, terutama terkait dengan masalah pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa undang-undang dan peraturan telah diberlakukan untuk melindungi lingkungan, dan pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Tantangan dan Reformasi Hukum:

Meskipun kerangka hukum di Lebanon mencakup berbagai aspek, negara ini tidak luput dari tantangan dan kontroversi. Keprihatinan terkait dengan efektivitas dan transparansi sistem hukum telah memicu panggilan untuk reformasi hukum yang lebih menyeluruh.

Lebanon, dengan warisan sejarah dan budayanya yang kaya, memiliki kerangka hukum yang mencerminkan kompleksitas masyarakatnya. Dari hukum keluarga hingga regulasi bisnis, setiap aspek kehidupan terikat oleh norma dan aturan yang berbeda. Memahami dan mematuhi hukum Lebanon adalah kunci untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat dan bisnis. Seiring dengan panggilan untuk reformasi, harapannya adalah bahwa sistem hukum Lebanon akan terus berkembang untuk mencerminkan tuntutan dan dinamika zaman modern.…

Koran Pandora: Seperti Orang Lebanon Biasa Yang Menderita

Koran Pandora: Seperti Orang Lebanon Biasa Yang Menderita – Beberapa orang Lebanon akan terkejut bahwa kebocoran terbaru dokumen keuangan luar negeri menuduh tokoh senior Lebanon, termasuk perdana menteri saat ini, telah menggunakan surga pajak luar negeri (walaupun Najib Mikati, seorang pengusaha yang mengambil pekerjaan puncak pada bulan Juli, telah menyangkal hal ini).

Koran Pandora: Seperti Orang Lebanon Biasa Yang Menderita

Bahwa apa yang disebut Pandora Papers mencantumkan Lebanon sebagai pemimpin dunia dalam sebagian besar perusahaan lepas pantai 346 lebih jauh menyoroti skala industri korupsi di negara bagian tersebut. hari88

Libanon sudah termasuk di antara negara- negara paling korup secara internasional. Survei opini publik menunjukkan bahwa 91% warga Lebanon percaya bahwa korupsi tersebar luas di sektor publik.

Pandora membocorkan sejauh mana pencucian uang dan penggunaan tempat persembunyian lepas pantai adalah waktu yang buruk bagi pembentukan politik Lebanon. Negara ini sedang mengalami krisis ekonomi dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Keruntuhan ekonomi Lebanon diperingkat oleh Bank Dunia sebagai salah satu dari tiga yang paling parah yang terlihat di mana saja sejak pertengahan abad ke-19. Menurut PBB, krisis telah menyebabkan lebih dari tiga perempat populasi berada di bawah garis kemiskinan dan hiperinflasi telah mendevaluasi gaji dan tabungan secara besar-besaran.

Pengungkapan Pandora menunjukkan bahwa, karena warga biasa Lebanon terus menderita, para elit negara menghabiskan miliaran dolar ke surga pajak dan bisnis rahasia di luar negeri.

Fakta bahwa Mikati dituduh dalam Pandora Papers menggunakan perusahaan lepas pantai tampaknya bertentangan dengan citranya sebagai negarawan reformis yang bersedia menghadapi masalah korupsi negara.

Mikati dilihat oleh barat dan institusinya sebagai pemimpin yang dapat diterima yang mampu mempelopori reformasi ekonomi dan struktural yang seharusnya menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas di Lebanon.

Moncong dan palung

Korupsi di Lebanon telah melibatkan miliaran dolar. Ini telah menampilkan para pemimpin politik senior dan kroni mereka menggunakan kementerian dan kantor pemerintah sebagai wilayah kekuasaan individu untuk memperkaya kekayaan pribadi.

Elit politik yang menjalankan kementerian yang kuat memberikan kontrak yang menguntungkan kepada perusahaan swasta baik milik mereka sendiri, keluarga atau sekutu mereka, yang diminta untuk memberikan suap sebagai imbalannya.

Sebuah studi yang diterbitkan oleh Chatham House pada Juni 2021 menemukan kurangnya transparansi dalam pemberian kontrak untuk pekerjaan infrastruktur utama selama beberapa dekade.

Konteks di mana korupsi besar terjadi di Lebanon adalah warisan perang saudara dan sistem pembagian kekuasaan sektarian yang dibentuk pada akhirnya. Berakhirnya perang saudara memungkinkan penemuan kembali panglima perang yang bertanggung jawab atas kekerasan sebagai demokrat dalam pemerintahan pembagian kekuasaan sektarian.

Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keterwakilan berbagai sekte Lebanon di pemerintahan dan sektor publik. Hasil utama dari pembagian kekuasaan Lebanon, bagaimanapun, adalah apa yang disebut negara “muhasasa” (jatah).

Status penjatahan berarti bahwa jabatan politik dan publik utama dibagikan kepada para pemimpin berbasis sekte dalam sistem yang lebih merupakan pembagian kue daripada pembagian kekuasaan yang sejati.

Pembagian kementerian dan jabatan sektarian rampasan perdamaian telah memungkinkan tokoh-tokoh tersebut dan rekan-rekan mereka untuk mengumpulkan kekayaan cabul untuk diri mereka sendiri dan sekutu dekat mereka.

Korupsi besar mencakup hampir semua sektor: transportasi, perawatan kesehatan, energi, sumber daya alam, konstruksi dan program bantuan sosial.

Skala korupsi besar semakin menghambat perkembangan institusi demokrasi dan pembangunan negara. Klaim ini terbukti dalam bagaimana para pemimpin politik menggunakan korupsi untuk menciptakan hubungan patron-klien dengan komunitas mereka.

Dengan mengendalikan banyak layanan utama melalui jaringan publik dan swasta, para pemimpin politik membuat banyak warga Lebanon bergantung pada mereka untuk kelangsungan hidup sehari-hari.

Dalam mencari perawatan kesehatan, makanan, dan layanan dasar lainnya, warga Lebanon sering kali harus pergi ke pemimpin komunal mereka daripada ke negara. Para pemimpin politik yang mendistribusikan layanan ini mengharapkan komunitas mereka untuk membalas dengan memberikan dukungan mereka di kotak suara. Dengan demikian, korupsi merupakan pusat kelangsungan hidup politik sektarian.

Terperosok dalam korupsi

Kapasitas negara Lebanon untuk secara efektif menangani korupsi besar-besaran terbatas. Sementara para pemimpin politik memberikan basa-basi untuk menetapkan langkah-langkah anti-korupsi, badan-badan yang mengawasi proses tersebut ompong.

Koran Pandora: Seperti Orang Lebanon Biasa Yang Menderita

Para pemimpin politik yang terperosok dalam korupsi tidak memiliki insentif untuk membuat kebijakan yang secara serius menangani korupsi.…

Krisis Lebanon Telah Berubah Dari Buruk Menjadi Lebih Buruk.

Krisis Lebanon Telah Berubah Dari Buruk Menjadi Lebih Buruk. – Di tengah pandemi yang telah merenggut dunia dari porosnya, penurunan tajam Libanon belum mendapat perhatian yang layak mengingat kepentingan strategis negara itu.

Krisis Lebanon Telah Berubah Dari Buruk Menjadi Lebih Buruk.

Berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan, Lebanon menempati ruang kritis di Mediterania Timur. Runtuhnya akan berisiko tumpah ke daerah sekitarnya. https://hari88.com/

Negara ini melorot di bawah beban populasi pengungsi yang besar dari negara tetangga Suriah dan kehadiran pengungsi Palestina yang permanen. Ini tentu memenuhi syarat sebagai “negara krisis”, yang didefinisikan oleh London School of Economics sebagai “stres akut”.

Pertanyaannya adalah apakah “keadaan krisis” menjadi, untuk semua maksud dan tujuan, “keadaan gagal” di bawah definisi LSE yang “tidak dapat lagi melakukan fungsi keamanan dan pengembangan dasarnya”.

Lebanon, yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk membentuk pemerintahan baru setelah ledakan amonium nitrat merobek-robek daerah pelabuhannya dan memaksa pengunduran diri pemerintah saat itu, kembali tertatih-tatih di tepi jurang.

Kekurangan bahan bakar, yang minggu ini menutup pembangkit listrik utamanya, telah menarik perhatian dunia pada penurunan berkelanjutan Libanon menuju kehancuran total.

Munculnya perdana menteri baru bulan lalu setelah berbulan-bulan perselisihan tentang pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok agama di negara itu hampir tidak menimbulkan kepercayaan pada kemampuan pemerintah baru untuk mengatasi masalah-masalah Lebanon.

Kekurangan bahan bakar yang disebabkan oleh krisis valuta asing di mana negara ini secara efektif bangkrut hanyalah salah satu dari serangkaian masalah berjenjang yang telah mendorong Bank Dunia untuk menggambarkan situasinya sebagai salah satu dari 10 “krisis paling parah di dunia sejak pertengahan abad kesembilan belas. abad”

Bank Dunia berspekulasi bahwa krisis Libanon mungkin masuk dalam “3 besar”. Ini termasuk Depresi Hebat tahun 1930-an.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada bulan Juni oleh kantornya di Beirut sebelum pembentukan pemerintahan baru, bank tersebut mengatakan bahwa Lebanon menghadapi

[…] tantangan kolosal [yang] mengancam kondisi sosial-ekonomi yang sudah mengerikan dan perdamaian sosial yang rapuh tanpa titik balik yang jelas di cakrawala.

Pengangkatan Najib Mikati, seorang miliarder taipan telekomunikasi, sebagai perdana menteri bertepatan dengan penurunan lebih lanjut dalam kekayaan Lebanon ke titik di mana kemampuannya untuk menahan penurunannya sekarang bergantung pada bantuan dari luar. Tapi itulah masalahnya.

Donor internasional potensial, yang dipimpin oleh Prancis dengan ikatan tradisionalnya dengan negara itu, muak dengan ketidakmampuan Lebanon untuk mengatur rumahnya dan korupsi yang mewabah, dan takut bantuan eksternal hanya akan memperkuat cengkeraman radikal Syiah Hizbullah di negara itu.

Dengan dukungan Iran, Hizbullah telah menggambarkan dirinya sebagai penyelamat Lebanon. Bahan bakar yang dipasok Iran telah dikirim ke Lebanon dengan truk dari pelabuhan Baniyas di Suriah untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan AS.

Sejak kemunculannya di puncak perang saudara Lebanon, yang berlangsung dari 1975-1990, Hizbullah secara bertahap memperkuat posisinya sebagai pemain dominan dalam tatanan politik negara yang kompleks.

Ini membagi kekuasaan antara kelompok agama Kristen dan Muslim di bawah pengaturan pembagian kekuasaan yang ditengahi oleh Prancis pada tahun 1943. Sebuah kesepakatan yang dimediasi Saudi, yang dikenal sebagai perjanjian Ta’if untuk mengakhiri perang saudara, mengakui peran Hizbullah.

Hizbullah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Dalam tiga dekade sejak Ta’if, Lebanon telah bangkit kembali di bawah berbagai pemerintahan hanya untuk mundur lagi, dan sekarang menjadi bencana.

Pertanyaan yang masuk akal dalam semua ini, mengingat masalah internalnya yang intens yang dilapisi oleh struktur pemerintahan yang jelas ketinggalan zaman, adalah apakah Lebanon tidak dapat diatur dalam bentuknya yang sekarang dan berisiko pecah.

Dalam penilaian status Lebanon sebagai negara gagal yang potensial, Dewan Hubungan Luar Negeri menominasikan kriteria berikut. Ini termasuk 75% (setidaknya) orang Lebanon yang hidup di bawah garis kemiskinan, 1,7 juta pengungsi yang keadaannya bahkan lebih buruk daripada warga negara Lebanon, durasi pemadaman listrik 22 jam sehari, dan utang publik sebesar 175%. PDB.

Sejak penilaian itu pada September tahun lalu, situasinya menjadi jauh lebih buruk, jika itu mungkin. Pound Lebanon hampir tidak berharga, setelah kehilangan 90% nilainya terhadap dolar dalam beberapa tahun terakhir.

Krisis Lebanon Telah Berubah Dari Buruk Menjadi Lebih Buruk.

Negara ini dilanda hiperinflasi dengan kenaikan harga lebih dari 400% menempatkan bahan makanan pokok di luar jangkauan banyak orang. Ekonomi Lebanon mengalami kontraksi lebih dari 20% pada tahun 2020.…

Hukum Ganja Medis Arab Pertama (Lebanon)

Hukum Ganja Medis Arab Pertama (Lebanon) – Pada 20 April 2020, Parlemen Lebanon mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan penanaman, perdagangan, penelitian, dan penggunaan ganja medis. Pemerintah Lebanon pertama kali mulai mempelajari legalisasi ganja medis pada 2018 di mana pendapatan pemerintah yang diproyeksikan diperkirakan mencapai USD 1 miliar per tahun.

Lebanon bukanlah negara pertama di kawasan yang diperluas yang melegalkan ganja untuk penggunaan medis. Turki mengesahkan undang-undang pada 2016 yang mengizinkan dokter untuk meresepkan obat berbasis ganja tertentu, dan mengatur penanaman ganja di 19 dari 81 provinsi untuk tujuan medis dan ilmiah. Pada 2019, Presiden Erdogan mengumumkan bahwa segera semua provinsi Turki harus diizinkan menanam ganja untuk keperluan industri, yaitu untuk pembuatan tekstil, makanan, kertas, produk perawatan pribadi, plastik, dan bahan bangunan. idn play

Pengesahan hukum oleh Lebanon menciptakan peluang bagi perusahaan ganja medis terkemuka, seperti yang ada di AS dan Kanada, yang telah mengglobalisasikan bisnis mereka dalam beberapa tahun terakhir. premium303

Misalnya, legalisasi ganja medis di Jerman mengakibatkan masuknya pasar yang substansial ke pasar budidaya ganja lokal Jerman oleh perusahaan Kanada yang mengendalikan pangsa pasar yang substansial.

Dalam laporan singkat ini, kami fokus pada hal-hal penting dari undang-undang ganja medis Lebanon baru-baru ini.

Bagaimana ganja didefinisikan?

Ganja didefinisikan dalam hukum sebagai tanaman terkontrol yang memiliki sifat psikoaktif. Ini termasuk tunas yang dibuahi atau tidak dibuahi dan benih tanaman rami, untuk keperluan medis dan industri, yang mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dengan persentase tidak melebihi 1% dari kandungannya dan bahan obat lain selain anestesi cannabinoids di berbagai proporsi termasuk cannabidiol (CBD).

Persentase dan kandungan tanaman diidentifikasi sesuai dengan metode yang disetujui oleh Otoritas.

Produk ganja didefinisikan sebagai setiap produk termasuk serat untuk keperluan industri, dan minyak, ekstrak dan senyawa yang digunakan untuk tujuan medis dan farmasi

Mengawasi otoritas?

Undang-undang menetapkan otoritas bernama Otoritas Pengaturan untuk Budidaya Tanaman Ganja untuk Penggunaan Medis dan Industri (“Authority”).

Authority bertanggung jawab untuk menerbitkan izin, dan antara lain:

  • Membuat perjanjian dengan otoritas publik, atau entitas sektor swasta, baik dalam maupun luar negeri, untuk pelaksanaan ketentuan hukum, termasuk untuk tujuan transfer pengetahuan.
  • Mengidentifikasi parameter geografis tempat penanaman ganja dapat dilakukan, dan detail lainnya seperti jenis tanah, investasi, aksesibilitas cahaya, dan sebagainya.
  • Mengidentifikasi persentase THC dan CBD yang diizinkan dalam produk industri, medis, farmasi.
  • Mengawasi pusat penelitian dan pengembangan, dan laboratorium, yang terkenal dan memiliki keahlian profesional dan akademis untuk budidaya ganja untuk penggunaan yang diizinkan.
  • Menetapkan aturan tentang limbah produksi dan langkah-langkah administratif dan keamanan untuk menghindari penggunaan limbah ilegal termasuk batang ganja atau aktivitas ilegal lainnya yang dihasilkan dari pengelolaan limbah budidaya ganja.
  • Pembentukan fasilitas pengujian pusat atau membuat kontrak dengan fasilitas pengujian sektor swasta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.
  • Memastikan kepatuhan anti-dumping dan anti-trust.

Sebuah komite juga dibentuk sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab untuk meninjau aplikasi perizinan dan kepatuhan terhadap hukum dan setiap instruksi oleh Otorita.

Lisensi

Ada sembilan lisensi yang akan tersedia sebagai berikut:

  • Izin impor benih dan bibit
  • Izin mendirikan perkebunan ganja
  • Izin operasi pemanenan ganja
  • Izin Manufaktur
  • Izin pusat penelitian dan laboratorium
  • Izin ekspor
  • Izin transportasi dan penyimpanan
  • Izin penjualan dan distribusi
  • Izin untuk mengimpor bahan kimia terkait

Ada enam kelas pelamar:

  • Perusahaan asing yang memiliki lisensi di yurisdiksi asal mereka.
  • Pusat penelitian dan pengembangan, laboratorium, dan institusi akademik ternama.
  • Perusahaan Lebanon yang memproduksi obat-obatan disetujui oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat.
  • Perusahaan Lebanon yang disetujui untuk kegiatan industri oleh Kementerian Perindustrian.
  • Koperasi pertanian Lebanon.
  • Orang-orang Lebanon.
Hukum Ganja Medis Arab Pertama (Lebanon)
the cannabis leaf and judge gavel

Secara global

Undang-undang tersebut dengan jelas membahas globalisasi perdagangan dan industri ganja medis. Selain Lebanon, negara yang telah melegalkan penggunaan medis ganja termasuk Australia, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Finlandia, Jerman, Yunani, Italia, Jamaika, Luksemburg, Makedonia Utara, Malta, Belanda, Selandia Baru, Peru, Polandia, Portugal, Sri Lanka, Thailand, Inggris Raya, dan Uruguay.

Di Amerika Serikat, penggunaan ganja untuk tujuan medis adalah legal di lebih dari 30 negara bagian dan District of Columbia, dan meskipun penggunaan ganja secara medis belum dilegalkan di tingkat Federal, menuntut individu yang bertindak sesuai dengan undang-undang ganja medis negara dilarang.

Adapun hukum internasional yang mengatur perdagangan dan industri ganja medis global, Jadwal IV dari Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika Narkoba membahas ganja sehingga tunduk pada pembatasan khusus. Pasal 2 Jadwal IV mengatur sebagai berikut:

“Suatu Pihak harus, jika menurut pendapatnya kondisi yang berlaku di negaranya menjadikannya cara yang paling tepat untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, kepemilikan atau penggunaan obat-obatan semacam itu. kecuali untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis yang dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kendali langsung Pihak”.…

Hukum Pernikahan di Lebanon

Hukum Pernikahan Yang Terjadi di Lebanon. – Lebanon tidak memiliki pernikahan sipil, namun negara tersebut mengakui pernikahan sipil yang terjadi di luar wilayah Lebanon. Sebuah proyek hukum telah disarankan pada tanggal sebelumnya yang mengusulkan pernikahan sipil fakultatif dengan pasangan yang tertarik tetapi hasilnya tidak positif.

Siapakah otoritas yang melakukan pernikahan di Lebanon? Seperti disebutkan, pasangan tidak bisa mendapatkan pernikahan sipil di Lebanon. Namun Lebanon mengakui pernikahan sipil yang diadakan di luar negeri.

Dalam hal ini pernikahan didaftarkan di kantor statuta pribadi yang berwenang atau di kedutaan atau konsulat Lebanon di negara tempat pernikahan itu terjadi. Pernikahan yang diadakan di Lebanon dilakukan oleh otoritas agama dan dilakukan di hadapan otoritas Kristen atau Muslim yang berwenang. (Imam atau Syekh) idnplay

Pernikahan Campuran

Karena masyarakat Lebanon yang pluralis dan multi-pengakuan, tidak ada yang menghalangi pernikahan antara Muslim dan Kristen. Namun pasangan yang sudah menikah harus mematuhi hukum pernikahan dalam segala hal yang berkaitan dengan efek pernikahan sekarang dan masa depan. https://www.premium303.pro/

Biasanya hukum ini adalah hukum otoritas yang melaksanakan perkawinan. Terkadang hal ini dapat mengakibatkan masalah kompleks terkait perceraian, warisan, hak asuh, dll.

Tidak hanya konflik antar pengakuan yang dapat terjadi, tetapi juga konflik antara pengakuan atau hukum spiritual dan sipil jika pernikahan terjadi di hadapan otoritas sipil di luar negeri dan pernikahan religius. Anak biasanya diberikan, oleh hukum, agama ayah.

Pernikahan campuran diizinkan di Lebanon dengan pernyataan berikut:

  • Seorang pria Sunni atau Syiah (Muslim) dapat menikahi seorang wanita Kristen atau Yahudi tanpa dia harus mengubah dirinya sendiri, tetapi seorang wanita Muslim tidak dapat menikah dengan seorang Kristen atau seorang Yahudi.
  • Pria Katolik bisa menikahi wanita Muslim. Dalam hal ini pasangan menerima berkat di sakristi, dan anak-anak harus dibaptis dan dibesarkan sebagai Katolik.
  • Komunitas -Druze hanya mengizinkan pernikahan antar-Druze. Hal yang sama berlaku untuk komunitas Israel.
  • Gereja -Orthodox mengizinkan pernikahan dengan Muslim dalam kondisi konversi.
  • Di bawah hukum Muslim, poligami diperbolehkan. Namun dan saat ini dianggap tidak praktis dan tidak diinginkan karena tambahan beban ekonomi dan komplikasi yang ditimbulkannya ke dalam rumah keluarga.

Persyaratan

Hukum Pernikahan di Lebanon

Persyaratan berubah tergantung pada otoritas mana pasangan ingin menikah.

Namun salinan paspor atau KTP dan tes darah diperlukan untuk pernikahan Muslim.

Otoritas Kristen memerlukan paspor atau KTP, akta kelahiran dan baptisan.

Di Lebanon, kapasitas usia adalah 18 tahun untuk pria dan 17 untuk wanita.

Dengan izin wali, usia 17 tahun untuk pria dan 9 tahun untuk wanita.

Untuk Syiah, dengan izin yudisial, 15 untuk pria, dan 9 untuk wanita.

Untuk Druze, dengan izin yudisial, 16 untuk pria dan 15 untuk wanita. Ini dapat bervariasi karena perbedaan hukum berbasis agama.

Biaya pernikahan di Lebanon bervariasi menurut sifat dan tempat pernikahan.

Bagaimana dengan Pernikahan Sipil di Lebanon?

Beberapa upaya untuk memperkenalkan pernikahan sipil dalam sistem hukum Lebanon telah ada sejak awal 1950-an, tetapi selalu berakhir sia-sia. Pada tahun 1998, sebuah RUU reformasi yang diperkenalkan oleh mendiang Presiden Elias Hrawi disahkan oleh Kabinet hanya untuk dipilih oleh Mendiang Perdana Menteri Rafik Hariri.

Pasangan Lebanon yang ingin bersatu dalam pernikahan sipil sering pergi ke negara terdekat untuk melakukan pernikahan sipil di sana. Namun cara termudah dan praktis untuk menangani masalah itu adalah dengan memperkenalkan pernikahan sipil fakultatif bagi pasangan yang berminat karena Lebanon mengakui pernikahan sipil di luar negeri, jadi mengapa tidak yang diadakan di tanah Lebanon!…

Mengetahui Tentang Hukum Adopsi di Lebanon

Mengetahui Tentang Hukum Adopsi di Lebanon – Adopsi di Lebanon dapat dilakukan di hadapan pengadilan spiritual di Lebanon.

Adopsi adalah perjanjian yudisial seremonial yang disepakati antara dua orang dan akan menciptakan hubungan sipil di antara mereka untuk ayah dan filiasi yang sah.

Pengadopsian hanya diperbolehkan untuk alasan kebenaran dan untuk kepentingan pengadopsi, setelah peneguhan disiplin yang baik dari pengadopsi, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Setiap orang sekuler, pria atau wanita memiliki hak adopsi.

Orang yang mengadopsi tidak dapat diadopsi oleh lebih dari satu orang yang mengadopsi kecuali jika dia diadopsi oleh satu pasangan. idnpoker

  • Untuk adopsi yang baik dari anak di bawah umur, ia harus menyetujui prosedur, orang tuanya atau salah satu yang tinggal dari mereka atau wali anak di bawah umur, dalam hal orang tuanya berpisah karena pengabaian permanen atau pembatalan pernikahan. hari88
  • Jika mereka mati atau mereka tidak dapat menunjukkan pendapat mereka, maka Metropolitan Eparki akan menggantikan mereka.

Akan batal dan tanpa nilai berikut ini:

  • Adopsi orang tua untuk anak-anak ilegal mereka.
  • Penerapan kustodian kepada orang yang berada di bawah pengawasannya, dan penjaga kepada orang yang berada di bawah pengawasannya, dan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan uangnya, dalam hal orang-orang ini tidak bebas secara definitif dan pembukuan dilakukan sebelum pengadilan.

Orang yang mengangkat harus memiliki nama keluarga pengadopsi, dan ia juga memiliki hak dan kewajiban mengenai ayahnya seolah-olah ia adalah anak hukumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Orang yang diadopsi akan tetap menjadi anggota keluarga aslinya, dengan semua hak dan kewajiban yang sama. Namun, hak otoritas orang tua akan dibatasi untuk pengadopsinya jika dia masih hidup atau menikmati kapasitas. Pada saat kematiannya atau jika dia kehilangan kapasitasnya, maka dia akan diganti dengan ayah dari pengadopsi atau agennya.

Orang tua asli tidak berkewajiban untuk membayar uang pensiun kepada anak angkat mereka, kecuali pengadopsi tidak dapat memberikan hal yang sama.

  • Jika pengadopsi mati tanpa keturunan atau keturunan, maka orang yang diadopsi akan mewarisi seolah-olah dia adalah anak sah dari pengadopsi.
  • Jika pengadopsi memiliki keturunan atau keturunan atau saudara perempuan, maka orang yang diadopsi akan mewarisi setengah dari warisan anak yang sah.
  • Jika orang yang diadopsi sudah mati tanpa memiliki keturunan yang sah, dia harus mengembalikan apa yang dia terima untuk pengadopsi kepadanya atau kepada ahli warisnya. Dana lainnya akan dibagikan kepada ahli waris sahnya berdasarkan hukum publik.
  • Hak adopsi berkenaan dengan warisan pengadopsi akan dialihkan kepada keturunannya saja, dan akan dibatasi pada warisan pribadi pengadopsi. Yang diadopsi dan keturunannya tidak akan memiliki hak apa pun atas warisan orang tua atau keluarga pengadopsi.

Pengangkatan hak akan menciptakan hubungan keluarga yang sah yang abstain dalam perkawinan antara:

  • Pengadopsi dan orang yang diadopsi dan keturunannya.
  • Pengadopsi dan anak-anaknya yang lahir setelah proses adopsi.
  • Pengadopsi dan pasangannya dan antara pengadopsi dan pasangan dari orang yang diadopsi.
  • Adopsi anak oleh satu adopter.

Adopsi hanya akan dilaksanakan berdasarkan resolusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Gerejawi yang diratifikasi oleh Metropolitan Eparki.

Pengadilan sah yang berwenang untuk memutuskan adopsi adalah Pengadilan kediaman pengadopsi. Namun, jika orang yang diadopsi masih di bawah umur, maka Pengadilan tempat tinggalnya juga berhak melakukannya.

Dalam semua kasus, Pengadilan dan sebelum mengeluarkan resolusinya akan mendengarkan pernyataan dari agen keadilan, dan akan mempertimbangkan pendapat orang tua dari orang yang diadopsi.

Adopsi akan dibatalkan karena alasan berbahaya dan dengan keputusan yudisial yang dikeluarkan oleh Pengadilan setelah mendengarkan agen keadilan.

Mengetahui Tentang Hukum Adopsi di Lebanon

Akan dianggap sebagai alasan berbahaya yang memungkinkan pembatalan adopsi, situasi ketika pengadopsi salah memperlakukan orang yang diadopsi atau sebaliknya, ketika salah satu dari mereka akan menyebabkan kerusakan moral atau finansial yang besar, atau ketika salah satu dari mereka berperilaku buruk.

Hak untuk mengajukan gugatan pembatalan adopsi akan dibatasi untuk orang yang diadopsi dan pengadopsi saja.

Namun, jika agen keadilan setuju bahwa salah satu dari mereka dapat menyebabkan kerusakan pada yang lain atau keluarganya atau bahwa dia akan secara moral tidak menggunakan kebebasannya, maka dia juga berhak untuk mengajukan hal yang sama.

Keputusan untuk membatalkan adopsi akan menghilangkan semua efek yang terkait dengan situasi ini mulai dari tanggal pelaksanaannya.

Dalam kedua kasus penerbitan dan pembatalan adopsi, Pengadilan harus memberitahukan hal ini kepada siapa yang diperlukan untuk mendaftar yang sama di sebelah daftar orang yang diadopsi dalam register baptisan dan dalam register sensus sipil.

Adopsi yang dilakukan di negara-negara yang tidak memiliki spesialisasi pada Pengadilan Gerejawi, akan diatur menurut kebenarannya atau pembatalannya menurut hukum negara-negara tersebut.…

Sistem Hukum Lebanon Yang Terjadi Saat Ini

Sistem Hukum Lebanon Yang Terjadi Saat Ini – Berikut ini adalah system hukum yang terdapat di Lebanon yang perlu diketahui:

Landasan Yudisial dan Kodifikasi Hukum

Sistem hukum Lebanon didasarkan pada kombinasi prinsip-prinsip Hukum Sipil, Islam, dan Utsmaniyah, serta hukum legislatif Lebanon. Pasal 20 Konstitusi Lebanon menjamin bahwa peradilan didirikan sebagai entitas independen, dengan tunduk hanya pada hukum. Ketetapan Undang-Undang Nomor 7855 Tahun 1961 yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Organisasi Kehakiman mengatur tentang struktur dan fungsi peradilan.

Sistem hukum diatur oleh serangkaian kode hukum khusus. Ini termasuk Kode Kewajiban dan Kontrak 1932, yang merupakan sumber utama hukum perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tertuang dalam Keputusan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1983; Kode Perdagangan 1942; KUHP, aslinya dirumuskan dalam Keputusan Undang-Undang Nomor 340 Tahun 1943; dan KUHAP. idn poker

Struktur Peradilan dan Sistem Peradilan

Pengadilan terdiri dari pengadilan biasa dan luar biasa. Pengadilan biasa diatur dalam hierarki, dan mereka dibagi menjadi departemen pidana dan sipil. Di dasar struktur adalah Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan-pengadilan ini diatur ke dalam kamar yang masing-masing terdiri dari tiga hakim, meskipun seorang hakim tunggal dapat mengadili kasus perdata yang nilainya lebih rendah dan kasus pidana ringan. Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama dapat diajukan banding ke Pengadilan Banding, yang memiliki yurisdiksi banding dan asli atas kejahatan. Ada enam Pengadilan Banding, satu terletak di setiap distrik (Mohafazat). Mereka dipimpin oleh Presiden Pertama, atau Hakim Ketua, dengan tugas pengawasan dan administrasi, dan terdiri dari Departemen Penuntutan Umum yang dipimpin oleh seorang jaksa agung. https://3.79.236.213/

Kewenangan Yudisial dan Pengangkatan Hakim

Dewan Kehakiman Tertinggi, dipimpin oleh Presiden Pertama, atau Ketua Mahkamah Agung, dari Pengadilan Kasasi, bertanggung jawab atas pengangkatan yudisial, mutasi, pelatihan dan tindakan disipliner. Anggota tambahan Dewan termasuk Jaksa Agung Pengadilan Kasasi, ketua dan seorang inspektur dari Badan Inspeksi Yudisial, dan tiga hakim yang ditunjuk dengan keputusan yang menjabat selama dua tahun pengangkatan. Undang-undang diterbitkan dalam Lembaran Negara resmi dan kasus-kasusnya dipublikasikan di Lebanese Judicial Review, terbitan Kementerian Kehakiman.

Mahkamah Agung

Keputusan Pengadilan Banding dapat diajukan banding ke Pengadilan Kasasi, atau Mahkamah Agung. Badan ini, terletak di Beirut, dipimpin oleh seorang Presiden Pertama dan juga terdiri dari Departemen Penuntutan Umum. Selain mendengarkan banding dari pengadilan yang lebih rendah, Pengadilan Kasasi mengadili perselisihan antara pengadilan luar biasa dan biasa, atau antara dua jenis pengadilan luar biasa.

Sistem Hukum Lebanon

Konstitusionalitas Hukum – Judicial Review

Dewan Konstitusi, yang dibentuk pada tahun 1990, menilai konstitusionalitas hukum dan mengadili sengketa pemilu.

Badan Khusus

Dewan Negara, yang didirikan pada tahun 1924, diberi wewenang untuk mengadili perselisihan antara individu dan negara. Pengadilan Syariah, yang menyelesaikan masalah status pribadi, dibagi menjadi unit Sunni dan Syiah. Pengadilan Gerejawi, terdiri dari berbagai divisi Kristen dan Yahudi, menyelesaikan masalah status pribadi untuk individu dari komunitas masing-masing. Selain itu, terdapat beberapa pengadilan lain dengan yurisdiksi khusus, termasuk Pengadilan Tenaga Kerja, Pengadilan Tanah, Komite Bea Cukai, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Anak.

Pendidikan dan Profesi Peradilan

Ada empat fakultas hukum utama di Lebanon. Asosiasi Pengacara Lebanon pertama kali diselenggarakan berdasarkan Keputusan 6 Februari 1919.

Ini mengatur profesi menjadi dua Bar di Tripoli dan di Beirut. Seorang presiden, dipilih untuk masa jabatan dua tahun, dan panel beranggotakan 12 orang, dipilih untuk masa jabatan tiga tahun, mengepalai setiap Asosiasi Pengacara. Semua pengacara yang berpraktik harus terdaftar di Bar yang sesuai.

Hari Libur Umum Dan Resmi di Lebanon

Hari libur umum dan resmi ditentukan berdasarkan keputusan dewan menteri.…

Lebanon: Hukum Baru Tentang Penyiksaan Positif

Lebanon: Hukum Baru Tentang Penyiksaan Positif – Undang-undang baru yang mengkriminalisasi penyiksaan merupakan langkah maju bagi Lebanon, tetapi jauh dari harapan masyarakat sipil dan kewajiban Lebanon di bawah hukum internasional, kata Human Rights Watch hari ini.

Pihak berwenang Lebanon harus menuntut kasus penyiksaan di bawah undang-undang baru dan pengadilan Lebanon harus menafsirkan undang-undang tersebut sejalan dengan kewajiban Lebanon di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

Hukum Baru Tentang Penyiksaan Positif

Undang-undang mengubah pasal 401 KUHP untuk menetapkan kejahatan penyiksaan, termasuk tindakan yang menyebabkan sakit atau penderitaan fisik atau mental yang parah. Lebanon sebelumnya tidak memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi penyiksaan, meskipun pasal 401 secara sempit mengkriminalisasi penggunaan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Kekurangan dalam undang-undang baru termasuk undang-undang pembatasan untuk menuntut penyiksaan, dan yurisdiksi pengadilan militer yang sedang berlangsung atas kasus penyiksaan tertentu. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 26 Oktober 2017, setelah dipublikasikan di surat kabar resmi. http://idnplay.sg-host.com/

“Setelah mendekam di parlemen selama bertahun-tahun, undang-undang baru itu merupakan langkah maju bagi upaya memerangi penyiksaan di Lebanon,” kata Nadim Houry., direktur terorisme dan kontraterorisme di Human Rights Watch. “Tapi undang-undang ini hanya akan efektif jika pihak berwenang Lebanon benar-benar menggunakannya untuk menyelidiki dan menuntut tuduhan penyiksaan yang dapat dipercaya. www.mustangcontracting.com

Human Rights Watch dan organisasi hak asasi manusia Lebanon secara rutin mendokumentasikan laporan yang kredibel tentang penyiksaan di Lebanon. Namun, pihak berwenang telah gagal untuk menyelidiki dengan tepat tuduhan penyiksaan dan penganiayaan oleh dinas keamanan, dan pertanggungjawaban atas penyiksaan dalam penahanan tetap sulit dipahami. Pada bulan Juli, setidaknya empat warga Suriah tewas dalam tahanan militer dalam beberapa hari setelah penangkapan mereka, di tengah bukti penyiksaan. Meskipun media lokal melaporkan bahwa militer menyelesaikan penyelidikan atas kematian pada 24 Juli, militer belum mempublikasikan hasilnya.

Undang-undang baru melarang adanya alasan atau pembenaran untuk penggunaan penyiksaan, melarang penggunaan kesaksian yang diambil di bawah penyiksaan sebagai bukti kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan penyiksaan, dan memberikan prosedur khusus untuk menyelidiki tuduhan penyiksaan dan perlindungan saksi. Ketentuan ini juga mengatur rehabilitasi dan kompensasi bagi korban, tetapi tidak mencakup rincian atau panduan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Dan ia gagal mengkriminalisasi perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, dan membatasi definisi penyiksaan pada situasi penyidikan, interogasi, penyelidikan yudisial, pengadilan, dan hukuman.

Sebagai pihak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Lebanon diharuskan mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan, memastikan bahwa semua tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut hukum pidana, memberikan hukuman yang sesuai, dan mencegah tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya.

Menyusul kemunculan pertama Lebanon pada tahun 2017 di hadapan Komite Menentang Penyiksaan, badan internasional yang bertugas mengawasi pelaksanaan konvensi tersebut, komite tersebut mengkritik rancangan undang-undang ini, dengan mencatat dalam kesimpulan pengamatannya bahwa tidak boleh ada undang-undang pembatasan . Di bawah undang-undang baru, undang-undang pembatasan 3 hingga 10 tahun mulai berlaku setelah korban dibebaskan dari penahanan atau penahanan.

Undang-undang menetapkan berbagai hukuman tergantung pada efek penyiksaan dari 1 hingga 3 tahun penjara untuk kasus-kasus yang tidak mengakibatkan cedera fisik atau psikologis; 3 sampai 7 tahun jika hal itu menyebabkan kecacatan sementara, bahaya, atau gangguan fisik atau psikologis; 5 sampai 10 tahun jika kerusakannya permanen; dan 10 sampai 20 tahun jika itu menyebabkan kematian. Komite Menentang Penyiksaan, dalam meninjau rancangan undang-undang ini, menemukan bahwa hukuman tidak cukup mencerminkan sifat serius dari kejahatan penyiksaan, dan sebelumnya telah merekomendasikan hukuman 6 sampai 20 tahun.

Undang-undang baru juga gagal menghapus persyaratan bahwa badan keamanan menyetujui penuntutan terhadap petugas mereka dalam kasus penyiksaan. Namun, berdasarkan pasal 15 KUHAP Lebanon, jaksa penuntut umum dapat memulai proses hukum terhadap individu yang bertindak sebagai petugas polisi yudisial tanpa persetujuan sebelumnya.

Meskipun pembukaan undang-undang tersebut menetapkan bahwa kasus penyiksaan harus disidangkan oleh pengadilan biasa, hal ini tidak tercermin dalam teks operasionalnya, membuka kemungkinan bahwa pengadilan militer Lebanon akan terus menyidangkan beberapa kasus.

Human Rights Watch sebelumnya telah menemukan pengadilan militer Lebanontidak menghormati hak proses hukum dan bahwa strukturnya merongrong hak atas peradilan yang adil, termasuk hak untuk diadili di hadapan pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak dan hak untuk pemeriksaan publik. Banyak hakim pengadilan militer adalah perwira militer, diangkat oleh menteri pertahanan, yang tidak diwajibkan memiliki gelar sarjana hukum atau pelatihan hukum. Organisasi hak asasi manusia dan jurnalis tidak dapat memantau persidangan tanpa persetujuan hakim ketua sebelumnya.

Lebanon harus mempublikasikan jumlah penuntutan dan hukuman atas penyiksaan di bawah undang-undang baru, kata Human Rights Watch.

Hukum Baru Tentang Penyiksaan Positif

Pada Oktober 2016, parlemen Lebanon mengeluarkan undang-undanguntuk mendirikan Institut Hak Asasi Manusia Nasional, termasuk Mekanisme Pencegahan Nasional untuk menyelidiki penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk. Namun, Lebanon belum mendirikan lembaga atau menunjuk anggotanya. “Di atas kertas, Lebanon telah meningkatkan persenjataan anti-penyiksaannya, tetapi dalam praktiknya, langkah-langkah ini belum diterjemahkan ke dalam langkah atau tindakan konkret,” kata Houry. “Ujian sebenarnya adalah apakah kita mulai melihat penuntutan dan pertanggungjawaban atas kasus penyiksaan.”…

Hukum Hak Cipta Lebanon: Membuka Jalan Menuju Integrasi

Hukum Hak Cipta Lebanon: Membuka Jalan Menuju Integrasi – Pada bulan Maret 1999, Parlemen Lebanon memberlakukan undang-undang perlindungan hak cipta yang telah lama ditunggu-tunggu setelah empat tahun terhenti dan perdebatan sengit.

Undang-undang ini berlaku efektif pada tanggal 14 Juni 1999 dan membahas perlindungan kekayaan intelektual sastra dan artistik (“Undang-undang”). Sebelum berlakunya undang-undang baru ini, UU No. 2385 tanggal 17 Januari 1924 membahas masalah perlindungan hak cipta.

Undang-undang baru mencabut dan menggantikan ketentuan yang relevan dari undang-undang tahun 1924. Namun, Undang-undang hak cipta baru kemungkinan besar akan meningkatkan peluang Lebanon untuk mendapatkan aksesi yang mulus ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sebuah proses yang dimulai Lebanon awal tahun ini.

Hukum Hak Cipta Lebanon: Membuka Jalan Menuju Integrasi Global

Untuk itu, banyak ketentuan undang-undang baru tersebut dirancang untuk memenuhi persyaratan Perjanjian WTO tentang Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), karena mengatur tentang hak cipta dan hak terkait, yang perjanjiannya Lebanon akan terikat.

untuk setelah itu menyetujui WTO. TRIPS, pada gilirannya, Cakupan Perlindungan di Bawah Hukum Undang-Undang Hak Cipta melindungi semua produksi intelektual manusia yang dibuat sebelum dan setelah diberlakukan (Pasal 2 dan 98). Undang-undang tersebut secara khusus mengacu pada kategori karya berikut, sebagai contoh: idn poker 99

  • Segala bentuk barang cetakan dan karya sastra, seni, dan ilmiah lainnya. Penulis, produsen, dan penerbit barang cetakan harus mengirimkan lima salinan dari karya cetakan tersebut ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Pasal 99). https://www.mustangcontracting.com/
  • Karya yang disampaikan secara verbal seperti ceramah dan pidato.
  • Karya audio, visual, fotografi, musik dan drama.
  • Karya koreografi dan akting pantomim.
  • Karya gambar, patung, ukiran, dekorasi, tenun dan litograf.
  • Gambar dan gambar arsitektur.
  • Program komputer.
  • Peta, desain, denah, dan karya geografis, topografi, geometri, dan ilmiah tiga dimensi.
  • Seni plastik.
  • Karya tambahan seperti terjemahan, adaptasi, modifikasi dan pemilihan / pengaturan kelompok (Pasal 3).

Karya yang secara khusus dikecualikan dari perlindungan hukum adalah: buletin berita harian; hukum, keputusan, resolusi dan terjemahannya; putusan peradilan; pidato publik; pemikiran, data dan fakta ilmiah murni; dan semua karya seni warisan cerita rakyat (Pasal 4).

asalkan negara menawarkan timbal balik kepada penulis Lebanon atau produser audiovisual yang berdomisili atau berkantor pusat di Lebanon atau negara anggota konvensi Berne atau WIPO (Pasal 12). Selain itu, pekerjaan yang tercakup akan dilindungi, meskipun persyaratan kewarganegaraan di atas tidak dipenuhi, jika:

  • mereka diterbitkan di Lebanon untuk pertama kalinya; atau
  • mereka diterbitkan untuk pertama kalinya di negara bagian mana pun anggota konvensi Berne atau WIPO; atau
  • diterbitkan untuk pertama kalinya di luar Lebanon dan setiap anggota negara yang disebutkan dalam kategori 2 di atas, dengan ketentuan bahwa mereka juga diterbitkan di Lebanon atau negara anggota terkait dalam waktu 30 hari setelah diterbitkan di negara lain (Pasal 13).

Persyaratan di atas untuk penulis dan karya sesuai dengan ketentuan Konvensi Berne, yang menyatakan bahwa orang yang berhak atas perlindungan adalah penulis yang berkewarganegaraan salah satu negara anggota atau yang memiliki kebiasaan tinggal di sana dan penulis yang bukan warga negara salah satu negara tersebut. negara anggota tetapi yang karyanya diterbitkan pertama kali atau bersamaan di sana.

Kepemilikan dan Hak

Di bawah undang-undang baru, kepemilikan suatu karya berada di tangan penciptanya segera setelah penciptaan (Pasal 5). Pemegang hak cipta menikmati hak finansial eksklusif untuk mengeksploitasi karyanya dan hak moral tertentu, termasuk hak untuk diakui atas karyanya,

hak untuk tetap anonim, dan hak untuk melarang modifikasi berbahaya pada karyanya (Pasal 14, 15 & 16). Banyak hak finansial yang diberikan oleh hukum meniru standar perlindungan minimum yang disyaratkan oleh Konvensi Berne.

Istilah umum perlindungan hak finansial adalah seumur hidup penulis ditambah 50 tahun setelah kematiannya (Pasal 49). Untuk karya bersama, perlindungan adalah seumur hidup rekan penulis ditambah 50 tahun setelah kematian rekan penulis terakhir yang masih hidup (Pasal 50).

Jangka waktu perlindungan hak finansial untuk karya kelompok (yang dibedakan dari karya bersama), karya audiovisual, karya yang diterbitkan dengan nama samaran, dan semua hak terkait adalah 50 tahun (Pasal 51, 52, 54,55, 56 & 57).

Penulis dapat melepaskan atau mengalihkan hak finansialnya untuk karya yang ada, tetapi ia tidak boleh membuang karya masa depannya atau hak moralnya, yang terakhir memiliki jangka waktu tidak terbatas dan hanya dapat ditransfer melalui warisan atau warisan (Pasal 16, 18, 22 dan 53).

Kontrak apa pun yang sepenuhnya atau sebagian melepaskan hak finansial seorang penulis untuk mengeksploitasi karyanya harus dibuat secara tertulis dan harus spesifik terkait dengan subjek, tempat dan waktu, kompensasi dan ketentuan.

Ada pengecualian tertentu untuk perlindungan dan hak di atas. Undang-undang mengizinkan setiap orang untuk menyalin karya yang sudah diterbitkan secara sah, tanpa persetujuan dari penulis, jika tujuannya adalah untuk penggunaan pribadi atau pribadi (yaitu, non-komersial),

asalkan penggunaan tersebut tidak merusak hak-hak lain dari pemegang hak cipta (Pasal 23 & 24). Undang-undang tersebut mengecualikan tindakan tertentu, seperti menyalin program komputer (kecuali dengan izin dan untuk tujuan cadangan jika terjadi kehilangan atau kerusakan) dan karya edisi terbatas, dari ranah pengecualian ini (Pasal 24).

Undang-undang juga menetapkan situasi tertentu lain di mana penyalinan suatu karya dapat dilakukan tanpa persetujuan dari penulis, seperti untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan arsip, untuk digunakan dalam proses peradilan dan administrasi,

untuk digunakan oleh media informasi dan untuk dipajang di museum dan pameran (Pasal 25-34). Pengecualian di atas awalnya muncul dari kebutuhan pemerintah untuk memastikan bahwa siswa dan universitas dapat menyalin karya asli untuk keperluan pribadi dan pendidikan mereka. Tentu saja, pengecualian ini tidak dapat disalahgunakan dan bukannya tanpa batasan tertentu.

Hak Terkait

Hak terkait didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh artis pertunjukan (misalnya, aktor, musisi, penyanyi, anggota orkestra, penari dan pemain sirkus), produser rekaman audio, penerbit dan lembaga penyiaran radio dan televisi, stasiun, perusahaan dan pihak berwenang (Artikel 1 & 35).

Undang-undang menetapkan hak-hak khusus yang dinikmati oleh masing-masing kategori pemegang hak cipta di bawah hukum dan kriteria untuk menikmati hak-hak ini. Seperti hak yang diberikan pada karya asli utama,

Perusahaan & Asosiasi Administrasi Hak Kolektif Agak unik untuk undang-undang hak cipta di wilayah tersebut, undang-undang hak cipta Lebanon yang baru memungkinkan penulis dan pemegang hak terkait untuk membentuk asosiasi atau perusahaan yang diberi wewenang melalui

surat kuasa untuk mengelola semua atau sebagian hak mereka dan mengumpulkan kompensasi yang timbul darinya (Pasal 58 & 59). Perusahaan atau asosiasi tersebut harus terdaftar di Kementerian Kebudayaan & Pendidikan Tinggi dan berada di bawah kendali dan kewenangan Kementerian ini.

Pendirian dan fungsi asosiasi dan perusahaan ini akan diatur oleh keputusan undang-undang (peraturan) yang akan dikeluarkan oleh Dewan Menteri atas usul Kementerian (Pasal 60, 61 & 66). Asosiasi dan perusahaan semacam itu akan memiliki wewenang untuk: (1) membuat kontrak dengan individu yang menggunakan karya dan menyetujui kompensasi untuk penggunaan tersebut, (2) mendistribusikan kompensasi kepada pemegang hak berdasarkan bagian pro rata dari penggunaan aktual mereka. kerja,

Penginapan Karya yang Dilindungi

Penempatan karya, rekaman suara, pertunjukan atau program radio atau televisi di Departemen Perlindungan Hak Cipta di Kementerian Ekonomi dan Perdagangan dianggap sebagai bukti kepemilikan suatu karya, meskipun tidak meyakinkan dan dapat dibantah (Pasal 76).

Aplikasi harus menyatakan informasi tertentu, seperti judul dan jenis karya, dan nama dan alamat penulis atau pemegang hak terkait atau pengajuan individu atas namanya, dan harus menyertakan 3 salinan karya atau subjek hak terkait.

Aplikasi tersebut juga harus menyertakan biaya pengajuan yang diminta, yang berkisar antara LL 20.000 – LL 175.000 (sekitar US $ 13 – $ 116) tergantung pada jenis pekerjaan yang diajukan. (Pasal 77-78).

Kerusakan dan Hukuman untuk Pelanggaran dan Pelanggaran Hukum Seperti disebutkan di atas, jika Lebanon berhasil dalam upayanya untuk menyetujui WTO, maka Lebanon terikat untuk mematuhi ketentuan TRIPS.

Selain memastikan perlindungan yang memadai atas hak kekayaan intelektual, TRIPS juga mewajibkan negara anggota untuk menerapkan mekanisme untuk menegakkan hak-hak ini dan undang-undang yang melindungi mereka. Lebih spesifik, TRIPS mensyaratkan bahwa anggota WTO menyediakan pemulihan sipil / administratif dan pemulihan pidana serta hukuman.

Sehubungan dengan upaya hukum sipil, undang-undang ini mengatur prosedur seperti perintah, pengenaan ganti rugi, penyitaan dan penghancuran barang yang melanggar dan tindakan sementara lainnya yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran.

Tentu saja, aturan tentang proses hukum harus menjadi dasar dari solusi semacam itu. Berkenaan dengan upaya hukum pidana, TRIPS mengharuskan anggota WTO untuk mengatur prosedur pidana bagi yang disengaja, pemalsuan atau pembajakan komersial, minimal, dengan hukuman penjara dan / atau denda. Jika sesuai, anggota juga dapat mengizinkan penyitaan, penyitaan, dan penghancuran item yang melanggar.

Undang-undang hak cipta Lebanon yang baru berupaya untuk memenuhi persyaratan ini dalam memberikan tindakan pencegahan, ganti rugi / ganti rugi perdata, dan hukuman pidana. Pertama, undang-undang tersebut membahas masalah tindakan pencegahan.

Jika diantisipasi bahwa pelanggaran hak cipta atau hak terkait mungkin terjadi, undang-undang mengizinkan Hakim Urgent Matters, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (yaitu, pengadilan persidangan) dan / atau Jaksa Penuntut Umum, atas permintaan pihak terkait, untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran (Pasal 81).

Hakim Masalah Mendesak juga memiliki kekuasaan yang luas bahkan dalam suatu pelanggaran untuk mengambil tindakan seperti penyitaan materi yang melanggar, menyimpan materi yang melanggar sambil mempertahankannya dalam tahanan dan perintah terdakwa (Pasal 82-83).

Hukuman pidana untuk pelanggaran hukum memberikan denda antara sekitar $ 3.300 – $ 33.000 dan / atau kemungkinan hukuman penjara mulai dari 1 bulan hingga 3 tahun, tergantung pada pelanggarannya. Lebih khusus lagi, undang-undang tersebut memberlakukan hukuman berikut:

  • Siapa pun yang memalsukan atau mengubah nama pada suatu karya atau dengan sengaja menyalin suatu karya atau dengan sengaja menjual karya yang disalin atau dipalsukan akan dikenakan hukuman 1 bulan – 3 tahun penjara dan / atau denda hingga LL 5 juta (sekitar $ 3.300) (Pasal 85).
  • Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hak pencipta atau hak terkait akan dikenakan 1 bulan – 3 tahun penjara dan / atau denda mulai dari LL5.000.000 – LL50.000.000 (sekitar $ 3.300 – $ 33.000), serta penutupan sementara kantor dan penghancuran materi yang melanggar (Pasal 86).
  • Setiap orang yang mengimpor atau menjual atau menyewakan peralatan untuk digunakan dalam mendapatkan transmisi ilegal program radio atau televisi akan dikenakan hukuman penjara 1 bulan – 3 tahun dan / atau denda mulai dari LL5.000.000 – LL50.000.000.

Jika salah satu dari pelanggaran di atas telah terjadi, tindakan dapat dimulai oleh Jaksa Penuntut Umum sua sponte atau atas permintaan pihak yang dirugikan atau kepala Departemen Perlindungan Hak Cipta (Pasal 89). Selain itu, semua hukuman di atas dapat digandakan untuk pelanggar berulang.

Hukum Hak Cipta Lebanon: Membuka Jalan Menuju Integrasi Global

Terakhir, undang-undang melarang pengimporan rekaman dan karya bajakan apa pun yang mendapat perlindungan hukum di Lebanon. Hal ini kemungkinan besar sebagai tanggapan atas tekanan besar yang diterima Lebanon dari perangkat lunak dan perusahaan teknologi lain yang ingin berinvestasi di Lebanon, tetapi mengkhawatirkan tingkat pembajakan yang tidak diatur yang sangat tinggi di kawasan itu secara umum. Berbagai sumber menunjukkan bahwa hingga 90% perangkat lunak di Lebanon adalah bajakan. Selain itu, menurut Federal Internasional dari Industri Fonografi, tingkat pembajakan untuk rekaman suara di Lebanon diperkirakan 50% dan bisa mencapai 70% untuk produksi internasional. Sesuai dengan undang-undang baru, setiap karya semacam itu akan disita di mana pun ditemukan (Pasal 91). Untuk tujuan ini, undang-undang mengizinkan polisi, petugas bea cukai, dan petugas Departemen Perlindungan Hak Cipta untuk mengidentifikasi karya yang dicurigai melanggar, mengambil stoknya dan mengambil contoh serta menyita barang bila perlu (Pasal 92). Dengan melakukan itu,

Kesimpulan

Mengingat masih bayi undang-undang ini, masih harus dilihat seberapa efektif pemerintah Lebanon dan otoritas kehakiman dalam menegakkan ketentuan undang-undang ini. Sampai saat ini, penegakan hukum sangat minim dan hanya terbatas pada beberapa penggerebekan mendadak dan denda terhadap toko musik dan komputer yang melanggar. Namun, harapannya adalah bahwa undang-undang hak cipta yang baru ini akan membantu mendorong investasi asing di Lebanon, membuka pintu untuk transfer teknologi.…

Anggota Parlemen Lebanon Melawan Hukum Kewarganegaraan

Anggota Parlemen Lebanon Melawan Hukum Kewarganegaraan – Sembilan bulan setelah terpilih menjadi 128 kursi parlemen Lebanon sebagai salah satu dari enam anggota parlemen perempuan, Paula Yacoubian mendesak sesama legislator untuk membantu mengubah undang-undang diskriminatif yang merupakan “ketidakadilan” terhadap perempuan.

Yacoubian, 42, memenangkan kursinya sebagai kandidat masyarakat sipil dalam pemilihan Mei, dan bangga menjadi wanita pertama di parlemen Lebanon yang tidak bersekutu dengan partai politik mana pun dalam sistem politik sektarian negara itu.

Anggota Parlemen Lebanon Melawan Hukum Kewarganegaraan Yang Merendahkan Perempuan

Pertempuran terbesar mantan jurnalis yang berubah menjadi anggota parlemen adalah mendapatkan hak kewarganegaraan bagi ribuan anak tanpa kewarganegaraan yang lahir dari perempuan Lebanon. Di Lebanon, wanita yang menikah dengan orang asing tidak dapat mewariskan kewarganegaraan Lebanon mereka kepada suami atau anak-anak mereka. pokerindonesia

“Ada begitu banyak ketidakadilan. Anda memiliki ribuan anak di negara ini yang tidak memiliki hak – mereka orang Lebanon, mereka dibesarkan di sini, mereka hanya berbicara bahasa Arab, “kata Yacoubian kepada Thomson Reuters Foundation dari kantornya di Beirut. americandreamdrivein.com

“Ini bukan hanya tentang wanita ini tentang keluarga yang menderita. Mereka tidak memiliki selembar kertas yang mengatakan bahwa Anda memiliki kewarganegaraan ini merendahkan martabat.” Anak-anak tanpa kewarganegaraan tidak dapat mengakses layanan kesehatan publik, kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan, dan ketika mereka cukup dewasa, mereka tidak dapat bekerja tanpa izin, menurut undang-undang.

Selain itu, wanita di beberapa komunitas tidak dapat mewarisi atau memiliki properti terlepas dari siapa mereka menikah. Lebanon jauh tertinggal dari negara-negara lain di kawasan, seperti Tunisia, Maroko dan Mesir, yang telah memberikan hak kewarganegaraan yang sama kepada pria dan wanita, aktivis yang memiliki hak kewarganegaraan yang sama. bekerja pada masalah tersebut kata.

Perlindungan Lebih Banyak Untuk Wanita

Di luar reformasi, Yacoubian mengatakan sangat penting bagi undang-undang tambahan untuk disahkan untuk melindungi kesehatan wanita muda dan dari pernikahan paksa. Tidak ada usia minimum untuk menikah di Lebanon. Komunitas agama dapat mengizinkan anak perempuan di bawah 15 tahun untuk menikah, menurut Human Rights Watch.

Yacoubian mendukung KAFA, sebuah kelompok kampanye lokal yang menyerukan Lebanon untuk mengesahkan undang-undang untuk membuat usia 18 tahun menjadi usia minimum untuk menikah tanpa pengecualian.

“Jika ada pengecualian, itu tidak akan berdampak sama. Pesannya harus sangat jelas – tidak boleh menikah di bawah 18 tahun,” katanya. Secara global, 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahun, menurut Girls Not Brides, sebuah koalisi yang bekerja untuk mengakhiri pernikahan anak.

KAFA mengatakan negara-negara Arab lainnya selangkah lebih maju dari Lebanon dalam menetapkan 18 tahun sebagai usia pernikahan minimum, termasuk Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Libya, Maroko, Oman, Tunisia, dan Uni Emirat Arab.

Melindungi perempuan dari kekerasan juga membutuhkan “banyak pekerjaan” di negara yang telah lama ditunggu-tunggu undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, kata Yacoubian. Tetapi kelompok-kelompok hak asasi marah karena pihak berwenang menyederhanakannya sehingga gagal mengkriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan.

Sebuah studi nasional 2017 oleh ABAAD, sebuah kelompok hak-hak perempuan Lebanon, menemukan bahwa satu dari empat perempuan telah diperkosa di Lebanon. Kurang dari seperempat dari mereka yang mengalami pelecehan seksual melaporkannya, kata survei tersebut.

Waktu Untuk Gangguan

Dengan perempuan di Lebanon yang hanya memperoleh dua kursi di parlemen dalam pemilihan Mei dengan total enam kursi, Yacoubian mengatakan perlu ada kuota 33 persen untuk memberikan perwakilan yang adil bagi perempuan.

“Ini adalah hak mereka yang pertama diwakili memiliki kesempatan yang sama. Dan karena ini adalah representasi Lebanon yang sebenarnya lebih dari separuh negara adalah wanita. Mereka harus diwakili dengan cara yang mencerminkan cara kerja masyarakat.”

“Saya pikir dalam jangka panjang hal ini dapat mengganggu sistem patriarki yang mempermalukan wanita.” Memiliki wanita dalam posisi pembuatan undang-undang akan membantu meningkatkan hak-hak wanita di negara di mana pria tidak memandang wanita sebagai sederajat mereka sesuatu yang dia alami sendiri di tempat kerja, kata Yacoubian.

“Saya memiliki anggota parlemen yang memperlakukan saya seolah-olah saya adalah bunga atau sesuatu yang rapuh. Kami tidak memiliki budaya yang memahami bahwa wanita sama dengan pria,” katanya.

Anggota Parlemen Lebanon Melawan Hukum Kewarganegaraan Yang Merendahkan Perempuan

Berbulan-bulan setelah pemilihan Mei, para pemimpin Lebanon masih berselisih tentang bagaimana membagi posisi kabinet di antara kelompok-kelompok yang bersaing seperti yang diamanatkan oleh sistem politik yang berbagi posisi pemerintahan di antara sekte Kristen dan Muslim.

Yacoubian menyebutnya sebagai “sistem mafia” yang menjalankan negara berdasarkan agama, uang dan kekuasaan didominasi oleh laki-laki. Dia mengatakan dia akan “terus berjuang” untuk hak-hak perempuan dan berharap perubahan hukum akan dibuat untuk melindungi perempuan. “Saya berharap ini akan segera terjadi karena penderitaan Anda akan berkurang, masalah lebih sedikit. Saya yakin suatu hari negara ini akan melihat cakrawala baru, cahaya baru.”…

Korupsi Mewabah Dalam Sistem Politik Lebanon

Korupsi Mewabah Dalam Sistem Politik Lebanon – Rasa kaget dan ngeri atas kehancuran dan korban jiwa akibat ledakan di Beirut telah berubah menjadi kemarahan karena fakta bencana telah muncul.

Tidak lebih dari di Lebanon sendiri di mana orang-orang jengkel oleh kegagalan politik, keruntuhan ekonomi dan korupsi endemik turun ke jalan untuk memprotes korupsi pemerintah dan menuntut keadilan.

Bahkan sebelum peristiwa mengerikan ini menyoroti peran korupsi dalam merongrong institusi negara, peradilan, dan politik, rakyat Lebanon mengalami korupsi setiap hari dan mengenalinya sebagai penghalang utama bagi pembangunan masa depan negara.

Korupsi Mewabah Dalam Sistem Politik Lebanon, Dan IMF Dapat Membantu Mengubahnya

Dalam Barometer Korupsi Global 2019 untuk Timur Tengah dan Afrika Utara dari Transparency International, masyarakat Lebanon melaporkan persepsi dan pengalaman korupsi tertinggi di semua negara yang dinilai. Delapan puluh sembilan persen orang melaporkan korupsi di pemerintahan sebagai masalah besar. poker indonesia

Yang juga memberatkan, 68 persen orang mengira bahwa sebagian besar atau semua pejabat pemerintah terlibat dalam korupsi. Ini mungkin menjelaskan mengapa Lebanon mendapat skor sangat buruk 28/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2019, yang mengukur korupsi sektor publik. https://americandreamdrivein.com/

Bagaimana IMF dapat membuat perbedaan?

Saat Lebanon membangun kembali, kita membutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa dan kehancuran, termasuk pengawasan ketat atas sejumlah besar uang untuk rekonstruksi Beirut, yang diperkirakan mencapai US $ 15 miliar.

Bahkan sebelum ledakan, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Lebanon sedang membahas reformasi yang diperlukan untuk membangun kembali stabilitas makroekonomi dengan cakupan yang signifikan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan ekonomi dan entitas sektor publik sebelum potensi pinjaman.

Dengan bersikukuh pada kepatuhan terhadap standar internasional dalam hal langkah-langkah antikorupsi pada pinjaman yang dimaksudkan untuk mendukung perekonomian, IMF dapat membuat perbedaan yang nyata.

Laporan Artikel IV IMF tahun 2019 memberikan rekomendasi tentang bidang-bidang yang memerlukan perbaikan segera untuk memperkuat sistem antikorupsi. Baru-baru ini, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam menanggapi krisis saat ini . IMF dapat membantu memastikan reformasi penting ini dilaksanakan sebagai bagian dari perjanjian pinjaman apa pun.

Tangani pengayaan gelap dan deklarasi aset

Untuk mengurangi korupsi, Lebanon harus memberlakukan undang-undang pengayaan ilegal dan deklarasi aset. Amandemen undang-undang pengayaan ilegal sudah ada tetapi belum disetujui oleh parlemen, dan saat ini tidak mengharuskan aset untuk diungkapkan kepada publik.

Deklarasi aset, kepentingan dan pendapatan harus diumumkan oleh hukum, dan sanksi harus dijatuhkan untuk kerahasiaan dan untuk memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap.

Perkuat Komisi Anti Korupsi

Pada April 2020, undang-undang tentang “Pemberantasan korupsi di sektor publik dan pembentukan komisi antikorupsi nasional” disetujui. Namun KPU masih harus dibentuk dan bahkan belum dimasukkan dalam anggaran pemerintah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan hak prerogatif investigasi ekstra-teritorial. Anggota komisi harus menjalani pemeriksaan latar belakang dan tidak boleh memiliki afiliasi politik langsung, termasuk perwakilan hukum dari partai politik atau politikus mana pun, kontrak kerja atau konsultasi, atau sukarela. Setengah dari anggota Komisi harus diganti setiap tiga tahun.

Lebanon membutuhkan peradilan yang kuat dan independen

Komitmen lembaga peradilan untuk menindak kasus korupsi tampaknya meningkat, terutama setelah protes pada Oktober 2019. Namun, hanya ada sedikit kemajuan dan dua rancangan undang-undang tentang independensi peradilan belum disahkan. Meskipun undang-undang akses ke informasi memungkinkan orang untuk mengakses dan melihat informasi dan dokumen hukum, dalam praktiknya keputusan pengadilan tidak dipublikasikan.

Kemajuan membutuhkan proses investigasi dan penuntutan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar, agar tidak menjadi terbuka tanpa mencapai kesimpulan. Keputusan pengadilan harus dipublikasikan.

Daftar kepemilikan manfaat sangat penting dalam perang Lebanon melawan korupsi

Mengetahui identitas pemilik perusahaan sangat penting untuk mengelola risiko korupsi. Lebanon memiliki definisi hukum mengenai Beneficial Ownership tetapi tidak memiliki daftar terpusat atau sumber lain yang menyertakan data tentang Beneficial Ownership. Jika ada informasi, tidak mungkin untuk memverifikasinya. Informasi Beneficial Ownership harus dikumpulkan dalam register terpusat, harus dipublikasikan dan harus diverifikasi.

Badan usaha milik negara membutuhkan reformasi segera untuk mengatasi praktik korupsi

Berbicara tentang perusahaan milik negara Lebanon, Direktur Pelaksana IMF baru-baru ini menyerukan “transparansi, dan akuntabilitas dengan audit komprehensif terhadap lembaga-lembaga utama, termasuk bank sentral”. Reformasi sudah lama tertunda dan harus sejalan dengan praktik terbaik internasional.

Korupsi Mewabah Dalam Sistem Politik Lebanon, Dan IMF Dapat Membantu Mengubahnya

Minimal menerapkan tata kelola yang baik dengan dewan direksi yang seimbang, termasuk independen, dan proses penunjukan direktur yang ketat dan transparan. Hal ini memerlukan daftar konflik kepentingan direktur, eksekutif senior, dan orang-orang yang berada dalam pengambilan keputusan penting atau posisi sensitif lainnya yang diperbarui secara online. Keputusan mengenai kontrak dan transaksi aset yang signifikan harus transparan untuk melawan korupsi.

Peluang sekali dalam satu generasi

Kami berdiri di persimpangan jalan dalam sejarah bangsa kami. IMF dapat membuat perbedaan besar dalam upaya Lebanon untuk mengakhiri korupsi, dan telah mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesempatan unik IMF ini tidak hanya untuk menunjukkan komitmennya terhadap agenda antikorupsi, tetapi untuk menunjukkan solidaritas dengan masyarakat Lebanon yang menuntut perubahan, tidak bisa disia-siakan.…

Masyarakat Lebanon Protes Atas Undang-undang

Masyarakat Lebanon Protes Atas Undang-undang – Protes sipil sedang berlangsung di Libanon, awalnya dipicu oleh pajak yang direncanakan untuk bensin, tembakau dan panggilan VoIP pada aplikasi seperti WhatsApp, tetapi dengan cepat berkembang menjadi kecaman seluruh negara atas aturan sektarian, ekonomi stagnan, pengangguran, korupsi endemik di sektor publik, undang-undang yang dianggap melindungi kelas penguasa dari akuntabilitas (seperti kerahasiaan perbankan) dan kegagalan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar seperti listrik, air dan sanitasi. Protes pertama kali meletus pada 17 Oktober 2019. Sudah 144 hari sejak mereka mulai.

Sebagai hasil dari protes, Libanon memasuki krisis politik, dengan Perdana Menteri Saad Hariri mengajukan pengunduran dirinya dan menggemakan tuntutan pengunjuk rasa untuk pemerintahan spesialis independen. Politisi lain yang menjadi sasaran protes tetap berkuasa. Pada 19 Desember 2019, mantan Menteri Pendidikan Hassan Diab ditunjuk sebagai perdana menteri berikutnya dan ditugaskan untuk membentuk kabinet baru. Protes dan tindakan pembangkangan sipil telah berlanjut, dengan pengunjuk rasa mengecam dan mengutuk penunjukan Diab sebagai perdana menteri. Pada 21 Januari, Lebanon menunjuk Hassan Diab sebagai perdana menteri untuk memimpin kabinet baru yang terdiri dari 20 anggota, setelah tiga bulan protes massa. Diab ditunjuk dengan dukungan Hezbollah, sekutunya, dan Gerakan Patriotik Gratis yang dipimpin oleh Gebran Bassil.

Masyarakat Lebanon Protes Atas Undang-undang1

Hukum umumnya dipahami sebagai sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku, meskipun definisi yang tepat adalah masalah perdebatan yang telah berlangsung lama. telah banyak digambarkan sebagai ilmu dan seni keadilan. Undang-undang yang diberlakukan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kolektif atau oleh seorang legislator tunggal, menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau dibentuk oleh hakim melalui preseden, biasanya di yurisdiksi hukum umum. Individu pribadi dapat membuat kontrak yang mengikat secara hukum, termasuk perjanjian arbitrase yang dapat memilih untuk menerima arbitrase alternatif untuk proses pengadilan normal. Pembentukan undang-undang itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis atau diam-diam, dan hak-hak yang disandikan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antara orang-orang. poker asia

  • Latar belakang politik

Menurut The Economist, disfungsi dan salah kelola Libanon, yang menjadi penyebab protes, berawal dari sistem politik sektarian negara yang diabadikan setelah perjanjian Taif, yang berlangsung pada tahun 1989, hampir tiga puluh tahun sebelum protes 2019 dimulai. Perjanjian Taif mengabadikan sistem politik berbasis sekte, di mana otoritas politik dialokasikan berdasarkan afiliasi keagamaan dari pelayan publik. Sistem ini dianggap sebagai dieksploitasi oleh politisi Lebanon saat ini, banyak dari mereka adalah panglima perang sektarian perang sipil Lebanon yang masih menduduki posisi kekuasaan dan menikmati amnesti terhadap akuntabilitas. Lebanon adalah mosaik dari berbagai faksi agama. Ini terdiri dari 18 sekte yang berbeda. 18 kelompok agama yang diakui secara resmi termasuk empat sekte Muslim, 12 sekte Kristen, sekte Druze, dan Yudaisme. www.americannamedaycalendar.com

Pecahnya protes disebabkan oleh akumulasi krisis dalam beberapa minggu sebelumnya di Lebanon. Pertama-tama, di Chouf dan Saadiyat, di antara tempat-tempat lain, api menyebar, membakar rumah-rumah di dekatnya, dan menempatkan banyak orang dalam bahaya. Sebagian besar tanaman hijau, sebuah aspek Lebanon yang membuat orang Lebanon bangga, dibakar sebagai hasilnya. Pemerintah Libanon gagal menggunakan pesawatnya untuk memadamkan api dan harus bergantung pada bantuan Siprus. Selain itu, harga minyak dan roti telah meningkat di tengah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan secara nasional, dengan pengangguran kaum muda sebesar 37% dan pengangguran umum sebesar 25% pada Agustus 2019. Karena semua masalah ini disebabkan oleh kurangnya tata kelola yang tepat, rakyat Lebanon menyuarakan pendapat mereka tentang situasi negatif.

Selain itu, Lebanon belum memiliki listrik 24 jam yang stabil sejak 1975, dengan pemangkasan penjatahan listrik delapan jam sehari yang umum di seluruh negara; memperoleh listrik 24 jam di Libanon sejak itu bergantung pada memperoleh kesepakatan dengan “generator mafia” negara itu, yang mengoperasikan cincin generator tenaga bensin selundupan yang berkontribusi pada tingginya tingkat polusi udara yang diamati di kota-kota Lebanon. Libanon juga tidak memiliki akses ke air minum kecuali melalui pembelian air botolan melalui perusahaan swasta sejak Perang Saudara Lebanon 1975-1990. Akhirnya, negara ini menderita kekurangan infrastruktur sanitasi dan pembuangan limbah, yang mengarah pada “krisis sampah” 2015 yang memicu protes Lebanon 2015-16.

Beberapa hari sebelum protes dimulai, serangkaian sekitar 100 kebakaran hutan besar di Chouf, Khroub, dan daerah-daerah Lebanon lainnya membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal dan menyebabkan kerusakan besar pada margasatwa Lebanon. Pemerintah Lebanon gagal mengerahkan peralatan pemadam kebakaran karena kurangnya perawatan dan harus bergantung pada bantuan dari tetangga Siprus, Yordania, Turki dan Yunani.

Protes mulai terjadi dalam jumlah kecil di sekitar Beirut menjelang akhir September. Dorongan untuk gerakan revolusioner tampak jelas bertahun-tahun sebelum protes dimulai dan terlihat di panggung seni dan budaya Lebanon, sebagaimana dibuktikan oleh lagu artis pop Ragheb Alama “Tar Al Balad” pada Desember 2018 dan penyanyi-penulis lagu rock lagu IJK “Chedd” Halak “[43] pada Juni 2019.

  • Latar belakang ekonomi

Sejak 1997, pemerintah berturut-turut mempertahankan nilai tukar yang dipatok antara pound Lebanon dan dolar Amerika Serikat. Prakiraan untuk ekonomi Lebanon memburuk selama 2010-an dan pada 2019 PDB per kapita mencapai terendah sejak 2008 dan rasio utang-terhadap-PDB mencapai tertinggi sejak 2008 pada 151%. Akibatnya, lembaga pemeringkat kredit internasional menurunkan peringkat obligasi pemerintah. Kombinasi dari kemerosotan ekonomi di negara yang bergantung pada impor dengan kelanjutan dari patokan dolarnya melihat peningkatan defisit anggaran pemerintah dan ketergantungan pada penggunaan cadangan devisa dari bank sentral negara untuk mempertahankan patokan mata uang. Kekurangan dolar berikutnya pada akhir 2019 lebih lanjut mempengaruhi perekonomian, karena bisnis impor dan warga menjadi tidak dapat memperoleh dolar pada tingkat resmi dan pasar gelap muncul. Pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Saad Hariri menanggapi dengan program penghematan kenaikan pajak umum dan pengurangan pengeluaran, dengan tujuan untuk mengurangi defisit pemerintah sambil mempertahankan patokan terhadap dolar AS. Pengurangan defisit nasional adalah kondisi paket pinjaman USD 10,2 miliar dan hibah USD 860 juta yang disepakati pada tahun 2018 dengan Bank Dunia, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, dan Arab Saudi.

Masyarakat Lebanon Protes Atas Undang-undang

Pada 1 Oktober, Bank Sentral Lebanon mengumumkan strategi ekonomi yang berjanji untuk memberikan dolar kepada semua perusahaan dalam bisnis mengimpor gandum, bensin, dan obat-obatan, sehingga mereka dapat melanjutkan impor mereka. Ini dianggap sebagai solusi jangka pendek oleh para analis ekonomi.

Dalam sesi kabinet yang diadakan pada 17 Oktober, pemerintah mengusulkan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara untuk tahun 2020. Ada 36 item yang akan dibahas, termasuk peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 2pp pada 2021 dan tambahan 2pp pada tahun 2022, membuat mencapai total 15%. Selain itu, media melaporkan ada rencana biaya USD 0,20 untuk panggilan Voice over Internet Protocol (VoIP), seperti yang dibuat di FaceTime, Facebook dan WhatsApp. Sesi terakhir rancangan anggaran akan diadakan pada 19 Oktober, tetapi dibatalkan atas persetujuan Perdana Menteri Saad Hariri dan Presiden Michel Aoun.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan! Terimakasih sudah membaca!…

Hukum Media Yang Terdapat Di Negara Lebanon

Hukum Media Yang Terdapat Di Negara Lebanon – Libanon telah lama dianggap sebagai satu dari negara-negara yang paling liberal dan “laissez-faire” di wilayah ini. Kebebasan berekspresi memiliki akar yang dalam di Lebanon,

seringkali tercermin melalui peran aktif media, yang dikenal sebagai “cabang pemerintah keempat”. Menurut Reporter Freedom Pressers Borders, “media memiliki lebih banyak kebebasan di Libanon daripada di negara Arab lainnya”.

Dengan 12 surat kabar harian milik pribadi dalam tiga bahasa dan lebih dari 1.500 majalah mingguan dan bulanan, Libanon menyumbang sekitar setengah dari majalah yang diproduksi di kawasan Timur Tengah. Selain itu, ada sembilan stasiun televisi dan sekitar 40 stasiun radio. Terlepas dari keragaman ini, banyak kelompok media berafiliasi dengan kelompok agama atau politik tertentu dan mencerminkan kepentingan sektarian mereka.

Hukum Media Di Lebanon1

Konstitusi Lebanon dan beberapa perjanjian internasional, yang ditanda tangani oleh Lebanon, menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Dalam hal ini, pasal 13 Konstitusi Lebanon menyatakan bahwa “Kebebasan untuk mengekspresikan pendapat seseorang secara lisan atau tertulis, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat harus dijamin dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.” pokerasia

Terlebih lagi, parlemen Lebanon telah mengadopsi dan meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, keduanya menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat tanpa gangguan. https://www.americannamedaycalendar.com/

Media di Lebanon terutama diatur oleh Undang-Undang Pers 14/9/1962 sebagaimana telah diubah dengan keputusan legislatif no. 104 dari 30/6/1977 (dekrit terakhir diubah oleh undang-undang no. 330 dari 18/5/1994) (“UU Pers”), dan oleh UU Media Audiovisual no. 382 dari 4/11/1994 (“Hukum Media Audiovisual”).

Konten media dan masalah jurnalisme juga disebut dalam ketentuan-ketentuan tertentu dari KUHP Lebanon yang dikeluarkan berdasarkan keputusan legislatif no. 340 dari 1/3/1943 (“KUHP”), dan dalam KUHP Militer dikeluarkan berdasarkan hukum no. 24 dari 13/4/1968 (“Kode Militer”).

  • Hukum Media Audiovisual 1994

Menurut UU Media Audiovisual, “media audiovisual gratis. Namun, kebebasan media harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. “

Undang-undang tersebut juga mensyaratkan lisensi saluran media audio-visual, dan menciptakan dua kategori lisensi dasar untuk radio atau televisi, yaitu: Lisensi Kategori Satu untuk media yang ingin menyiarkan program politik, dan Kategori Dua untuk penyiaran nonpolitis.

Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Media Audiovisual, setiap orang atau entitas dilarang memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari 10 persen dari total kepemilikan saham dari satu stasiun media audio-visual. Ketentuan ini jelas-jelas bertentangan dengan mitranya dalam UU Pers di mana satu orang dapat memiliki surat kabar (pasal 31 UU Pers)

Perlu juga disebutkan bahwa keputusan legislatif no. 74 dari 13/4/1953 yang mengatur perizinan publikasi periodik politik menyatakan bahwa tidak ada lisensi baru yang diberikan untuk publikasi politik baru selama Lebanon memiliki lebih dari 25 publikasi harian dan 20 publikasi mingguan.

  • KUHP 1943

KUHP berisi ketentuan yang terkait dengan media dan jurnalisme, dan hukuman penjara ditentukan untuk beberapa pelanggaran. Pasal 473, misalnya, dituntut sampai satu tahun penjara karena penistaan ​​agama, meski jarang dilakukan.

Topik penting lainnya yang biasa digunakan untuk jurnalis di Lebanon adalah fitnah. Pencemaran nama baik dalam bentuk fitnah didefinisikan dalam KUHP (dan tidak dalam UU Pers atau UU Audiovisual Media) sebagai atribusi dari masalah tertentu kepada seseorang, juga dalam hal keraguan atau keraguan, yang dilepaskan oleh orang lain. kehormatan atau martabat. KUHP selanjutnya membuat orang yang melakukan fitnah, dalam salah satu bentuk yang dikembalikan dalam KUHP, dipenjara dan didenda, atau salah satu dari kedua persetujuan tersebut. Di antara koleksi yang diterjemahkan dalam KUHP, adalah tulisan yang dikirimkan kepada satu atau lebih orang dalam bentuk yang didukung.

Selain itu, pencemaran nama bisa menjadi perdebatan dan lebih sulit untuk menyelesaikan kompilasi, baik melalui publikasi atau publikasi dengan hanya membuat di depan umum. Kebenaran dari keputusan memfitnah, menentang dengan banyak hukum asing, tidak dapat digunakan sebagai pembelaan. Niat jahat adalah prasyarat untuk menentukan kejahatan pencemaran nama baik, dengan kejahatan sering dianggap hanya dengan fakta terdakwa telah membuat klaim memfitnah.

Menurut pasal-pasal spesifik KUHP dan KUHP Militer, tuduhan atau penghinaan terhadap presiden atau tentara dianggap sebagai menentang pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebuah media sosial sosial dijatuhi hukuman dua bulan penjara pada tahun 2013 karena menghina presiden di Twitter.

  • Lisensi dan izin yang diperlukan

Banyak lisensi dan izin diperlukan untuk mendirikan segala jenis media di Lebanon. Dalam hal ini, pasal 232 dari keputusan legislatif no. 126 tanggal 12/6/1959, melarang pendirian atau penggunaan saluran radio tanpa izin dari kementerian telekomunikasi.

Mengenai televisi, disebutkan dalam pasal 189 dari keputusan legislatif yang disebutkan di atas, yang membatasi hak mentransmisikan gambar ke tangan kementerian telekomunikasi, kecuali jika izin khusus diberikan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh dewan menteri.

Bioskop, di sisi lain, diatur oleh peraturan keselamatan publik sebagai ruang pamer publik dan oleh undang-undang tanggal 27/11/1947 yang mengatur bahwa semua kaset film tunduk pada pengawasan, dan tidak boleh ditampilkan kepada publik di ruang pamer bioskop atau di klub pribadi atau di tempat lain, kecuali setelah mendapatkan lisensi dari Direktorat Keamanan Umum. Pengawasan semacam itu mencakup berbagai jenis kaset film, baik yang diimpor dari luar negeri atau diproduksi secara lokal.

Teater juga diatur oleh peraturan keselamatan publik sebagai ruang pamer publik, dan dengan keputusan legislatif no. 2/1977 yang menyatakan bahwa semua sandiwara teater tunduk pada pengawasan Direktorat Keamanan Umum yang memiliki hak untuk menolak pertunjukannya atau untuk menerima seluruhnya atau sebagian pertunjukan sandiwara itu.

Selain film dan drama, Direktorat Keamanan Umum berwenang untuk menyensor semua majalah dan buku asing sebelum didistribusikan, serta materi politik atau agama yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional baik Libanon atau Suriah.

  • Media sosial

Lebanon tidak memiliki undang-undang tegas terkait dengan media sosial, terlepas dari kenyataan bahwa saluran tersebut telah menyebar luas di Lebanon dan digunakan tidak hanya oleh sebagian besar pemuda, tetapi juga oleh banyak politisi, seniman, dan tokoh publik lainnya, oleh karena itu mempengaruhi warga dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari mereka.

Dengan demikian, para aktivis politik dan blogger menggunakan media sosial sebagai dasar untuk menyebarkan ide-ide mereka dan menyerukan reformasi dan protes politik, yang dalam banyak kasus dituntut oleh otoritas Lebanon dengan alasan pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran hukum tertentu, terutama ketentuan UU Pers yang disebutkan di atas.

  • RUU

Menyusul protes baru-baru ini terhadap pemerintah di Beirut, banyak aktivis masyarakat sipil menganggap bahwa masalah hari ini bukan hanya dalam teks UU Pers, tetapi lebih pada interpretasinya dan penerapannya oleh pengadilan.

Rancangan undang-undang diusulkan pada tahun 2009 yang memperkenalkan amandemen yang diperlukan terhadap UU Pers saat ini yang dipandang yayasan sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi Lebanon.

Rancangan undang-undang tersebut berupaya menghilangkan ketentuan yang tidak jelas yang digunakan untuk menentang kebebasan pers, dan melarang kritik terhadap pemerintah atas nama pencemaran nama baik.

Rancangan undang-undang menghapus hukuman penjara dan membatasi hukuman hanya untuk denda, bahkan jika dugaan pencemaran nama baik berasal dari presiden atau lembaga resmi lainnya.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan! Terimakasih sudah membaca!…

Hukum Bank Yang Terdapat Di Negara Lebanon

Hukum Bank Yang Terdapat Di Negara Lebanon – Bank-bank Lebanon semakin memperketat batasan penarikan mata uang asing pada hari Senin, dengan setidaknya satu lembaga keuangan membatasi deposan ke penarikan maksimum $ 400 per bulan.

Pengurangan penarikan dan kontrol modal tidak resmi lainnya pertama kali dilaksanakan pada bulan November setelah penutupan bank dalam menanggapi protes nasional terhadap korupsi, sklerosis politik dan salah urus ekonomi pemerintah.

Krisis ekonomi negara itu semakin dalam sejak saat itu, karena kepercayaan pada para pendiri sistem perbankan, bisnis menutup toko atau mengurangi jam produksi dan pekerja, dan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan.

Hukum Bank Di Negara Lebanon1

Bank berada di garis depan perjuangan untuk menghentikan apa yang disebut “pelarian modal” yang ditandai oleh eksodus cadangan mata uang asing ketika orang berusaha melindungi tabungan mereka dari inflasi yang merajalela dan potensi keruntuhan ekonomi. poker 99

Sejak 1997, mata uang negara tersebut secara resmi dipatok terhadap dolar Amerika Serikat dengan 1.500 pound Lebanon membeli satu greenback. Tetapi pada pertukaran paralel, pound Lebanon kehilangan lebih dari 60 persen nilainya terhadap dolar bulan ini karena kekurangan dolar AS yang akut di negara itu. Pound saat ini diperdagangkan di pasar paralel dengan diskon sekitar 33 persen untuk harga resmi. www.mrchensjackson.com

Masuknya mata uang asing dari diaspora besar Libanon telah mengering sejak musim panas ini karena negara itu bergulat dengan krisis ekonomi yang berakar pada banyak faktor termasuk korupsi, perang saudara di sebelahnya di Suriah, kegagalan pemerintah untuk memberlakukan reformasi yang sangat dibutuhkan, dan sebuah barang kuno sektor listrik yang menyedot miliaran dari kas negara.

Menambah urgensi untuk menopang cadangan mata uang asing: Lebanon memiliki pembayaran Eurobond $ 1,2 miliar yang jatuh tempo pada bulan Maret, meningkatkan momok restrukturisasi utang atau kemungkinan bailout dari Dana Moneter Internasional untuk menghindari default.

“Sumber daya terbatas. Kecuali kita melihat aliran baru yang besar, kecuali, misalnya, kita memiliki Dana Moneter Internasional datang dengan program dan mengirim miliaran, kita akan kurang mampu membayar dalam dolar,” seorang bankir tingkat tinggi kata Al Jazeera, berbicara dengan syarat anonim.

Menjelaskan pembatasan penarikan dolar sebagai “tidak sah”, bankir mengatakan mereka perlu “melindungi sistem”.

Bank telah lama dipandang sebagai pilar stabilitas di Lebanon dan telah memainkan peran utama dalam membawa mata uang asing yang akan digunakan untuk membiayai utang Lebanon yang tumbuh pesat – tertinggi ketiga di dunia sebagai persentase dari produk domestik bruto, yang mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi lintas dan ekonomi.

Bank-bank ditutup selama dua minggu pada bulan Oktober di awal pemberontakan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menjatuhkan kabinet mantan Perdana Menteri Saad Hariri. Ketika mereka dibuka kembali, mereka telah melembagakan kontrol modal informal yang awalnya menetapkan batas penarikan mingguan sekitar $ 1.000. Tetapi bank dengan cepat menurunkan penarikan menjadi hanya beberapa ratus dolar per minggu.

Pada hari Senin, pemberitahuan dari Bank Audi, salah satu dari tiga bank Lebanon teratas, mengatakan bahwa para penabung dapat menarik dolar hanya dua kali sebulan, dengan jumlah berdasarkan pada ukuran rekening deposan.

BLOM Bank, lembaga keuangan top lainnya, penabung terbatas hanya menarik $ 200 setiap dua minggu untuk rekening di bawah $ 10.000; $ 300 untuk akun di bawah $ 100.000; $ 400 untuk akun di bawah $ 500.000; $ 750 untuk jumlah di bawah $ 1 juta dan $ 1.500 untuk akun yang melampaui $ 1 juta.

Credit Libanais menetapkan batas $ 200 per minggu dengan maksimum $ 600 per bulan.

Pekan lalu, bank mengumumkan bahwa mereka akan melonggarkan beberapa kontrol pada mata uang domestik dengan memungkinkan penarikan hingga 25 juta pound Lebanon per bulan ($ 16.545) berdasarkan pada ukuran rekening bank.

Dan Azzi, mantan ketua dan CEO Standard Chartered Bank dan seorang komentator keuangan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa langkah-langkah terbaru, diambil bersama-sama, pada dasarnya merupakan langkah menuju “semakin sedikit dolar dan semakin banyak lira”.

Yang disebut “lirafikasi” datang dengan kelemahan bagi para penabung. Banyak orang Lebanon dipaksa untuk mengkonversi tabungan berdenominasi dolar menjadi pound Lebanon dengan nilai tukar resmi untuk menarik dana. Mengingat bahwa nilai tukar pasar gelap yang berlaku menilai pound kurang dari kurs resmi, penarikan seperti itu menyiratkan kerugian de facto atau “potongan rambut”.

Kemungkinan batasan ketat pada transfer ke luar negeri dan penarikan tunai di Lebanon akan berlanjut untuk periode “minimum satu setengah tahun dan maksimum lima tahun jika pemerintah mulai melakukan hal yang benar sekarang,” kata bankir tingkat tinggi itu.

Pembatasan penarikan telah menyebabkan adegan kacau di bank karena deposan menuntut dibayar dalam dolar – sesuatu yang sebelumnya menjadi norma di negara di mana mata uang lokal dan dolar digunakan secara bergantian.

Para perusuh yang marah telah menyerang lusinan bank selama beberapa bulan terakhir, menghancurkan botol kaca, memecahkan ATM dan dalam beberapa kasus bahkan membakar.

Bankir tingkat tinggi mengatakan bahwa politisi telah menolak untuk meloloskan undang-undang kontrol modal pada awal pemberontakan Lebanon, lebih memilih untuk mendorong beban ke bank.

“Kami memohon kepada semua pihak terkait, tetapi mereka mengatakan mereka tidak akan melakukan intervensi, sehingga mereka menempatkan kami di depan pelanggan kami,” katanya. “Di seluruh dunia, baik parlemen atau bank sentral atau pemerintah yang melakukan langkah-langkah itu. Di sini, kami harus melindungi para penabung dan ekonomi sehingga tidak semua uang habis. Kami harus menempatkan kontrol sendiri , yang tidak legal. Tapi kami melakukannya sendiri untuk melindungi sistem. “

Tantangan hukum sudah mulai meningkat terhadap langkah-langkah tersebut, dengan beberapa hakim di seluruh Lebanon menegakkan hak-hak deposan untuk mengakses dana mereka tanpa terbebani.

Agenda Hukum, sebuah organisasi non-pemerintah Lebanon, mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka sedang bersiap untuk mengajukan gugatan pidana dan gugatan class action terhadap bank atas kontrol modal informal.

Hukum Bank Di Negara Lebanon

Nizar Saghieh, direktur kelompok itu, mengatakan bahwa pengenaan kontrol modal informal sebagai pengganti tindakan yang dipelopori pemerintah adalah “contoh paling jelas dari pengabaian otoritas publik untuk melindungi hak-hak warga negara,” menambahkan bahwa kelompok itu juga siap untuk menantang setiap kontrol formal yang diberlakukan oleh bank sentral Lebanon.

Bankir senior mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia berpikir bank sentral akan menerapkan kontrol seperti itu, meskipun dengan nama yang berbeda. “Saya pikir salah satu hal pertama yang akan dilakukan pemerintah baru adalah mengizinkan bank sentral mengeluarkan surat edaran untuk ‘mengatur transfer,’ katanya,” Mereka tidak akan menyebutnya ‘kontrol modal.’ “

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan! Terimakasih sudah membaca! Jangan lupa cek informasi lainya di website kami ya!…

2019 Masyarakat Mengeluh Dengan Undang-undang Lebanon

2019 Masyarakat Mengeluh Dengan Undang-undang Lebanon – Pada 17 Oktober 2019, sekitar seratus aktivis sipil memprotes usulan pajak baru di dan sekitar pusat kota Beirut, menghalangi jalan-jalan penting.

Ketika Menteri Pendidikan Tinggi Akram Chehayeb dan konvoinya melewati daerah itu, para pengunjuk rasa berkumpul di mobilnya. Salah satu pengawalnya menembakkan peluru nyasar ke udara, yang selanjutnya membuat marah para pengunjuk rasa; tidak ada cedera yang dilaporkan.

Walid Joumblatt, pemimpin Partai Sosialis Progresif, menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan menteri Chehayeb yang mewakili partai di pemerintah Libanon dan meminta pengawal diserahkan kepada polisi, karena semua orang “di bawah hukum”.

Sejumlah besar pengunjuk rasa mulai muncul di Lapangan Martir, Lapangan Nejmeh, dan Jalan Hamra, serta banyak daerah lain di sekitar Lebanon. Ketika protes semakin besar, Perdana Menteri Saad Hariri mengadakan rapat kabinet cepat atas permintaan Presiden Michel Aoun untuk tengah hari pada tanggal 18 Oktober.

Pengumuman juga dibuat oleh Menteri Pendidikan Tinggi Akram Chehayeb bahwa semua sekolah dan universitas, negeri atau swasta, akan tetap tutup pada hari berikutnya. Menteri Telekomunikasi Mohamad Choucair mengumumkan bahwa gagasan “pajak WhatsApp” telah dihapus sekitar pukul 11:00 malam.

Para pengunjuk rasa melihat “pajak WhatsApp” sebagai tantangan terakhir, secara sosial, politik dan ekonomi, terhadap seluruh kelas politik, yang dianggap korup dan perlu segera digulingkan.

2019 Masyarakat Mengeluh Dengan Undang-undang Lebanon1

Para pengunjuk rasa di Nabatiyeh dan Tripoli, pada 18 Oktober, merusak kantor-kantor partai Hizbullah, Gerakan Amal, dan Gerakan Patriotik Bebas dalam ekspresi kekecewaan dan sebagai protes terhadap dugaan korupsi pemerintah.

Pengunjuk rasa lain bertujuan untuk memasuki Serail, yang mencakup gedung Parlemen Lebanon, tetapi dihentikan oleh penggunaan gas air mata dari Pasukan Keamanan Internal.

pengunjuk rasa menciptakan penghalang jalan di jalan-jalan utama negara itu, menggunakan ban terbakar dan tong sampah untuk menghentikan akses. Pegawai negeri sipil mengumumkan pemogokan dengan efek langsung melalui Liga Pegawai Sektor Publik,

dengan alasan bahwa reformasi yang diusulkan akan “melemahkan hak-hak karyawan dan pensiunan pada khususnya”. Pertemuan kabinet dijadwalkan diadakan pada sore hari, tetapi menteri-menteri Pasukan Lebanon mengumumkan bahwa mereka tidak akan hadir.

[73] Pemimpin Pasukan, Samir Geagea, menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri, karena “kegagalan besar untuk menghentikan memburuknya situasi ekonomi [negara]”. [Setelah pengumuman ini, rapat kabinet dibatalkan oleh Perdana Menteri. Pemimpin Partai Sosialis Progresif, Walid Jumblatt, menyerukan langkah “tenang dan damai”

terhadap mandat Presiden Michel Aoun, dan mengorganisir aksi unjuk rasa di Aley, Bhamdoun, dan Baakline untuk menyuarakan pendapat mereka. Pierre Issa dari Blok Nasional menyuarakan pendapat yang sama, menyerukan “pemerintah spesialis, pemerintah dikurangi dari keselamatan publik”.

Namun, ia mengkritik keterlibatan partai politik dalam protes dan berpendapat itu harus tetap menjadi sesuatu yang harus dilakukan warga negara Pada malam harinya, Perdana Menteri Saad Hariri berbicara kepada negara, memberikan “mitra dalam pemerintahan” 72 jam untuk mendukung reformasi.

Jika mereka tidak mencapai kesepakatan, ia menyarankan ia akan mengambil “pendekatan yang berbeda”. Dia tweeted “72 jam …” tepat setelah pidato yang disampaikan. poker99

  • Minggu pertama: 19-24 Oktober

Warga Lebanon nasional Hussein Al-Attar ditembak dan tewas dalam sebuah protes pada 19 Oktober 2019. [81] Pengawal mantan anggota parlemen Mosbah al-Ahdab menembaki para pengunjuk rasa, tidak ada yang terbunuh, tetapi empat orang terluka. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hassan Nasrallah, berbicara kepada bangsa di pagi hari, berbicara menentang pajak yang dikenakan. Namun, ia mengindikasikan bahwa Hizbullah menentang pemerintah yang mengundurkan diri dan sebaliknya meminta warga untuk mengalihkan kesalahan dari kabinet Hariri ke pemerintah sebelumnya, yang juga dipersalahkan atas keadaan ekonomi. Ketika protes berlangsung sepanjang hari, ada laporan tentang gerilyawan Gerakan Amal yang melecehkan dan menembaki demonstran di Tyre. https://www.mrchensjackson.com/

Protes diadakan di sekitar kota-kota besar Eropa, serta di Amerika Utara dan Australia, menunjukkan solidaritas dengan para demonstran di Lebanon. Karena tekanan yang meningkat dari para pemrotes, Pasukan Lebanon mengumumkan pengunduran diri mereka dari kabinet. Samir Geagea, pemimpin mereka, sebelumnya menyalahkan lawan-lawannya karena “menghalangi reformasi yang diperlukan,” tetapi sejak menyatakan “kurangnya kepercayaan pada kabinet saat ini.” Partainya memegang empat kursi di dalam pemerintahan: Menteri Perburuhan Camille Abou Sleiman, Menteri Pembangunan Administratif May Chidiac, Wakil Perdana Menteri Ghassan Hasbani, dan Menteri Sosial Richard Kouyumjian.

Pada 20 Oktober, ratusan ribu pengunjuk rasa berkumpul di lokasi-lokasi di seluruh negeri, menjadikannya demonstrasi terbesar sejak 2005. Suara tembakan terdengar di luar kantor Tripoli Firas Al-Ali, seorang rekan Hariri. Tidak ada yang terluka dengan bentrokan itu, dan pasukan keamanan cepat bertindak. Pada pukul 6 sore, pengunjuk rasa di seluruh negeri bersatu untuk menyanyikan lagu kebangsaan bersama.

Pada 21 Oktober, pemogokan umum diadakan di seluruh negara itu menuntut diakhirinya masalah ekonomi negara. Beberapa pengunjuk rasa mulai membersihkan puing-puing demonstrasi di Beirut setelah panggilan media sosial untuk menjaga jalan-jalan tetap rapi dan bersih. Pada sore hari, rapat kabinet darurat diadakan. Setelah pertemuan itu, Perdana Menteri Hariri mengadakan konferensi pers di mana ia mengumumkan berbagai reformasi ekonomi termasuk memotong setengah dari gaji legislator dan anggota parlemen, mengurangi defisit sekitar US $ 3,4 miliar pada tahun 2020 dengan bantuan bank sentral Libanon dan perbankan. sektor, mendistribusikan bantuan keuangan kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan memberikan US $ 160 juta pinjaman perumahan. Proposal ini tidak berhasil memadamkan protes. Pada malam hari, beberapa pengendara sepeda motor mengangkat Gerakan Hizbullah dan Amal tercatat menuju protes di Beirut tengah tetapi dicegat oleh Tentara Lebanon. Segera setelah itu, Hizbullah dan Gerakan Amal membantah keterlibatan dengan pengendara sepeda motor.

Hariri bertemu pada 22 Oktober dengan duta besar dari Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Uni Eropa, bersama dengan perwakilan dari Cina, PBB, dan Liga Arab. Hariri membahas reformasi yang direncanakan dan menekankan pentingnya ekspresi damai dari para pengunjuk rasa. Perwakilan, yang membentuk Kelompok Dukungan Internasional untuk Libanon, menyatakan dukungan untuk reformasi ekonomi dan perlindungan para pengunjuk rasa, tetapi mendesak para pemimpin Libanon untuk terlibat dalam dialog terbuka dengan warga negara.

  • Minggu kesepuluh: 20–26 Desember
2019 Masyarakat Mengeluh Dengan Undang-undang Lebanon

Blok jalan sebagai tanggapan terhadap Perdana Menteri Diab berlanjut di seluruh negeri pada 20 Desember. Sekolah ditutup di Tripoli.

Pada 22 Desember, ribuan orang memprotes pencalonan Diab di Lapangan Martir Beirut, banyak dari mereka datang dari utara Lembah Beqaa. Protes di Beirut berlanjut pada 23 Desember dengan tingkat partisipasi yang lebih rendah. Kemudian pada hari itu, ratusan orang berbagi makan malam Natal yang bermanfaat bagi orang miskin di Lapangan Martir.

Pada 24 Desember, dilaporkan bahwa pariwisata turun 80% karena gerakan protes. Selain itu, 265 restoran dan kafe menutup pintu mereka dalam dua bulan terakhir.

  • Minggu kesebelas: 27–31 Desember

Sekelompok Muslim pro-Hariri Sunni memprotes pada 28 Desember 2019 di depan Perdana Menteri Diab yang baru yang menyerukan agar dia mengundurkan diri. Pada tanggal 29 Desember, protes terus meminta pengunduran diri Hassan Diab meskipun ia masih melanjutkan konsultasi untuk membentuk pemerintah.

Demikian inforamsi yang dapat kami sampaikan! Terimakasih sudah membaca!…

Tidak Suka Dengan Undang-undang 2020 Di Lebanon

Tidak Suka Dengan Undang-undang 2020 Di Lebanon – Setelah tenang selama berminggu-minggu, protes massa dilanjutkan di seluruh negeri pada 14 Januari 2020. Jalan raya dan jalan-jalan utama ditutup di Beirut, Tripoli, Akkar, Sidon, dan Zahle oleh protes dan pembakaran ban. Di Beirut, pengunjuk rasa bentrok dengan pasukan keamanan di luar Bank Sentral. Protes juga terjadi di luar rumah Hassan Diab karena gagal membentuk pemerintahan. Presiden Michel Aoun menyalahkan hambatan dalam keterlambatan pembentukan pemerintahan baru. Times of Israel menambahkan bahwa siswa sekolah dan universitas berpartisipasi dalam beberapa demonstrasi.

Pada 15 Januari, pengunjuk rasa berkumpul di depan barak polisi Helou di Beirut menuntut pembebasan lebih dari 50 pengunjuk rasa yang ditangkap malam sebelumnya. Selama protes, polisi anti huru hara menembakkan gas air mata dan melakukan kekerasan yang berlebihan kepada pemrotes yang terpisah. Selain itu, sekitar 15 demonstran diperkirakan diseret ke barak. Media Lebanon melaporkan bahwa ada lebih dari 30 orang cedera akibat bentrokan yang terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi anti huru hara. Tentara Lebanon juga tiba di lokasi pada malam itu juga. Dilaporkan oleh Palang Merah bahwa orang-orang yang terluka pada hari Rabu telah mencapai 45, menurut DW. Menurut Reuters, Menteri Dalam Negeri Libanon telah mengeluarkan pernyataan yang mengkritik kekerasan dan mendesak para demonstran untuk tetap damai. ardeaservis

Tidak Suka Dengan Undang-undang 2020 Di Lebanon1

Ketika protes Libanon memasuki bulan keempatnya pada 17 Januari, para pengunjuk rasa memblokir beberapa jalan utama di Lebanon, termasuk jalan vital yang menghubungkan timur dan barat pusat kota Beirut. Ratusan pengunjuk rasa dikatakan juga berkumpul di luar bank sentral Lebanon dan dekat dengan parlemen, Times of Israel menambahkan.  Pada hari Jumat pagi, jalan-jalan juga diblokir di kota kedua Tripoli oleh pengunjuk rasa, tetapi kemudian pada hari itu jalan-jalan dibersihkan, menurut Prancis 24.  Human Rights Watch mendesak pihak berwenang untuk membebaskan tahanan yang belum didakwa dengan kejahatan yang dapat dikenali dan bahwa Kementerian Dalam Negeri harus segera meminta pertanggungjawaban petugas keamanan atas penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa. HRW juga mengklaim bahwa pengunjuk rasa dan pejabat media telah diserang oleh polisi anti huru hara, menurut Al Jazeera. www.benchwarmerscoffee.com

  • Meningkatnya kekerasan dan penangkapan jurnalis

Dalam upaya untuk memecah pertemuan para demonstran anti-pemerintah yang berusaha mencapai Lapangan Martir pada tanggal 18 Januari, puluhan orang telah terluka ketika pasukan keamanan menggunakan meriam air dan gas air mata untuk mengusir para pengunjuk rasa. Selain itu, para demonstran telah terlihat di Lapangan Martir melempar batu, kembang api dan bom Molotov ke pasukan keamanan, serta sinar laser pada mereka untuk mengganggu serangkaian putaran gas air mata, CNN melaporkan. Pada malam harinya, Presiden Aoun memanggil pasukan bersenjata ke jalan-jalan untuk melindungi properti pribadi, serta para demonstran yang damai, ABC News melaporkan.  Sekitar 30 orang dikatakan telah ditahan karena kerusuhan hari Sabtu, National News Agency yang dikelola pemerintah menyatakan, meskipun para tahanan kemudian dibebaskan. Lebih dari 60 orang yang terluka diyakini telah menerima perawatan, sementara setidaknya 40 orang telah dilarikan ke rumah sakit, Palang Merah Lebanon menyatakan. Secara total, Reuters melaporkan bahwa lebih dari 370 orang terluka dalam protes hari itu.

  • Pemerintahan baru terbentuk

Pada 21 Januari, Perdana Menteri Diab mengumumkan pembentukan kabinet baru yang terdiri dari 20 menteri, yang mengakhiri kebuntuan selama beberapa bulan yang telah menyebabkan negara itu mengalami krisis ekonomi yang semakin dalam. Menurut CNN, selama wawancara dengan kantor berita pemerintah Libanon, Diab menggambarkan menteri yang baru diangkat sebagai “teknokrat” yang ia yakini akan beroperasi tanpa loyalitas kepada partai politik. Bahkan sebelum kabinet baru diluncurkan, beberapa kelompok pengunjuk rasa telah berkumpul di jalan-jalan Beirut, menghalangi jalan utama di pusat ibukota, menurut Prancis 24. Times of Israel menambahkan bahwa para pengunjuk rasa berusaha untuk menjatuhkan kawat berduri di dekat gedung parlemen dan melemparkan batu ke pasukan keamanan, yang pada gilirannya menggunakan gas air mata dan meriam air. Beberapa pengunjuk rasa menyatakan bahwa mereka akan tetap di jalan-jalan, sampai klaim mereka untuk pemerintah teknokratis dan pemilihan awal dipenuhi, menurut Al Jazeera.

Menurut VOA, terlepas dari kenyataan bahwa para menteri yang baru dibentuk adalah para ahli dan akademisi, para pengunjuk rasa masih menuduh kelompok-kelompok politik berpartisipasi dalam membentuk kabinet baru. Pada 22 Januari, ketika pemerintah baru Lebanon bersidang, para pengunjuk rasa di ibukota berkumpul untuk mendiskreditkan pertemuan itu, menghancurkan jendela dan meruntuhkan hambatan keamanan yang mengelilingi gedung parlemen.

  • Coronavirus tiba di Libanon

Lebanon mencatat kasus COVID-19 pertamanya pada 21 Februari. Pada 28 Februari, Pemerintah Lebanon menerapkan langkah pertama dari banyak tindakan yang bertujuan memerangi virus, menutup semua lembaga pendidikan mulai 29 Februari.

Karena pembatasan agama yang menjaga sistem perlindungan negara, Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab menyatakan pada 2 Maret, bahwa pemerintah menjadi tidak mampu melindungi warga negara Lebanon.U tang besar Lebanon telah meragukan kemampuan Libanon untuk memenuhi pembayaran yang jatuh tempo pada 9 Maret, karena beberapa anggota parlemen menolak membayar $ 1,2 miliar Euro-obligasi, terlepas dari konsekuensinya, pembicara parlemen diungkapkan pada 4 Maret.

Pada tanggal 5 Maret, orang-orang Lebanon muncul di ratusan dekat bank di Lebanon Selatan, untuk memprotes peraturan yang menghentikan mereka dari penarikan dana mereka. Namun, parlemen Libanon diyakini telah mengesahkan RUU untuk memastikan bahwa kerahasiaan perbankan telah dicabut, Menteri Kehakiman di Lebanon, Marie-Claude Najm menyatakan. Menteri Informasi Lebanon juga menambahkan bahwa, undang-undang tersebut diharapkan berlaku untuk anggota parlemen, menteri, serta pejabat publik. Ketika nilai tukar dolar AS-Lebanon mencapai LL2.600 pada hari Kamis, ratusan demonstran turun ke jalan-jalan di Antelias dan Beirut, menuntut pemerintah untuk menemukan solusi, serta mengadakan pemilihan awal. Mempertimbangkan situasi ekonomi saat ini di Lebanon, seorang hakim dilaporkan telah menghentikan perintah pembekuan aset 20 bank, termasuk direktur mereka. Hakim menjelaskan alasan penangguhan pesanan, dengan menyatakan bahwa ia ingin terlebih dahulu mempelajari bagaimana perintah itu dapat memengaruhi posisi ekonomi Lebanon saat ini.

Tidak Suka Dengan Undang-undang 2020 Di Lebanon
  • Pembunuhan Alaa Abou Fakhr

Pada malam hari tanggal 12 November, Alaa Abou Fakhr, berkebangsaan Lebanon, ditembak dan dibunuh di Khalde pada protes berikutnya. Kematian Abou Fakhr tampaknya tidak diprovokasi, karena ia tidak bersenjata dan menghadiri protes dengan istri dan anaknya. Tentara Lebanon merilis pernyataan yang mengatakan bahwa kematiannya terjadi sebagai kecelakaan setelah seorang prajurit menembakkan tembakan murni dengan maksud untuk membersihkan jalan bagi konvoi tentara, dan bahwa tentara tersebut telah dirujuk ke pengadilan militer untuk diadili. Namun, selama upacara pemakaman Abou Fakhr pada hari berikutnya, istrinya, yang hadir dengan Abou Fakhr selama penembakannya, mengklaim bahwa ia dibunuh oleh intelijen militer Lebanon.Kematian Abou Fakhr adalah yang pertama disebabkan oleh tentara Lebanon. Sebuah video yang beredar di media sosial muncul untuk menunjukkan seorang pria berpakaian preman yang mengendarai mobil sipil menembak Abou Fakhr dari jarak dekat.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan! Terimakasih sudah membaca!…

Inilah Hukum Yang Terdapat Di Negara Lebanon

Inilah Hukum Yang Terdapat Di Negara Lebanon – Otoritas Libanon sebagian besar telah gagal untuk mematuhi Hak untuk Mengakses Undang-Undang Informasi, dan pemerintah belum membentuk badan yang ditunjuk untuk mengawasi implementasinya hampir tiga tahun setelah pengesahannya, Human Rights Watch mengatakan hari ini.

Hukum umumnya dipahami sebagai sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku, [meskipun definisi yang tepat adalah masalah perdebatan yang telah berlangsung lama.Ini telah banyak digambarkan sebagai ilmu dan seni keadilan. Undang-undang yang diberlakukan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kolektif atau oleh seorang legislator tunggal, menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau dibentuk oleh hakim melalui preseden, biasanya di yurisdiksi hukum umum. Individu pribadi dapat membuat kontrak yang mengikat secara hukum, termasuk perjanjian arbitrase yang dapat memilih untuk menerima arbitrase alternatif untuk proses pengadilan normal. Pembentukan undang-undang itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis atau diam-diam, dan hak-hak yang disandikan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antara orang-orang.

Hukum Yang Ada Di Lebanon1

Undang-undang mewajibkan semua badan pemerintah, lembaga publik, dan lembaga yang melakukan fungsi publik – secara bersama disebut sebagai “administrasi” – untuk menerbitkan dokumen hukum, organisasi, dan keuangan utama. Ini juga memberikan warga negara hak untuk meminta informasi, termasuk keputusan, statistik, dan kontrak, dari administrasi tersebut dan untuk menerima tanggapan dalam waktu 15 hari. ardeaservis.com

“Libanon mengeluarkan undang-undang yang secara teori memajukan hak atas informasi, tetapi kegagalan untuk membentuk badan pengawas menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak tertarik dalam meningkatkan transparansi,” kata Lama Fakih, penjabat direktur Timur Tengah di Human Rights Watch. https://www.benchwarmerscoffee.com/

Undang-undang menyatakan bahwa, pada prinsipnya, semua data harus dapat diakses, dengan pengecualian untuk keamanan nasional, hubungan luar negeri, data pribadi, dan rahasia dagang. Administrasi yang menerima permintaan harus segera mengakui tanda terima dan merespons dalam waktu 15 hari, yang dapat diperpanjang selama 15 hari jika permintaannya kompleks. Administrasi harus memberikan justifikasi tertulis jika tidak dapat memberikan informasi yang diminta, dan warga negara dapat mengajukan banding atas keputusan ini dalam waktu dua bulan.

Undang-undang menganggap kurangnya tanggapan sama dengan penolakan dan alasan banding. Karena Komisi Anti-Korupsi Nasional, badan pengawas, belum dibentuk, Dewan Negara – pengadilan administratif utama negara itu – dapat memutuskan banding.

Sejak undang-undang ini berlaku pada Februari 2017, Human Rights Watch telah mengirimkan 72 permintaan informasi ke berbagai kementerian, pengadilan, dan lembaga negara, dan menerima 18 tanggapan substantif. Itu juga menerima 5 tanggapan mengklaim bahwa administrasi tidak dapat memberikan informasi yang diminta. Hanya 10 tanggapan ini yang datang dalam 15 hari yang ditentukan.

Menanggapi permintaan baru-baru ini untuk informasi yang diajukan oleh dua organisasi non-pemerintah Lebanon tentang keputusan kabinet mengenai kontrak listrik yang akan memerlukan pengeluaran jutaan dolar uang publik, sekretariat kabinet berpendapat bahwa Undang-Undang Akses terhadap Informasi belum berlaku. . Organisasi mengajukan banding ke Dewan Negara. Mereka berpendapat bahwa undang-undang menyatakan bahwa pemerintah dapat mengeluarkan dekrit pelaksana “bila perlu,” tetapi tidak ada tindakan seperti itu diperlukan sebelum undang-undang tersebut berlaku.

Inisiatif Gherbal, sebuah kelompok Lebanon yang telah menguji hukum, meminta catatan keuangan dari 140 lembaga pemerintah dan badan publik pada 2019. Hanya 65 yang merespons, dan hanya 32 yang menyediakan dokumen yang diminta. Assaad Thebian, pendiri Gherbal Initiative, mengatakan tingkat respons sebesar 47 persen ini merupakan peningkatan dari tingkat respons 26 persen pada tahun 2018. Namun ia mengatakan bahwa otoritas tertinggi, termasuk kantor presiden, perdana menteri, dan juru bicara DPR, tidak mematuhi hukum.

Sebagian besar administrasi saat ini kekurangan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk mematuhinya. Misalnya, undang-undang mengharuskan administrasi untuk menerbitkan laporan tahunan, keputusan, dan transaksi keuangan besar di situs web mereka. Tetapi banyak dari mereka tidak memiliki situs web khusus.

Selain itu, sebagian besar administrasi tidak memiliki catatan digital yang akan memfasilitasi pengambilan informasi. Ketika Human Rights Watch meminta statistik tentang penyelidikan pencemaran nama baik pidana dan penuntutan dari berbagai badan yudisial, jaksa penuntut kasasi menanggapi bahwa tidak mungkin bagi kantornya untuk menyediakan statistik tersebut, karena catatan mereka tidak didigitalkan.

Presiden Dewan Yudisial Tinggi mengatakan kepada Human Rights Watch pada 5 April bahwa ia tidak dapat memberikan jumlah kasus pencemaran nama baik di pengadilan pidana, karena “Pengadilan Libanon tidak bergantung pada otomatisasi … sehingga pengadilan saat ini tidak memiliki kapasitas untuk mempersiapkan statistik seperti itu. ” Dia menulis bahwa dia “menyambut inisiatif apa pun yang dapat dilakukan Human Rights Watch untuk menyediakan sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk mengekstraksi informasi statistik yang diminta dari pengadilan dan menyiapkan data statistik dan analisis tentang hal itu.”

Libanon harus segera membentuk Komite Anti-Korupsi Nasional untuk memberikan panduan yang diperlukan kepada administrasi pemerintah mengenai ketentuan undang-undang dan untuk meminta pertanggungjawaban badan-badan yang tidak patuh, kata Human Rights Watch.

Di Lebanon, kebenaran adalah pembelaan dalam beberapa kasus pencemaran nama baik. Kurangnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Akses terhadap Informasi membahayakan kemampuan individu dan pengacara untuk membuktikan kebenaran dugaan pernyataan fitnah dalam proses pidana. Pengacara telah mencatat bahwa bahkan ketika individu bertindak dengan uji tuntas untuk memastikan kebenaran, mereka seringkali tidak dapat memberikan dokumentasi kepada pengadilan dari administrasi negara untuk membuktikan klaim mereka secara tepat waktu.

Hak atas informasi diabadikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Lebanon. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, penafsir resmi perjanjian, menyatakan dalam Komentar Umum 34 bahwa negara-negara “harus secara proaktif memasukkan ke dalam domain publik Informasi pemerintah untuk kepentingan umum” dan “harus melakukan segala upaya untuk memastikan mudah, cepat, efektif dan akses praktis ke informasi semacam itu. “

Hukum Yang Ada Di Lebanon

Lebanon juga telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi, yang mengamanatkan partai-partai negara mempromosikan partisipasi aktif oleh publik dalam perang melawan korupsi dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses efektif ke informasi.

May Chidiac, menteri negara bagian untuk urusan pengembangan administrasi, menggarisbawahi peran akses terhadap hukum informasi dalam memenuhi kewajiban Libanon di bawah Konvensi PBB Menentang Korupsi, dengan mengatakan bahwa penerapan undang-undang tersebut akan meningkatkan transparansi dan “mengembalikan kepercayaan warga negara pada negara mereka.”

“Akses ke informasi adalah pilar demokrasi yang berfungsi, memungkinkan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah mereka dan berpartisipasi dalam kehidupan publik,” kata Fakih. “Pihak berwenang Libanon harus berhenti membuat alasan dan melakukan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Akses terhadap Informasi.”

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan! Terimakasih sudah membaca! Cek juga berita lainya di website kami ya!…